Nama : Fitri Maharani
NPM : 2218011102
Kelas : B (Genap)

Jurnal ini membahas Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Negara kita merupakan Negara hukum, semua warga Negara dalam menjalankan sistem pemerintahan harus tunduk terhadap hukum. Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, pada sila keempat berkaitan dengan pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu harapan demi terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Terlaksananya pemilihan umum daerah secara langsung merupakan amanat langsung dari UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun banyak sekali permasalahan dalam pelaksanaan pilkada langsung tersebut. Seperti kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pilkada, dan tim pendukung.

Partai politik merupakan instrumen yang penting untuk mencalonkan salah satu anggotanya yang potensial, namun dalam praktiknya partai politik yang tidak mencerminkan demokrasi terdapat dari sisi internal partai politik itu sendiri, dimana pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik hanya berdasakan intruksi ketua umum partai politik dengan mekanisme penujukan secara langsung.
Proses tersebut dapat juga sebagai celah nantinya adanya budaya “hutang budi” dari kepala daerah ke ketua partai politik.

Pancasila sila keempat merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dinginkan adalah ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.

Nama : Fitri Maharani
NPM : 2218011102
Kelas : B (Genap)

Jurnal ini membahas Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena Konsolidasi tidak merata karena pilar-pilar vitalnya – pemilu, partai, masyarakat sipil, dan media – belum berfungsi secara efektif atau maksimal.

Keberadaan Pemilu sangat penting untuk memeriksa, menyeimbangkan kepemimpinan dan memperbaiki kinerja pemerintah. Namun terdapat beberapa masalah yang muncul selama masa pemilihan presiden belum menemukan solusi yang nyata dan memadai. Seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum.

Padahal rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.

Proses pendalaman/konsolidasi demokrasi membutuhkan peran penting semua elemen kekuasaan baik pemerintah dan masyarakat sipil itu sendiri. Misalnya, masyarakat sipil harus memainkan peran penting dalam memantau pemilu dan hasilnya. Media dapat menjadi sumber informasi yang obyektif dan melakukan kontrol sosial untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan aparat penegak hukum harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Sejauh ini, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 menjadi contohnya, ada beberapa isu yang menjadi sorotan dalam pemilihan presiden 2019, seperti isu agama, isu ekonomi, dan isu keamanan. Namun Kampanye politik dalam pemilihan presiden 2019 cenderung lebih ramai dan intensif dibandingkan dengan pemilihan presiden sebelumnya dan berakhir secara damai dan demokratis. Tantangan signifikan yang terkait dengan pemilu serentak 2019 menghambat pengembangan konsolidasi demokrasi yang berkualitas. Nilai-nilai demokrasi tidak cukup terwakili dalam pemilihan presiden. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya gagal memantapkan diri sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya.

Nama : Fitri Maharani
NPM : 2218011102
Kelas : Genap (B)

Nama : Fitri Maharani
Npm : 2218011102
Kelas : Genap (B)