KELOMPOK JAKLINGKO

1. Deva Adelia Sanjaya - Reg C (2316041106)
2. Rr Indah Rizqi Cahyandari - Reg C (2316041107)
3. Marcha Listiani Effendy - Reg D (2316041109)
4. Cantika Farisa - Reg D (2316041111)
5. Ghefira Al Dhila Putri Ibnu S. - Reg D (2316041126)
6. Katrin M Hutajulu - Reg D (2316041138)

Assalamualaikum, selamat sore.
Izin menanggapi, Bu.
Nama: Cantika Farisa
NPM: 2316041111

Dalam presentasi beliau, membahas mengenai Penyesuaian Kebijakan Keamanan NATO dengan Tren dan Tantangan yang Muncul. Dalam pembahasan pertama membahas tentang sejarah didirikannya NATO pada tahun 1949, sebagai bentuk respons terhadap ancaman ekspansi Soviet. Dengan tujuan untuk menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya. NATO didirikan dengan prinsip pertahanan kolektif dan keamanan bersama, terutama pada penyelesaian perselisihan secara damai dan mendukung demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum. Selain itu, NATO memiliki kemampuan militer yang kuat untuk menghalangi dan mempertahankan diri dari ancaman. Serta terlibat dalam kemitraan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan mengatasi tantangan bersama.
Dalam pembahasan yang kedua, membahas mengenai Lanskap keamanan yang terus berkembang mengharuskan NATO untuk menyesuaikan kebijakannya untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti Mengubah Lanskap Ancaman, Teknologi dan Peperangan, Kemitraan Strategis, Ketahanan dan Adaptasi, Perang Hibrida, Ruang Angkasa dan Domain Cyber, Pencegahan Strategis, Dinamika Keamanan Regional, Kemampuan beradaptasi dan Inovasi, serta Komunikasi Strategis.
Dalam penjelasan ketiga, menyebutkan bahwa Ancaman strategis dan tantangan gabungan di Eropa telah mendorong NATO untuk memperkuat langkah-langkah keamanannya.
Bagian ini akan mengeksplorasi tanggapan NATO terhadap ancaman dan tantangan ini, serta dampaknya. upaya untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan.
Sehingga terdapat kesimpulan presentasi tersebut, yakni "Menyesuaikan kebijakan keamanan NATO terhadap tren dan tantangan yang muncul memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berwawasan ke depan. Dengan memprioritaskan ketahanan, inovasi, dan kemitraan strategis, NATO dapat secara efektif mengatasi lanskap keamanan yang terus berkembang."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin menjawab,bu.

Nama: Cantika Farisa
NPM: 231604111
Kelas: Reguler D

Salah satu organisasi pelayanan publik yang dalam proses manajemen publiknya mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah Kantor Pos.
Kantor Pos dulu dikelola oleh Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Posgiro) secara sentralisasi, yang kemudian sekarang dikelola oleh PT Pos Indonesia (Persero) yang memiliki otonomi lebih luas. Desentralisasi diharapkan dapat membantu kantor pos untuk lebih beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjadi lebih kompetitif di era digital.
Desentralisasi pada kantor pos di Indonesia dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya:
• Pemberian otonomi yang lebih besar kepada kantor pos daerah, Kantor pos daerah diberi kewenangan untuk mengelola sendiri sumber daya dan keuangannya. PT Pos Indonesia (Persero) telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada kantor pos di daerah untuk mengelola sendiri sumber daya dan keuangannya. Sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja lebih fleksibel dalam merespon kebutuhan lokal.
• Didorong untuk melakukan pengembangan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Contohnya, kantor pos di suatu daerah menggunakan layanan pengiriman paket oleh drone untuk menjangkau daerah terpencil.
• Menjalin kerjasama dengan pihak swasta guna memperluas jangkauan layanannya dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, kantor pos di Jakarta telah menjalin kerjasama dengan Tokopedia untuk menyediakan layanan pengiriman barang.

Pergeseran ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain:
• Adanya perubahan teknologi, yakni Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memberikan perubahan pada cara berkomunikasi dan bertukar informasi. Hal ini menyebabkan penurunan penggunaan surat tradisional, yang merupakan sumber pendapatan utama kantor pos tradisional.
• Kebutuhan pelanggan yang saat ini memiliki kebutuhan yang semakin beragam dan ingin dilayani dengan lebih cepat dan mudah. Sistem sentralisasi seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan yang beragam ini secara efektif.
• Persaingan yang semakin ketat dari perusahaan swasta menjadi tantangan bagi kantor pos dalam menawarkan layanan serupa, seperti kurir dan jasa pengiriman online. Sehingga desentralisasi memungkinkan kantor pos untuk lebih beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan bersaing dengan lebih efektif.
• Pergeseran ke sistem desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional kantor pos dengan mengurangi birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan.

Dalam penerapan prinsip-prinsip pasar dan manajemen modern dalam sektor publik. Desentralisasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk NPM, di mana pemerintah merupakan pusat yang memberikan kewenangan dan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan layanan publik secara lebih efisien dan efektif. Selain itu, Desentralisasi diharapkan bisa meningkatkan tata kelola yang baik atau good governance, dengan mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kontrol yang lebih besar kepada masyarakat lokal dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Terimakasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin menanggapi bu.
Nama: Cantika Farisa
NPM: 2316041111
Kelas: Regular D

Tantangan dalam Melakukan Reformasi Administrasi Publik adalah:
1. Resistensi terhadap Perubahan: Pejabat dan pegawai yang tidak ingin meninggalkan proses lama.
2. Keterbatasan Anggaran: Memperbarui infrastruktur pelayanan tanpa anggaran ekstra.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Upgrade keterampilan dan pengetahuan petugas pelayanan publik.
4. Perubahan Budaya Organisasi: Mengatasi resistensi terhadap perubahan dan menciptakan budaya kerja yang responsif dan terbuka
5. Kompleksitas Kebijakan: Menghadapi kompleksitas dalam penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan

Namun diantara tantangan tersebut, yang menjadi tantangan terbesar adalah Korupsi, korupsi merusak sistem birokrasi yang membuat birokrasi menjadi gemuk dan lambat bergerak, yang mengantisipasi perubahan dinamika organisasi. Selain itu korupsi mengganggu tatanan struktural organisasi, menimbulkan ketidakadilan serta merusak integrasi, transparansi negara, menyebabkan lemahnya pengawasan. Korupsi yang terjadi di sektor pemerintah, seperti kepala daerah dan anggota DPR/DPRD, telah menyeret banyak pihak yang merusak reformasi birokrasi.
Hal ini diatas menyebabkan birokrasi belum mampu merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik. Sehingga pemerintah harus melakukan penegakan hukum yang tegas, membangun budaya hukum di kalangan aparatur sipil negara, dan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Dalam Teori Greeds, Opportunities, Needs, and Exposures (GONE Theory) mengatakan bahwa korupsi adalah keadaan yang terjadi karena faktor-faktor keserakahan (keserakahan), kesempatan (peluang), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (exposures).
Terimakasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.