NAMA RAHANDITTO ACHMAD ZULFI
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
Posts made by Rahanditto Achmad Zulfi
NAMA RAHANDITTO ACHMAD ZULFI
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan menjadi milik rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Dalam konteks Indonesia, demokrasi merupakan manifestasi dari nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi/perwakilan”.
Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan langsung oleh rakyat. Pilkada ini merupakan bukti nyata dari sila keempat Pancasila yaitu nilai-nilai demokrasi.
Pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam sistem demokrasi. Dalam pemilihan kepala daerah, rakyat memiliki hak pilih yang sama ketika diputuskan siapa yang akan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, rakyat selalu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau sila keempat gotong royong. Partisipasi (Pilkada DPRD adalah partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kepemimpinan daerahnya. Partisipasi ini diwujudkan melalui hak pilih dan banding. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kampanye dan pemilihan umum serta menyampaikan pandangannya, pendapat dan keinginan terhadap calon yang diusulkan). Meskipun masih terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia, secara umum demokrasi sebagai perwujudan dari nilai-nilai empat sila Pancasila telah dilaksanakan dengan baik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pilkada Indonesia diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun dan diawasi oleh lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan kesetaraan, keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam proses pemilihan parlemen daerah. Selain itu, masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan hak-haknya sebagai warga negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk menyampaikan pandangan dan keinginannya atas nama calon. berjalan Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam pemilihan anggota DPRD, baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilu.
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan menjadi milik rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Dalam konteks Indonesia, demokrasi merupakan manifestasi dari nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu “kerakyatan yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam refleksi/perwakilan”.
Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan langsung oleh rakyat. Pilkada ini merupakan bukti nyata dari sila keempat Pancasila yaitu nilai-nilai demokrasi.
Pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam sistem demokrasi. Dalam pemilihan kepala daerah, rakyat memiliki hak pilih yang sama ketika diputuskan siapa yang akan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, rakyat selalu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau sila keempat gotong royong. Partisipasi (Pilkada DPRD adalah partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kepemimpinan daerahnya. Partisipasi ini diwujudkan melalui hak pilih dan banding. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kampanye dan pemilihan umum serta menyampaikan pandangannya, pendapat dan keinginan terhadap calon yang diusulkan). Meskipun masih terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia, secara umum demokrasi sebagai perwujudan dari nilai-nilai empat sila Pancasila telah dilaksanakan dengan baik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pilkada Indonesia diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun dan diawasi oleh lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan kesetaraan, keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam proses pemilihan parlemen daerah. Selain itu, masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan hak-haknya sebagai warga negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk menyampaikan pandangan dan keinginannya atas nama calon. berjalan Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam pemilihan anggota DPRD, baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilu.
NAMA RAHANDITTO ACHMAD ZULFI
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
Pemilihan parlemen serentak (pilkada serentak) Indonesia tahun 2019 merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi menjelang pemilu 2019. Indonesia telah melakukan empat kali pemilu sejak reformasi. Namun, pada pemilu kelima tahun 2019, khususnya pemilihan presiden (pilpres), entitas politik mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Seperti diketahui, Joko Widodo (Jokowi) untuk kedua kalinya berhadapan dengan Prabowo Subianto untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Demokrasi mudah ditafsirkan
“pemerintahan dari rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat”. Namun memahami maknanya tidaklah mudah, karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan melewati tahapan-tahapan penting, seperti mengamankan demokrasi. Sebagaimana dikemukakan Laurence Whitehead (1989), penguatan demokrasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan permainan demokrasi. Bukan hanya proses politik yang berlangsung di tataran prosedural lembaga politik, tetapi juga di tataran masyarakat. Demokrasi diperkuat ketika aktor politik, ekonomi, negara, dan sipil mampu mempresentasikan tindakan mereka demokrasi adalah cara yang paling penting untuk mencapai kekuasaan.
Sejauh ini, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pilihan sulit 2019 adalah pelajaran yang sangat berharga dengan levelnya yang agak sulit dan hasil yang relevan. Tantangan besar dalam pemilu serentak 2019 membuat sulitnya memastikan demokrasi yang berkualitas. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya belum memantapkan dirinya sebagai negara yang mempraktikkan demokrasi substantif.
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
Pemilihan parlemen serentak (pilkada serentak) Indonesia tahun 2019 merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi menjelang pemilu 2019. Indonesia telah melakukan empat kali pemilu sejak reformasi. Namun, pada pemilu kelima tahun 2019, khususnya pemilihan presiden (pilpres), entitas politik mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Seperti diketahui, Joko Widodo (Jokowi) untuk kedua kalinya berhadapan dengan Prabowo Subianto untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Demokrasi mudah ditafsirkan
“pemerintahan dari rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat”. Namun memahami maknanya tidaklah mudah, karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan melewati tahapan-tahapan penting, seperti mengamankan demokrasi. Sebagaimana dikemukakan Laurence Whitehead (1989), penguatan demokrasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan permainan demokrasi. Bukan hanya proses politik yang berlangsung di tataran prosedural lembaga politik, tetapi juga di tataran masyarakat. Demokrasi diperkuat ketika aktor politik, ekonomi, negara, dan sipil mampu mempresentasikan tindakan mereka demokrasi adalah cara yang paling penting untuk mencapai kekuasaan.
Sejauh ini, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pilihan sulit 2019 adalah pelajaran yang sangat berharga dengan levelnya yang agak sulit dan hasil yang relevan. Tantangan besar dalam pemilu serentak 2019 membuat sulitnya memastikan demokrasi yang berkualitas. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya belum memantapkan dirinya sebagai negara yang mempraktikkan demokrasi substantif.
NAMA RAHANDITTO ACHMAD ZULFI
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
Konflik di perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur sudah ada sejak sebelum Timor Timur merdeka pada tahun 1999 dan semakin rumit sejak kemerdekaan pada tahun 2002. Salah satu contohnya adalah konflik antara suku Oecussi Timor Timur dengan suku Mambai Timor Tengah Utara. . Wilayah, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Konflik tersebut bermula dari sengketa tanah dan perbatasan yang berujung pada tindak kekerasan dan pembunuhan.
Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste telah mencoba menyelesaikan konflik ini dengan berbagai cara, termasuk pembentukan Pos Perbatasan (PLBN) untuk memperkuat hubungan bilateral, memfasilitasi perdagangan, dan memfasilitasi pergerakan orang melintasi perbatasan. Selain itu, ada dialog dan kerja sama antara para pihak di bidang keamanan, pariwisata, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun, masih banyak tantangan dalam menyelesaikan konflik ini, seperti masalah keamanan terkait terorisme dan peredaran narkoba lintas batas, serta perbedaan budaya dan agama yang terus memicu konflik. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah perbatasan, perlu dilakukan penguatan kerjasama di bidang keamanan, dialog antar budaya, dan di bidang ekonomi dan sosial.
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste adalah dengan meningkatkan kualitas sistem peradilan dan keamanan, memberikan pendidikan dan informasi kepada penduduk di wilayah perbatasan, serta meningkatkan akses pendidikan dan informasi mereka Penting bagi pemerintah untuk mempekerjakan personel keamanan dan polisi yang memadai, meningkatkan pelatihan personel keamanan, memberikan pengetahuan dan informasi tentang hak-hak masyarakat dan peraturan yang ada, serta membangun infrastruktur pendidikan yang memadai dan memperluas akses ke Internet dan media massa. Dengan demikian, konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur diharapkan dapat diselesaikan secara efektif.
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
Konflik di perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur sudah ada sejak sebelum Timor Timur merdeka pada tahun 1999 dan semakin rumit sejak kemerdekaan pada tahun 2002. Salah satu contohnya adalah konflik antara suku Oecussi Timor Timur dengan suku Mambai Timor Tengah Utara. . Wilayah, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Konflik tersebut bermula dari sengketa tanah dan perbatasan yang berujung pada tindak kekerasan dan pembunuhan.
Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste telah mencoba menyelesaikan konflik ini dengan berbagai cara, termasuk pembentukan Pos Perbatasan (PLBN) untuk memperkuat hubungan bilateral, memfasilitasi perdagangan, dan memfasilitasi pergerakan orang melintasi perbatasan. Selain itu, ada dialog dan kerja sama antara para pihak di bidang keamanan, pariwisata, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Namun, masih banyak tantangan dalam menyelesaikan konflik ini, seperti masalah keamanan terkait terorisme dan peredaran narkoba lintas batas, serta perbedaan budaya dan agama yang terus memicu konflik. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah perbatasan, perlu dilakukan penguatan kerjasama di bidang keamanan, dialog antar budaya, dan di bidang ekonomi dan sosial.
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste adalah dengan meningkatkan kualitas sistem peradilan dan keamanan, memberikan pendidikan dan informasi kepada penduduk di wilayah perbatasan, serta meningkatkan akses pendidikan dan informasi mereka Penting bagi pemerintah untuk mempekerjakan personel keamanan dan polisi yang memadai, meningkatkan pelatihan personel keamanan, memberikan pengetahuan dan informasi tentang hak-hak masyarakat dan peraturan yang ada, serta membangun infrastruktur pendidikan yang memadai dan memperluas akses ke Internet dan media massa. Dengan demikian, konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur diharapkan dapat diselesaikan secara efektif.
NAMA RAHANDITTO ACHMAD ZULFI
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
Yurisprudensi adalah rangkaian proses yang mengembangkan gagasan dan cita-cita hukum yang memuat nilai-nilai moral yang pada hakekatnya mencakup suatu nilai hakiki, yaitu supremasi keadilan. Polisi adalah mereka yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan kejaksaan, yang kemudian diperluas mencakup hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.
Pada masa Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi, sehingga tokoh masyarakat atau tokoh masyarakat Tionghoa terus memperjuangkan haknya sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang selama beberapa dekade. Perjuangan komunitas ini terbukti berhasil dengan diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006. Salah satu bukti bahwa komunitas Tionghoa adalah bagian dari bangsa Indonesia adalah persamaan di mata hukum dan pemerintah, maka untuk pertama kalinya, DKI Jakarta dikepalai oleh seorang etnis Tionghoa, yaitu Ahok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, atau gaya kepemimpinan Ahok yang percaya diri sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, Ahok mampu menerapkan beberapa kebijakan dan mengatasi berbagai persoalan di DKI Jakarta dengan tekadnya. Memasuki pertengahan 2016, kepemimpinan Ahok diwarnai berbagai konflik, seperti perbedaan tajam dengan DPRD, kasus UPS, kasus penggusuran, kasus Sumber Waras dan Reklamasi yang terpublikasi, dan peristiwa tersebut. Itu menghabiskan banyak energi dan menarik perhatian publik, yaitu mengolok-olok Alquran.
Akhirnya, pada 4 November 2016, terjadi aksi damai yang disusul dengan dugaan Ahok sebagai pelaku penistaan agama. Untuk menjaga imparsialitas dan transparansi, Polri menggelar sidang terbuka terbatas dengan semua pihak yang disaksikan oleh pihak independen.
Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, bahkan demonstrasi 4 November 2016 dan kecurigaan Ahok bahwa Ahok tidak serius dalam pelaksanaan hukum oleh pemerintah, sehingga persetujuan umat Islam untuk mengontrol proses hukum, semakin mengkhawatirkan. Hujatan Ahok akan kembali terwujud dengan demonstrasi pada 2 Desember 2016. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukan pada sistem hukumnya, melainkan pada kualitas masyarakat yang taat hukum (aparat penegak hukum).
Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya pola pikir aparat penegak hukum, antara lain pemahaman yang kurang baik tentang agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak jelas, dll. Kesetaraan di bawah hukum tidak berjalan efektif. Wajar jika reaksi masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi semakin umum di negeri ini.
NPM 2215012061
KELAS A
PRODI S 1 ARSITEKTUR
Yurisprudensi adalah rangkaian proses yang mengembangkan gagasan dan cita-cita hukum yang memuat nilai-nilai moral yang pada hakekatnya mencakup suatu nilai hakiki, yaitu supremasi keadilan. Polisi adalah mereka yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan kejaksaan, yang kemudian diperluas mencakup hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.
Pada masa Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami diskriminasi, sehingga tokoh masyarakat atau tokoh masyarakat Tionghoa terus memperjuangkan haknya sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang selama beberapa dekade. Perjuangan komunitas ini terbukti berhasil dengan diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006. Salah satu bukti bahwa komunitas Tionghoa adalah bagian dari bangsa Indonesia adalah persamaan di mata hukum dan pemerintah, maka untuk pertama kalinya, DKI Jakarta dikepalai oleh seorang etnis Tionghoa, yaitu Ahok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, atau gaya kepemimpinan Ahok yang percaya diri sangat cocok untuk Jakarta. Pasalnya, Ahok mampu menerapkan beberapa kebijakan dan mengatasi berbagai persoalan di DKI Jakarta dengan tekadnya. Memasuki pertengahan 2016, kepemimpinan Ahok diwarnai berbagai konflik, seperti perbedaan tajam dengan DPRD, kasus UPS, kasus penggusuran, kasus Sumber Waras dan Reklamasi yang terpublikasi, dan peristiwa tersebut. Itu menghabiskan banyak energi dan menarik perhatian publik, yaitu mengolok-olok Alquran.
Akhirnya, pada 4 November 2016, terjadi aksi damai yang disusul dengan dugaan Ahok sebagai pelaku penistaan agama. Untuk menjaga imparsialitas dan transparansi, Polri menggelar sidang terbuka terbatas dengan semua pihak yang disaksikan oleh pihak independen.
Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, bahkan demonstrasi 4 November 2016 dan kecurigaan Ahok bahwa Ahok tidak serius dalam pelaksanaan hukum oleh pemerintah, sehingga persetujuan umat Islam untuk mengontrol proses hukum, semakin mengkhawatirkan. Hujatan Ahok akan kembali terwujud dengan demonstrasi pada 2 Desember 2016. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukan pada sistem hukumnya, melainkan pada kualitas masyarakat yang taat hukum (aparat penegak hukum).
Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya pola pikir aparat penegak hukum, antara lain pemahaman yang kurang baik tentang agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak jelas, dll. Kesetaraan di bawah hukum tidak berjalan efektif. Wajar jika reaksi masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi semakin umum di negeri ini.