Nama: Alya Wulan Wijaya
Npm:2216041008
Reguler: A
1). Isu Reformasi Kebijakan Publik
Dewasa ini muncul ajakan untuk
menerapkan reformasi dalam proses
kebijakan publik baik menyangkut doktrin
Reinventing Government / NPM maupun
New Public Service (NPS) Ajaran
Reinventing Government {Gaebler &
Osborne, 1993)
Seperti pemerintah yang bersifat katalitik,
memberdayakan masyarakat, mendorong
semangat kompetisi, berorientasi pada
misi, mementingkan hasil dan bukan cara,
mengutamakan kepentingan pelanggan,
berjiwa wirausaha, selalu berupaya dalam
mencegah masalah atau bersikap
antisipatif, cenderung sentralistis, dan
berorientasi pada pasar.
Kehadiran prinsip-prinsip ini membawa
implikasi bahwa kebijakan-kebijakan
publik di masa mendatang.
2). Menurut pendapat saya,
Untuk mengatasi masalah atau isu reformasi kebijakan publik
dapat dilihat dari: Pengindentifikasian masalah dan penyusunan agenda penyusunan skala prioritas, perumusan (formulasi) rancangan kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan,
Adapun cara lain untuk mengatasinya
1.penetapan standard layanan:
Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses indentifikasi jenis pelayanan, identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan.
2). Pengembangan standard operating procedures:
Dengan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya Standard Operating Procedures, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.
3. pengembangan survey kepuasan pelanggan:
Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. pengembangan sistem pengelolaan pengaduan.
Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Npm:2216041008
Reguler: A
1). Isu Reformasi Kebijakan Publik
Dewasa ini muncul ajakan untuk
menerapkan reformasi dalam proses
kebijakan publik baik menyangkut doktrin
Reinventing Government / NPM maupun
New Public Service (NPS) Ajaran
Reinventing Government {Gaebler &
Osborne, 1993)
Seperti pemerintah yang bersifat katalitik,
memberdayakan masyarakat, mendorong
semangat kompetisi, berorientasi pada
misi, mementingkan hasil dan bukan cara,
mengutamakan kepentingan pelanggan,
berjiwa wirausaha, selalu berupaya dalam
mencegah masalah atau bersikap
antisipatif, cenderung sentralistis, dan
berorientasi pada pasar.
Kehadiran prinsip-prinsip ini membawa
implikasi bahwa kebijakan-kebijakan
publik di masa mendatang.
2). Menurut pendapat saya,
Untuk mengatasi masalah atau isu reformasi kebijakan publik
dapat dilihat dari: Pengindentifikasian masalah dan penyusunan agenda penyusunan skala prioritas, perumusan (formulasi) rancangan kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan,
Adapun cara lain untuk mengatasinya
1.penetapan standard layanan:
Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses indentifikasi jenis pelayanan, identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan.
2). Pengembangan standard operating procedures:
Dengan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya Standard Operating Procedures, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.
3. pengembangan survey kepuasan pelanggan:
Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
4. pengembangan sistem pengelolaan pengaduan.
Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.