Nama : TEGUH SATRIO AJI
NPM : 2215011108
Kelas : PKN B
Prodi : Teknik Sipil
Penegakan hukum dan pertahanan negara merupakan dua isu penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, salah satunya korupsi yang mempengaruhi efektifitas sistem peradilan. Pemerintah harus memperkuat kemandirian aparat penegak hukum, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat sistem kontrol dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Ada beberapa teori tentang penegakan hukum yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa dan menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum bersifat preventif dan represif, dimana pemerintah perlu lebih berhati-hati dan tegas dalam mengambil keputusan atas pelanggaran yang terjadi. Mendahulukan hukum dan kebenaran, perlindungan hukum juga harus dilaksanakan. Dalam hal ini yang terlibat dalam proses kepolisian di Indonesia adalah polisi, hakim, jaksa, advokat dan lembaga pemasyarakatan atau penjara. Perlindungan hukum pada hakekatnya mengandung nilai penting yang penting, yaitu keadilan.
Dalam analisis kritis DKI terhadap kasus penodaan agama mantan gubernur Jakarta itu, pemerintah harus meningkatkan upaya pengamanan polisi dan negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif dan kemandirian lembaga penegak hukum harus diperkuat. Selain itu, pemerintah harus lebih fokus pada upaya preventif untuk mencegah terjadinya penistaan agama dan memperkuat sistem kontrol dan akuntabilitas di lembaga penegak hukum.
NPM : 2215011108
Kelas : PKN B
Prodi : Teknik Sipil
Penegakan hukum dan pertahanan negara merupakan dua isu penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, salah satunya korupsi yang mempengaruhi efektifitas sistem peradilan. Pemerintah harus memperkuat kemandirian aparat penegak hukum, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat sistem kontrol dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Ada beberapa teori tentang penegakan hukum yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa dan menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum bersifat preventif dan represif, dimana pemerintah perlu lebih berhati-hati dan tegas dalam mengambil keputusan atas pelanggaran yang terjadi. Mendahulukan hukum dan kebenaran, perlindungan hukum juga harus dilaksanakan. Dalam hal ini yang terlibat dalam proses kepolisian di Indonesia adalah polisi, hakim, jaksa, advokat dan lembaga pemasyarakatan atau penjara. Perlindungan hukum pada hakekatnya mengandung nilai penting yang penting, yaitu keadilan.
Dalam analisis kritis DKI terhadap kasus penodaan agama mantan gubernur Jakarta itu, pemerintah harus meningkatkan upaya pengamanan polisi dan negara. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif dan kemandirian lembaga penegak hukum harus diperkuat. Selain itu, pemerintah harus lebih fokus pada upaya preventif untuk mencegah terjadinya penistaan agama dan memperkuat sistem kontrol dan akuntabilitas di lembaga penegak hukum.