Nama : Aneke Kervina
NPM : 2216041085
NPM : 2216041085
Posts made by Aneke Kervina Rosya
Nama : Aneke Kervina
NPM : 2216041085
Menurut pandangan saya, menanggapi tentang hal pernyataan gubernur lampung yaitu Arinal Djunaidi yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita di suatu acara yang viral di media sosial adalah suatu langkah yang salah karena tidak sesuai dengan kebebasan pers atau upaya untuk membungkam media massa yang menyoroti kinerjanya. kita semua tahu, bahwa negara kita menganut sistem demokrasi yang dimana di dalamnya terdapat kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan berpendapat itu juga dimiliki oleh Pers. kebebasan berpendapat merupakan hal yang sangat penting dalam praktik demokrasi.
Tindakan Arinal meminta wartawan untuk menghapus rekaman berita di media sosial merupakan upaya menghalangi dan membatasi hak kebebasan pers. Tindakan yang dilakukan oleh Arinal juga menunjukkan bahwa dirinya tidak menerima kritik dan saran dari rakyat. Yang seharusnya memperbaiki kinerjanya sebagai gubernur lampung, justru malah ingin membungkam pers untuk menyiarkan apa yang sebenarnya terjadi agar dirinya tidak lagi menjadi sorotan publik.
NPM : 2216041085
Menurut pandangan saya, menanggapi tentang hal pernyataan gubernur lampung yaitu Arinal Djunaidi yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita di suatu acara yang viral di media sosial adalah suatu langkah yang salah karena tidak sesuai dengan kebebasan pers atau upaya untuk membungkam media massa yang menyoroti kinerjanya. kita semua tahu, bahwa negara kita menganut sistem demokrasi yang dimana di dalamnya terdapat kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan berpendapat itu juga dimiliki oleh Pers. kebebasan berpendapat merupakan hal yang sangat penting dalam praktik demokrasi.
Tindakan Arinal meminta wartawan untuk menghapus rekaman berita di media sosial merupakan upaya menghalangi dan membatasi hak kebebasan pers. Tindakan yang dilakukan oleh Arinal juga menunjukkan bahwa dirinya tidak menerima kritik dan saran dari rakyat. Yang seharusnya memperbaiki kinerjanya sebagai gubernur lampung, justru malah ingin membungkam pers untuk menyiarkan apa yang sebenarnya terjadi agar dirinya tidak lagi menjadi sorotan publik.
HAN REG.C -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
by Aneke Kervina Rosya -
Nama : Aneke Kervina
NPM : 2216041085
Reguler C
Menanggapi terkait artikel Pendapat Pak Dedy Hermawan sebagai akademisi Fisip Unila , mengenai peluang Rahmat Mirzani Djausal serta Eva Dwiana dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandar Lampung tahun 2024 mendatang.
Ia mengungkapkan bahwa faktor penting yang dapat mempengaruhi seseorang dapat terpilih dah bahkan memenangkan pemilihan tersebut tidak selalu dilatar belakangi oleh Parpol yang di usung nya, tetapi harus memiliki kinerja yang baik, tingkat popularitas yang tinggi serta elektabilitas yang tinggi.
Dengan terdapat nya beberapa faktor tersebut pada calon Pilwalkot dapat memberikan antusias masyarakat untuk dapat memilih mereka.
Hal ini berkaitan dengan perspektif hukum administrasi negara dalam memastikan pemilu dilakukan secara demokratis dan jujur dengan mempertimbangkan faktor faktor yang telah di tentukan dan relevan.
Sebagai mana yang telah di tegas dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
NPM : 2216041085
Reguler C
Menanggapi terkait artikel Pendapat Pak Dedy Hermawan sebagai akademisi Fisip Unila , mengenai peluang Rahmat Mirzani Djausal serta Eva Dwiana dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandar Lampung tahun 2024 mendatang.
Ia mengungkapkan bahwa faktor penting yang dapat mempengaruhi seseorang dapat terpilih dah bahkan memenangkan pemilihan tersebut tidak selalu dilatar belakangi oleh Parpol yang di usung nya, tetapi harus memiliki kinerja yang baik, tingkat popularitas yang tinggi serta elektabilitas yang tinggi.
Dengan terdapat nya beberapa faktor tersebut pada calon Pilwalkot dapat memberikan antusias masyarakat untuk dapat memilih mereka.
Hal ini berkaitan dengan perspektif hukum administrasi negara dalam memastikan pemilu dilakukan secara demokratis dan jujur dengan mempertimbangkan faktor faktor yang telah di tentukan dan relevan.
Sebagai mana yang telah di tegas dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
HAN REG.C -> Pertemuan 11 -> Pertemuan 11 -> Re: Pertemuan 11
by Aneke Kervina Rosya -
Nama : Aneke Kervina
NPM : 2216041085
Penetapan Sekertaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu merupakan berita yang tidak asing lagi bagi warga Indonesia karena banyaknya sekali pejabat tinggi yang sering melakukan korupsi. Yang mana selain Hasbi, KPK juga menangkap 15 orang lainnya, salah satunya menetapkan Dadan Tri Yudianto dalam kasus yang sama. Status hukum Hasbi dan Dadan diperoleh KPK dalam gelar perkara atau ekspose yang digelar pada awal pekan ini. KPK sempat menyatakan Hasbi Hasan turut menerima uang terkait pengurusan perkara di MA. KPK telah mendalami hal tersebut.
Sudah banyak uang yang di peroleh beliau dalam penerimaan kasus suap ini yang telah di selidiki oleh KPK.
Dampak yang timbul dari adanya tindakan suap-menyuap ini adalah menciptakan persaingan yang tidak sehat, pelaku korupsi dapat menaikkan harga dan mengontrol pasokan inovasi juga akan terhambat karena calon pengusaha tidak mempercayai sistem hukum untuk mendukung hasil pemikiran mereka, juga berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara.
NPM : 2216041085
Penetapan Sekertaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu merupakan berita yang tidak asing lagi bagi warga Indonesia karena banyaknya sekali pejabat tinggi yang sering melakukan korupsi. Yang mana selain Hasbi, KPK juga menangkap 15 orang lainnya, salah satunya menetapkan Dadan Tri Yudianto dalam kasus yang sama. Status hukum Hasbi dan Dadan diperoleh KPK dalam gelar perkara atau ekspose yang digelar pada awal pekan ini. KPK sempat menyatakan Hasbi Hasan turut menerima uang terkait pengurusan perkara di MA. KPK telah mendalami hal tersebut.
Sudah banyak uang yang di peroleh beliau dalam penerimaan kasus suap ini yang telah di selidiki oleh KPK.
Dampak yang timbul dari adanya tindakan suap-menyuap ini adalah menciptakan persaingan yang tidak sehat, pelaku korupsi dapat menaikkan harga dan mengontrol pasokan inovasi juga akan terhambat karena calon pengusaha tidak mempercayai sistem hukum untuk mendukung hasil pemikiran mereka, juga berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara.