NAMA : DIKI KURNIAWAN
NPM : 2215011037
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL

Menurut video yang saya tonton, geopolitik adalah ilmu untuk menjalankan negara yang melibatkan masalah geografi/kedaerahan dalam pembuatan kebijakan. Ada banyak ide geopolitik, termasuk Ratzel, Mackinder, Saversky, dan lainnya.

Pengertian geopolitik Indonesia, yaitu falsafah kebangsaan kita, khususnya Pancasila, sebagai sumber dari setiap kegiatan atau kebijakan masyarakat yang akan dilaksanakan untuk mencapai persatuan bangsa.

Meski memiliki asal usul yang berbeda dengan Pancasila, wawasan nusantara merupakan salah satu paham geopolitik di Indonesia yang mengutamakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi kesatuan dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Indonesia merupakan negara dengan beberapa keunggulan, antara lain potensi jumlah penduduk yang besar karena wilayahnya yang beragam dan strategis. Ini hanya masalah bagaimana negara kita memandang pulau-pulaunya; jika cara pandangnya positif dan potensi tersebut diolah dengan jujur, Indonesia akan menjadi negara maju dengan masyarakat yang sejahtera.

NAMA : DIKI KURNIAWAN
NPM : 2215011037
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL

1. Dalam rangka penegakan HAM, upaya konkrit harus dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan HAM, mengatasi ketimpangan, memperhatikan pelanggaran HAM di Papua, dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam memantau dan mendorong penegakan HAM yang lebih baik. Lebih lanjut, gerakan masyarakat seperti di Bali dan Kendeng memberikan harapan melalui kontrol sosial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Gerakan ini menunjukkan semangat dan kegigihan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan mempertahankan klaim mereka dan menolak kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

2. Demokrasi Indonesia dibangun di atas nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia. Wacana dan cita-cita gotong royong sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia, di mana pilihan-pilihan yang signifikan ditentukan melalui wacana inklusif. Keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia kemudian tercermin dalam prinsip demokrasi inklusivitas dan toleransi. Demokrasi inklusif membutuhkan masyarakat Indonesia yang menyambut keragaman dan menghargai pluralitas. Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep yang mengungkapkan semangat hidup berdampingan dalam kebhinekaan, yang melambangkan nilai-nilai persamaan, pengakuan hak-hak individu, dan keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang perbedaan identitas. Cita-cita praktik dan budaya masyarakat adat memainkan peran penting dalam mengembangkan kerangka demokrasi yang khas dan relevan dengan konteks Indonesia dalam demokrasi Indonesia. Premis demokrasi Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat berpengaruh dalam konteks demokrasi di negeri ini. Konsep ini mengakui dan menghormati pluralitas agama di Indonesia, menjamin setiap kelompok agama mendapat perlindungan dan pengakuan yang sama. Menjaga persatuan antaragama dan mencegah prasangka terhadap kelompok agama minoritas sangat penting dalam demokrasi yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Sebagai negara demokrasi, Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulisnya. Secara teori, nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia harus tercermin dalam demokrasi Indonesia. Namun, penerapan praktik demokrasi di Indonesia masih bisa diperdebatkan.
Keterbatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia kerap dikritik. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus pembatasan kebebasan berbicara dan tindakan represif terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas bermunculan. Hal ini dapat dilihat sebagai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ada juga masalah transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya keterlibatan publik dalam menentukan pilihan kritis masih menjadi persoalan yang perlu diatasi untuk mengembangkan praktik demokrasi di Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa perspektif individu dan kelompok tentang praktik demokrasi di Indonesia dapat berbeda. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil bekerja keras untuk memperbaiki sistem demokrasi negara.

4. Secara umum, tindakan anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan riil masyarakat dan menjalankan agenda politik pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mereka wakili. Wakil rakyat, seperti halnya anggota parlemen, harus bertindak sebagai penyalur suara rakyat dan menjalankan tanggung jawabnya dengan itikad baik. Mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat dan bekerja untuk kepentingan umum. Akibatnya, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan sejati masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

5. Perlunya membangun kesadaran yang teguh akan penghormatan terhadap hak asasi manusia di era demokrasi saat ini. Membela hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuatan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah dan lembaga.

NAMA : DIKI KURNIAWAN
NPM : 2215011037
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL

NAMA : DIKI KURNIAWAN
NPM : 2215011037
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL

NAMA : DIKI KURNIAWAN
NPM : 2215011037
KELAS : D
PRODI : TEKNIK SIPIL

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan keutuhan, ketangguhan, dan keamanannya dalam menghadapi berbagai ancaman baik di dalam maupun di luar negeri. Ketahanan nasional dianalogikan dengan mempertahankan diri dan keluarga kita dari berbagai bahaya dan ancaman. Misalnya, ketika kita mengunci pintu depan untuk mencegah penjahat, Ketahanan nasional juga dikaitkan dengan pelestarian lingkungan. Jika kita menjaga kebersihan lingkungan dan polusi seminimal mungkin, Selain itu, keamanan nasional terkait dengan stabilitas politik, kesinambungan pasokan energi, dan keamanan dunia maya. Ketahanan nasional secara umum merupakan upaya negara untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan di berbagai lini kehidupan masyarakat agar negara tetap kuat dan mampu menghadapi keterpurukan.