1. 2316041110 NOVENDRA DWI PRADANTA
2. 2316041113 ERNI SAPITRI
3. 2316041115 M. AFDZAL SYAPUTRA
4. 2316041124 ANNISA SALASATUN ROMADHONA
5. 2316041125 MARTHA OKTAVIA SIMBOLON
6. 2316041127 BILAL ALI SYAHPUTRA
7. 2316041130 ALDIVA MUKHSIN
8. 2316041131 DOVAZ MAY ROZA
9. 2316041137 RHIEN SILVI
10. 2316041143 ILHAM WAHYUDI

Link : https://youtu.be/KLjtC0cAHK4?si=eot9w2SazZwG8jSc

NAMA : ERNI SAPITRI
NPM : 2316041113

ADAPTING NATO'S SECURITY POLICY TO EMERGING TRENDS AND CHALLENGE

Sejarah dan Peran NATO
NATO didirikan pada tahun 1949 dengan tujuan untuk melindungi Amerika Utara dan Eropa dari ancaman eksternal. NATO kini terdiri dari 32 negara anggota, dengan Finlandia dan Swedia sebagai tambahan terbaru. Pasal 5 Perjanjian Washington, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua, adalah inti dari keanggotaan NATO. Pasal ini baru sekali digunakan setelah serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat.

Prinsip-prinsip Utama NATO
NATO berfungsi tidak hanya sebagai aliansi militer tetapi juga politik, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan kebebasan individu. Prinsip-prinsip ini membantu NATO untuk membangun kerjasama yang erat dengan negara-negara non-anggota melalui berbagai inisiatif seperti Dialog Mediterania dan kemitraan dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan.

Tantangan Keamanan Baru
Ancaman keamanan global terus berkembang, mencakup ancaman dunia maya, informasi palsu, dan teknologi militer baru. Perang di Ukraina disebut sebagai contoh bagaimana perang konvensional dan modern bergabung, dengan penggunaan teknologi baru seperti drone. NATO berusaha untuk tetap adaptif dan tangguh dalam menghadapi ancaman-ancaman ini, dengan membangun interoperabilitas dan memperkuat ketahanan negara-negara anggotanya.

Adaptasi dan Inovasi
NATO juga menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Ini mencakup pengembangan kemampuan militer dan diplomatik yang seimbang serta komunikasi strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai NATO dipahami dan didukung oleh masyarakat di negara-negara anggotanya. Pentingnya kerja sama internasional dan berbagi pengetahuan untuk mengatasi ancaman keamanan yang kompleks dan berubah-ubah.

Fokus pada Keamanan Eropa
Dalam konteks Eropa, NATO menanggapi ancaman dari Rusia, terutama sejak agresi Rusia terhadap Ukraina. NATO telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat pertahanan kolektifnya di Eropa Timur, termasuk pengiriman pasukan dan latihan militer di negara-negara seperti Polandia, Bulgaria, dan Rumania. Selain itu, NATO juga menghadapi tantangan dari kampanye disinformasi yang disponsori oleh Rusia dan ancaman dunia maya.

Kesimpulan
NATO adalah aliansi yang kompleks dengan banyak tantangan dan peluang. Meskipun NATO memiliki beberapa kelemahan, seperti setiap organisasi besar, kekuatannya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan memperkuat kerjasama antar negara anggotanya. Pentingnya keamanan sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi dan sosial, serta perlunya terus membangun kapasitas dan ketahanan untuk menghadapi ancaman masa depan.
Dr mikac juga menunjukkan bahwa NATO terus berupaya meningkatkan kerja sama internasional dan beradaptasi dengan realitas keamanan yang terus berubah untuk melindungi nilai-nilai dan keamanan anggotanya.

Pergeseran manajemen publik dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pelayanan publik Samsat mengindikasikan transformasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan layanan administratif terkait kendaraan bermotor di Indonesia. Sebelumnya, pengelolaan Samsat cenderung terpusat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dengan kebijakan yang ditetapkan secara sentral. Namun, dengan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan wewenang lebih besar untuk mengatur dan mengelola Samsat di tingkat lokal. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian kebijakan, prosedur, dan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi setempat. Pemberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola Samsat juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja layanan. Seiring dengan itu, desentralisasi juga memberikan ruang bagi inovasi lokal dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan Samsat. Dalam pelayanan publik samsat, pergantian dari sentralisasi ke desentralisasi mencerminkan upaya untuk meningkatkan responsivitas, partisipasi, dan kualitas layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Analisis teori terkait upaya pengembangan pengelolaan pelayanan publik samsat

Pergeseran manajemen publik dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pelayanan publik Samsat dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa teori.

1. Teori Desentralisasi
Konsep desentralisasi menekankan pentingnya memberikan kewenangan lebih besar kepada unit-unit lokal, seperti pemerintah daerah, dalam mengelola dan menyelenggarakan layanan.
Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur Samsat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, seperti menyesuaikan tarif pajak kendaraan dan menentukan lokasi pelayanan yang strategis. Ini memungkinkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

2. Teori Good Governance
Konsep good governance menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan publik. Dengan desentralisasi Samsat, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengelolaan dana dan pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas layanan.

3. Teori Inovasi dalam Pelayanan Publik
Desentralisasi juga menciptakan ruang bagi inovasi dalam penyelenggaraan Samsat. Pemerintah daerah dapat mengembangkan pendekatan-pendekatan baru atau mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Ini dapat mencakup penggunaan sistem pembayaran online atau penerapan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi.

Kesimpulan,
Pergeseran manajemen publik dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pelayanan publik Samsat mencerminkan upaya untuk meningkatkan responsivitas, partisipasi, dan efektivitas layanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, desentralisasi memungkinkan adanya penyesuaian kebijakan, prosedur, dan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Selain itu, konsep good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas menjadi landasan dalam pengelolaan Samsat yang desentralisasi, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi layanan. Dengan memfasilitasi inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik, desentralisasi Samsat diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adaptif, responsif, dan berkualitas bagi masyarakat.

NAMA : ERNI SAPITRI
NPM : 2316041113
KELAS : REG D

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah korupsi. Korupsi telah menjadi hambatan utama dalam upaya memperbaiki sistem administrasi publik di Indonesia. Hal ini terjadi karena korupsi menghambat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu contoh yang mencolok adalah praktek pungutan liar di berbagai instansi pemerintah, mulai dari pelayanan publik seperti pengurusan dokumen hingga proses perizinan. Praktik korupsi ini menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang layak dan merugikan negara dalam hal pendapatan dan kepercayaan publik.

Teori pendukungnya dapat ditemukan dalam teori ekonomi politik, di mana korupsi seringkali dianggap sebagai hasil dari keseimbangan kekuasaan dan insentif ekonomi. Selain itu, teori institusi juga menjelaskan bahwa struktur dan aturan yang lemah dalam administrasi publik cenderung menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh, seperti penguatan aturan dan pengawasan, pembentukan lembaga anti-korupsi yang independen, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik tentang bahaya korupsi, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.