Punten ibu, izin mengumpulkan tugas
Salman Mumtaz (2216041092) - REG C
Salman Mumtaz (2216041092) - REG C
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Salman Mumtaz
Nama: Salman Mumtaz
NPM: 2216041092
NPM: 2216041092
Nama: Salman Mumtaz
NPM: 2216041092
NPM: 2216041092
HAN REG.C -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
Salman Mumtaz གིས-
Nama: Salman Mumtaz
NPM: 2216041092 / REG C
Dalam artikel tersebut, Dedy Hermawan (Akademisi FISIP Universitas Lampung) berpendapat bahwa salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam keterpilihan adalah faktor dari individu. Lebih lannjut lagi, bakal calon pemilu yang akan datang juga perlu meninjau gambaran data mengenai survey terkait elektabilitas pemilu mendatang. Karena mencalonkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilu bukan hanya menguras energi dan waktu, tetapi juga modal yang besar. Harapannya, semoga pemilu/pilkada yang akan datang terbebas dari money politic dan benar-benar terlaksana sesuai fungsinya.
Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, terkait pemilihan umum dibahas melalui prinsip-prinsip demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi pada pemerintahannya. Demokrasi dan hukum adalah hubungan yang tidak bisa dilepas, karena demokrasi tanpa kontrol hukum atau sebaliknya akan menuju pada kehilangan makna dan arah. Karena dalam konteks pemilihan umum, masyarakat merupakan partisipan yang menjadi kontrol terhadap elit politik. Preferensi dan kepentingan masing-masing masyarakat akan menentukan siapa calon pejabat publik ke depannya. Oleh karenanya sosialisasi lebih mendalam perlu dilakukan dalam hal pemilu, baik itu dari calon pejabat maupun masyarakat itu sendiri agar harapannya pemilu berjalan dengan transparan, jujur, dan adil.
NPM: 2216041092 / REG C
Dalam artikel tersebut, Dedy Hermawan (Akademisi FISIP Universitas Lampung) berpendapat bahwa salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam keterpilihan adalah faktor dari individu. Lebih lannjut lagi, bakal calon pemilu yang akan datang juga perlu meninjau gambaran data mengenai survey terkait elektabilitas pemilu mendatang. Karena mencalonkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilu bukan hanya menguras energi dan waktu, tetapi juga modal yang besar. Harapannya, semoga pemilu/pilkada yang akan datang terbebas dari money politic dan benar-benar terlaksana sesuai fungsinya.
Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, terkait pemilihan umum dibahas melalui prinsip-prinsip demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi pada pemerintahannya. Demokrasi dan hukum adalah hubungan yang tidak bisa dilepas, karena demokrasi tanpa kontrol hukum atau sebaliknya akan menuju pada kehilangan makna dan arah. Karena dalam konteks pemilihan umum, masyarakat merupakan partisipan yang menjadi kontrol terhadap elit politik. Preferensi dan kepentingan masing-masing masyarakat akan menentukan siapa calon pejabat publik ke depannya. Oleh karenanya sosialisasi lebih mendalam perlu dilakukan dalam hal pemilu, baik itu dari calon pejabat maupun masyarakat itu sendiri agar harapannya pemilu berjalan dengan transparan, jujur, dan adil.
Nama: Salman Mumtaz
NPM: 2216041092
tanggapan saya, pernyataan gubernur lampung tersebut dapat dibilang tidak dewasa dan menimbulkan kontroversi. karena sebagai pejabat publik, sudah menjadi hal yang wajar jika media pers ataupun wartawan untuk melakukan tindakan perekaman atau hal lainnya yang bersangkutan dengan peliputan terhadap aparatur publik. sebab, peran media di sini ialah menyampaikan informasi kepada masyarakat. namun, pernyataan gubernur lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan tersebut dapat dianggap sebagai perilaku yang berdampak negatif terhadap transparasi dan akuntabilitas pemerintah. kebebasan berpendapat juga ditekankan di sini, karena wartawan juga bisa dibilang menjadi "penyambung lidah" antara pemerintah dengan masyarakat. wartawawan juga pastinya memiliki tanggung jawabnya dalam melaporkan berita. bukankah akan lebih baik jika gubernur lampung memberikan klarifikasi dan penjelasan dengan tutur kata yang baik, bukannya menghawatirkan wartawan? karena, kebebasan media ini masuk ke dalam ranah demokrasi yang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. terkahir, semoga kedepannya tidak ada lagi pengecaman terhadap media atau pers, sehingga akan menciptakan citra pemerintah yang transparan juga masyarakat yang informatif dan peka terhadap isu publik.
NPM: 2216041092
tanggapan saya, pernyataan gubernur lampung tersebut dapat dibilang tidak dewasa dan menimbulkan kontroversi. karena sebagai pejabat publik, sudah menjadi hal yang wajar jika media pers ataupun wartawan untuk melakukan tindakan perekaman atau hal lainnya yang bersangkutan dengan peliputan terhadap aparatur publik. sebab, peran media di sini ialah menyampaikan informasi kepada masyarakat. namun, pernyataan gubernur lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan tersebut dapat dianggap sebagai perilaku yang berdampak negatif terhadap transparasi dan akuntabilitas pemerintah. kebebasan berpendapat juga ditekankan di sini, karena wartawan juga bisa dibilang menjadi "penyambung lidah" antara pemerintah dengan masyarakat. wartawawan juga pastinya memiliki tanggung jawabnya dalam melaporkan berita. bukankah akan lebih baik jika gubernur lampung memberikan klarifikasi dan penjelasan dengan tutur kata yang baik, bukannya menghawatirkan wartawan? karena, kebebasan media ini masuk ke dalam ranah demokrasi yang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat. terkahir, semoga kedepannya tidak ada lagi pengecaman terhadap media atau pers, sehingga akan menciptakan citra pemerintah yang transparan juga masyarakat yang informatif dan peka terhadap isu publik.