PKn - Pendidikan Dokter - Kamis 07.30-09.00

Nama : Sabrina Earley Almufit
NPM : 2218011006
Kelas : Genap (B)

1. Pemilihan presiden 2019 dianggap sebagai momen penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia karena merupakan pemilihan presiden yang kedua kalinya setelah era reformasi.
2. Pada pemilu presiden 2019, ada dua pasangan calon yang bersaing, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
3. Ada beberapa isu yang menjadi sorotan dalam pemilihan presiden 2019, seperti isu agama, isu ekonomi, dan isu keamanan.
4. Kampanye politik dalam pemilihan presiden 2019 cenderung lebih ramai dan intensif dibandingkan dengan pemilihan presiden sebelumnya.
5. Meskipun terdapat beberapa masalah dan ketegangan selama proses pemilu, pemilihan presiden 2019 berlangsung secara damai dan demokratis.
6. Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangkan pemilihan presiden 2019 dengan perolehan suara sebesar 55,5%, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan 44,5% suara.
7. Meskipun terdapat beberapa kontroversi terkait hasil pemilihan presiden 2019, namun keputusan KPU dan Mahkamah Konstitusi telah memastikan bahwa Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2019-2024.
8. Pemilihan presiden 2019 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin berkembang dan konsolidasi demokrasi

Nama : Nazwa Kania Putri
NPM : 2218011088
Kelas : B (Genap)

Jurnal tersebut membahas konsolidasi demokrasi pada pemilu presiden tahun 2019. Menurut Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi yaitu salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi sendiri berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat terkonsolidasi jika ekonomi, politik, negara, dan masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai jalan untuk meraih kekuasaan.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu adalah sarana dan momentum terbaik bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden dan wakilnya. Pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu kelima setelah Orde Baru dan juga merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2019 menjadi percobaan penguatan sistem presidensial, pelembagaan partai politik, dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal tersebut, seluruh pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan hanya secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pemilu tahun 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak tahun 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Sejauh ini konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung naik-turun dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk menyukseskan kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

NAMA: NAILA FATHIYA ISNANTO

NPM: 2218011046

KELAS: B (GENAP)

Pemilu merupakan pilar penting demokrasi dan diperlukan untuk menyuksesi kepemimpinan dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pemilu juga mensyaratkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi penciptaan ini membutuhkan prasyarat dan komitmen dari seluruh bagian bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau pendalaman demokrasi menjadi lebih sulit karena partai politik melalui elit dan aktor pemilunya menunjukkan perilaku yang tidak mendukung proses demokrasi.

 
Tumbuhnya rasa saling percaya antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat merupakan prasyarat utama untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan mendukung tercapainya stabilitas politik dan keamanan di masyarakat. Masyarakat sipil harus tetap kritis dalam memantau pemilu dan hasilnya. Media dapat menjadi reporter berita yang objektif dan melakukan kontrol sosial untuk kepentingan rakyat.

 
Semakin penting demokrasi dibangun melalui pemilu, semakin besar kemungkinan membangun kepercayaan publik dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin demokrasi prosedural dibangun melalui pemilu, semakin besar ketidakpercayaan publik dan semakin besar kemungkinan munculnya perselisihan/konflik.

Nama : Nisrina Anindya Taufik
NPM : 2218011110
Kelas : PSPD Genap B

Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" yang ditulis oleh Zuhro, R. S. merupakan sebuah studi tentang proses demokrasi dan pemilihan umum presiden di Indonesia pada tahun 2019. Dalam jurnal ini, penulis membahas berbagai aspek yang terkait dengan sistem politik Indonesia, kebijakan demokrasi, serta peran masyarakat dan partai politik dalam pemilihan umum presiden.

Salah satu aspek yang dibahas adalah tentang sistem politik Indonesia yang mengalami perkembangan pesat sejak era reformasi tahun 1998. Penulis menjelaskan bahwa meskipun Indonesia sudah menjadi negara demokrasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan demokrasi, seperti terbatasnya kebebasan pers, korupsi, dan aksesibilitas terhadap proses politik yang merata.

Selanjutnya, penulis membahas tentang kebijakan demokrasi dalam pemilihan umum presiden 2019. Penulis memaparkan bahwa pemilihan umum presiden adalah salah satu wujud dari demokrasi yang dilakukan di Indonesia dan penting untuk memastikan terciptanya proses demokrasi yang sehat. Selain itu, penulis juga membahas tentang peran masyarakat dalam pemilihan umum presiden 2019, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin yang terbaik bagi negara.

Di bagian selanjutnya, penulis membahas secara singkat tentang persaingan antara dua pasangan calon pada pemilihan umum presiden 2019 dan bagaimana masyarakat dalam menghadapi pemilu tersebut. Meskipun jurnal ini tidak membahas secara detail aspek-aspek tertentu seperti isu-isu politik dan sosial yang muncul pada saat kampanye atau pandangan masyarakat terhadap kedua pasangan calon, jurnal ini masih bisa menjadi referensi bagi mereka yang tertarik dengan politik dan demokrasi di Indonesia.

Nama : Azizah Rasya Luthfiani
NPM : 2218011004
Kelas : Genap

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyatoleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan konsolidasi. Konsolidasi dapat meningkatkan komitmen seluruh level lembaga dan level masyarakat pada aturan main demokrasi mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif, sedangkan fenomena pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi.

 
Bahkan dalam sistem pemilu saat ini, netralitas birokrasi sulit tercapai karena tingginya tingkat penetrasi politik birokrasi. Akibatnya, setelah pilkada/pilkada, banyak pejabat yang posisinya terancam. Mutasi yang dianggap tidak prosedural jarang diprotes. Keberadaan birokrasi dapat digunakan untuk kepentingan bersama, tetapi pada saat yang sama juga dapat digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini umumnya menjadikan birokrasi sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Secara umum, model birokrasi dan politik cenderung dinamis, terutama pada saat berlangsungnya proses politik, yaitu. H. ketika keduanya menguraikan keputusan atau undang-undang dan peraturan daerah.

Misalnya, masyarakat sipil harus tetap kritis dalam memantau pemilu dan hasilnya. Media dapat menjadi reporter berita yang objektif dan melakukan kontrol sosial untuk kepentingan rakyat. Selain itu, pemangku kepentingan terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu presiden. Semakin mendasar demokrasi dikembangkan melalui pemilu, semakin besar kemungkinan terciptanya kepercayaan publik dan pemilu yang damai.

Nama : Fairuz Khanza Amalia
NPM : 2258011028
Kelas : Genap

Post Test - Analisis Jurnal
Jurnal demokrasi dengan judul Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 membahas mengenai ketidakmampuan pilpres 2019 untuk menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu untuk membangun kepercayaan publik.

Demokrasi bermakna singkat 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi ini berlangsung relatif dinamis dimulai dengan adanya Pemilu 2019 serta semakin pesat dengan adanya pemilu presiden sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah sejak 2005. Pelaksanaan pilpres termasuk perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pendalaman demokrasi dapat berasal dari negara maupun dari masyarakat. Daris sisi negara yaitu pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik dan pengembangan penguatan kapasitas administratif – teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Sedangkan dari sisi masyarakat merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal din tingkat lokal.

Sepanjang pelaksanaan pemilu 2019 sejak tahun 2018 menurut data menyebutkan bahwa terdapat 53 kasus hoax (berita bohong) dan 324 hate speech (ujaran kebencian) yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. Lalu terdapat pula isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Selain penanda suksesi kepemimpinan pemmilu juga merupakan evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy. Pada pilpres 2019 sepertinya tidak semua pihak pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia. Di mana saat pilres 2019 Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa serta penggunaan politisasi identitas (SARA).

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu seperti untuk mempertahankan kekuasaan.

Nama : Syahna Rizkiya Qatrunnada
NPM : 2218011008
Kelas : Genap

Jurnal ini membahas tentang pemilihan presiden Indonesia tahun 2019 yang dianggap sebagai sebuah ujian bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan presiden ini dihadapi oleh dua kandidat yang memiliki latar belakang dan pandangan politik yang berbeda, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
Pemilihan presiden tahun 2019 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah semakin dewasa. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini cukup tinggi, terutama dari kalangan pemilih muda. Namun, meskipun pemilihan presiden ini dianggap sebagai pemilihan yang demokratis, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan.
Salah satu masalah yang ditemukan adalah adanya kecurangan dan pelanggaran hukum dalam kampanye oleh kedua kandidat. Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep demokrasi secara menyeluruh, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang beredar.
Namun, meskipun terdapat masalah dalam pemilihan presiden tahun 2019, demokrasi Indonesia masih terus berkembang dan menjadi semakin matang. Peran media massa dan kebebasan berekspresi juga menjadi faktor penting dalam menjaga demokrasi Indonesia.
Dalam kesimpulannya, jurnal ini menyatakan bahwa pemilihan presiden tahun 2019 di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan integritas proses pemilihan di masa depan.

Nama : Aisyah Ramadhani Paduan Ratu
NPM : 2258011024
Kelas : Genap (B)

Dalam jurnal berjudul demokrasi dan pemilu presiden 2019 membahas mengenai tantangan demokrasi yang terjadi pada pemilu presiden (pilpres) 2019, dibahas dari pembangunan demokrasi, pendalaman demokrasi berupa pilar-pilar penguat dalam demokrasi dari pilpres 2019. Demokrasi di Indonesia sendiri dipengaruhi beberapa faktor yaitu budaya dan juga politik. Dinamika yang terjadi tidak hanya tingkat nasional bahkan tingkat daerah pun ikut terlaksanakan misalnya pemilihan kepala daerah. Demokrasi yang dilaksanakan secara nasional yaitu berupa pemilihan presiden merupakan proses yang krusial karena dalam proses tersebut sangat memperlihatkan bagaimana kualitas tata kelola dari pemerintahan. Pilpres sendiri bukan hanya sebatas pesta demokrasi melainkan sebagai proses dalam instrumen politik dalam upaya pendalaman demokrasi di tingkat nasional.

Timbul pertanyaan dalam konsolidasi demokrasi berupa apakah dengan demokratisasi dapat menciptakan pemerintahan yang legimate dan efektif? Hal ini sudah menjadi perntanyaan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan pilpres. Partisipasi rakyat dalam demokrasi menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik, dari apakah keterlibatan ini hanya sekedar manipulasi, konsultasi, atau bahkan hanya decision making process. Dinamika yang terjadi pada pilpres 2019 memanas dengan konflik tuduhan kecurangan yang ditandai dengan pelaporan capres prabowo 1.200 daftar sementara kecurangan pilpres 2019 kepada bawaslu, dan capres jokowi menerima 14.843 laporan pelanggaran yang dapat menguntungkan paslon prabowo-sandiaga. Selain itu ujaran kebencian, hoaks, isu politisi merupakan hal yang paling umum yang menonjol pada proses masa kampanye. Sejauh ini indonesia telah mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu yang berkualitas juga membutuhkan parpol yang berkualitas yang merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil, dan juga damai.

Nama: Ratu Restu Casayora
NPM: 2218011172
Kelas: B (Genap)
Analisis jurnal "demokrasi "

Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019.Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah
pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu.
Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Ritual politik lima tahunan menarik untuk dilihat di tengah tingginya pro-kontra terkait kinerja pemerintah dan pentingnya semua pihak untuk selalu menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan NKRI. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dampak pilpres yang telah digelar beberapa kali terhadap upaya pendalaman dan
konsolidasi demokrasi?

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai.

Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan
menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas.

Nama : Sinta Nurmalasari
Npm : 2218011192
Kelas : B

Analisis jurnal

NAMA : NINDYA AZFARINA JAMHUR
NPM : 2258011036

Dari hasil analisis jurnal tersebut, adalah pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai.indonesia menggelar empat kali pemilu, namun pada 2019 pemilu kelima, khusus pilpres memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 diwarna dengan kedua kubu pendukung capres.

Proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik. Pemilu sejak 1999 bersifat relatif dinamis. pemilu presiden 2019 serentak 2019 merupakan pemilu kelima pasca orde baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan, menjadi test case penguatan presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol terukur dan terformat. Berebut sura muslim juga menjadi fenomena yang terjadi pada pemilu 2019. Hal hal ini menjadi tantangan terbesar untuk indonesia agar mampu menjalankan demokrasi yang lebih baik

Nama : Fadhilla Azra Hamidah
NPM : 2218011064
Kelas : Genap (B)

Konsolidasi demokrasi di Indonesia terus berlanjut bervariasi dan tidak bekerja secara teratur karena pilar pentingnya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media). bekerja secara efisien dan tidak maksimal. Menyukai Pemilu merupakan pilar penting demokrasi untuk memeriksa dan memperbaiki lead kinerja dewan. Pemilihan juga diperlukan Kejujuran, keadilan, keterbukaan, dll Beban. syarat terciptanya sesuatu itu membutuhkan prasyarat dan komitmen semua bagian negara untuk mematuhi peraturan apa yang ada Konsolidasi atau proses demokrasi memperdalam demokrasi menjadi lebih sulit ketika partai politik melalui elit dan kelompok kepentingan mereka terkait pilihan menunjukkan perilaku yang tidak ada Promosi proses demokrasi. Anda cenderung Membatasi dan tidak peduli dengan nilai demokrasi yang bermakna, terutama yang berhubungan dengannya dengan keterlibatan masyarakat yang nyata, berkualitas Persaingan, kesetaraan politik dan perbaikan tanggung jawab politik. 

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik Bahkan undang undang saja tidak cukup. Ini bukan kondisi ini hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi tetapi juga stabilitas nasional. Spesial ketika pemilihan diadakan di tengah-tengah partisi Media sosial, menyebarkan berita sensasional di media sosial, ujaran kebencian dan tersebar luas Berita palsu membuat hasil pemilu rentan dengan argumentasi dan konflik.

POST TEST PERTEMUAN 9
Nama : Avis Meyvika W
NPM : 2218011076
Kelas : B genap

DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.

Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik: apakah hanya sekedar manipulasi, konsultasi, aktif atau sampai tingkat decision making process? Diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum (apakah elite dan masyarakat menaati ketentuan-ketentuan aturan yang dijadikan acuan dalam proses politik dan pemerintahan?); Budaya kekerasan (apakah praktek-praktek kekerasan masih mendominasi atau masih terjadi dalam proses politik dan pemerintahan?); Keterbukaan politik (apakah tersedia semua informasi bagi aktifnya masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan?); Toleransi (apakah masyarakat dapat menerima perbedaan pendapat dan siap melakukan konsensus dalam setiap perbedaan); Egalitarianisme (apakah terdapat kesamaan status, kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat secara politik atau justru masih banyaknya budaya feodal/patrimonial); Penghormatan terhadap HAM (apakah terdapat budaya yang menghormati hak-hak dasar manusia?)

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.

Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

NAMA : Kadek Elvina Kusuma Putri

NPM : 2218011016

KELAS : Genap

Pada jurnal yang berjudul demokrasi dan pemilu presiden 2019 berisikan mengenai demokrasi dapat dijelaskan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dipimpin oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Namun, mencapai arti tersebut tidaklah mudah karena memerlukan proses yang panjang dan tahapan-tahapan penting seperti konsolidasi demokrasi. Menurut Laurence Whitehead, konsolidasi demokrasi dapat meningkatkan komitmen seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan main demokrasi.Sejak Pemilu 1999, proses demokrasi di Indonesia berlangsung secara dinamis, terutama setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005. Pemilihan kepala daerah merupakan langkah penting dalam upaya pendalaman demokrasi dan mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif dalam merespon tuntutan masyarakat lokal.

Meskipun demikian, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional masih menghadapi banyak tantangan dalam membangun kualitas pilpres dan konsolidasi demokrasi. Proses ini penting karena akan mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, dan pilpres yang berkualitas akan berdampak positif pada efektivitas pemerintahan. Secara keseluruhan, sebagai sistem politik yang memberdayakan rakyat, demokrasi seharusnya dapat menjamin kepentingan masyarakat yang kurang beruntung melalui kebijakan publiknya.

Dalam upaya untuk konsolidasi demokrasi, parpol sebagai pelaku utama pemilu seharusnya dapat menjalankan tugasnya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, jika fungsi parpol tidak berjalan dengan maksimal, maka proses konsolidasi demokrasi akan terhambat. Ini terlihat pada pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi dan hanya memperdebatkan soal electoral threshold tanpa banyak mengemukakan ide atau program yang ditawarkan pada rakyat. Sayangnya, perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara, dan aktivitas parpol yang semakin memengaruhi pemerintahan dan parlemen menyebabkan fragmentasi dan ketidak-solidan parpol. Untuk mencapai demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu membutuhkan reformasi birokrasi yang profesional, terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Oleh karena itu, isu politisasi birokrasi menjadi krusial dalam pemilu dan perlu diperhatikan untuk menjaga profesionalitas, independensi, dan netralitas birokrasi. Untuk menciptakan kondisi demikian, diperlukan prasyarat dan komitmen dari seluruh elemen bangsa untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Nama : Denisa Maharani
NPM : 2218011042
Kelas : Genap

Posttest Analisis Jurnal

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi pemilu ke lima, khususnya pemilu presiden lebih menyita perhatian publik. Demokrasi dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah.

Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokrasi yang berlangsung di daerah- daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Pelaksanaan pilpres juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip- prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan. Pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.

Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Di tataran praksis sebagaimana disebutkan sebelumnya tingkat ketidakpuasan massa terhadap parpol cenderung makin tinggi. Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri.

Pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. Misalnya, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan patron-client, sarat dengan power culture, moral hazard, dan safety first philosophy.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai.

Nama : Asyifa Dinda Putri
NPM : 2258011016
Kelas : Genap

Dari Jurnal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Konsolidasi demokrasi di Indonesia sendiri cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal.Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres.semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Rian Hendriyana Dwi Imanta
NPM : 2218011174
Kelas : Genap (B)

Artikel ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Demokrasi belum terwujud dan kepercayaan publik kurang karena pilar-pilar konsolidasi belum ada. Di sisi lain, rangkuman hasil pemilihan presiden menimbulkan keresahan sosial, sederhananya demokrasi dapat didefinisikan oleh rakyat, oleh rakyat dan oleh rakyat. Konsolidasi demokrasi harus melalui proses panjang yang harus diselesaikan. Proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan politik. Pendalaman demokrasi bisa datang dari negara dan bisa juga dari masyarakat. Pemilihan presiden secara langsung merupakan langkah awal untuk memperkuat peran masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menerapkan pemerintahan yang efektif.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia bervariasi dan belum berjalan secara teratur karena pilar utamanya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berjalan efektif dan belum maksimal. Tantangan pendalaman demokrasi bahkan lebih besar ketika kerangka sosial, ekonomi, politik dan hukum tidak memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan perebutan suara umat Islam yang sengit, masalah partai politik dan semua kelompok kepentingan pemilu yang tidak dapat secara efektif memaksimalkan peran penting mereka dengan penuh tanggung jawab, manajemen pemilu yang tidak beradaptasi. terhadap keragaman sosial dan padatnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dikonfirmasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu presiden.

Nama: Vania Putri Risyhade
NPM: 2218011106
Kelas: Genap

Analisis Jurnal Demokrasi

Artikel terdiri dari artikel-artikel dengan tema yang berbeda yang tidak jauh dari lingkup politik sebagai kajian dinamika sosial politik menjelang pemilu 2019 silam.

Artikel “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019”
Membahas mengenai konsolidasi demokrasi pada pilpres 2019, di mana pendalaman mengenai demokrasi di Indonesia masih belum terwujud. Proses demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor (politik, sosial, budaya, maka dari itu diperlukan pendalamn demokrasi. Proses pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara (pengembabgab mekanisme kepercayaan aktor pengendali politik) dan bisa dari masyarakat (penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal)

Permasalahan pada pemilu 2019 yaitu pemilu serentak yang jauh lebih kompleks dan rumit baik bagi penyelenggara, parpol, ataupun rakyat sendiri. Dalam konteks Indonesia, jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi juga ’subbudaya etnik dan daerah’ panas yang majemuk pula, dalam konteks pilpres 2019 masih banyak pihak yang belum menyadari pentingnya nilai- nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar yaitu kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Masih banyak masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai.

Nama : Nawra Madzura
NPM : 2218011036

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyatoleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan konsolidasi. Konsolidasi dapat meningkatkan komitmen seluruh level lembaga dan level masyarakat pada aturan main demokrasi mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif, sedangkan fenomena pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi.

Sepanjang pelaksanaan pemilu 2019 sejak tahun 2018 menurut data menyebutkan bahwa terdapat 53 kasus hoax (berita bohong) dan 324 hate speech (ujaran kebencian) yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. Lalu terdapat pula isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Selain penanda suksesi kepemimpinan pemmilu juga merupakan evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy. Pada pilpres 2019 sepertinya tidak semua pihak pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia. Di mana saat pilres 2019 Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa serta penggunaan politisasi identitas (SARA).

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu seperti untuk mempertahankan kekuasaan.

Nama: Vania Putri Risyhade
NPM: 2218011106
Kelas Genap

Analisis Artikel

Indonesia sebagai negara hukum memiliki demokrasi dalam melaksanakan proses negara-bangsa dalam penyelenggaraan sistem pemilu universal. Demokrasi bertujuan sebagai pemaduan nilai-nilai Tatanan Empat Pancasila dalam pemilihan umum sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum.  

Pancasila sebagai dasar negara disusun berdasarkan kesepakatan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan dan permasalahan bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara wajib menaati hukum dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Terdapat perturan yang ini di khususkan terhadap pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan pencerminan dari nilai Pancasila. Demokrasi memberi kesempatan untuk berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan membantu rakyat menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Dalam menerapkan sistem demokrasi sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, pemilihan umum yang merupakan sebagai jembatan ini diharapkan agar Indonesia dapat dipimpin oleh kepala Negara atau kepala daerah yang memiliki kompentensi.

Pemilu sebagai wujud demokrasi pancasila sila keempat belum terlihat diterapkan secara optimal, terlihat dari contoh kasus di dalam pemilihan umum sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab konfil antara lain seperti partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konfik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan dan pendukung tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya.

Untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dapat dilakukan melalui upaya pemilihan umum kepala daerah secara langsung sebagai harapan terwujudnya demokrasi yaitu munculnya calon pemimpin daerah secara independen. Masyarakat Indonesia secara luas memahami demokrasi sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan dan politik. Oleh karena itu penerapan nilai demokrasi sila keempat Pancasila digunakan untuk mengurangi status sosial yang terjadi akibat kampanye oleh partai politik. Dengan demokratis maka masyarakat akan menerima pemerintah daerah yang terpilih.

Nama : Nabila Aulia Safitri
NPM : 2218011108
Jurnal penelitian politik yang berjudul dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019 membahas tentang 6 artikel.Penguatan sistem presidensial dalam pemilu serentak 2019 yang membahas mengenai demokrasi pemilu pada tahun 2019. jurnal ini menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa kerusuhan setelah ditetapkannya hasil pilkada oleh KPU pilpres 2019 ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan hasil pilpres tersebut peristiwa tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia untuk mencapai demokrasi yang seimbang harus tercapai konsolidasi demokrasi yang baik.
Disamping itu,pendalaman demokrasi yakni suatu upaya yang mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif khususnya dalam respon tuntutan tuntutan masyarakat lokal dapat dijadikan suatu program untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Pilpres merupakan salah satu instrumen pendalaman demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif
Berbagai permasalahan mengenai pilpres 2019 seperti kerusuhan kerusuhan mengenai hasil pilkada hingga membawa agama sebagai ajang kampanye telah merusak konsolidasi demokrasi yang berarti berjalannya demokrasi di Indonesia terganggu. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga kekuatan lainnya seperti civil society, aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat. Selain itu stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut.

Nama : Radhika Nursaiba
NPM : 2218011188

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Demokrasi dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik. Pada tahun 2019 banyak hal menarik mengenai pemilu. Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan. Berkurangnya nilai-nilai toleransi, khususnya, dalam pemilu telah menimbulkan ekses negatif, seperti kekerasan dan kerusuhan. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.

Lepas dari itu, harus diakui juga bahwa pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. Misalnya, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Nama : Fatima Surya Luthfia
NPM : 2218011152
Kelas : Genap (B)

Demokrasi dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Untuk mewujudkan makna tersebut memerlukan proses konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Perkembangan Demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan. Pendalaman demokrasi belum tercapai dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguatan demokrasi belum efektif. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Dan Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Pemerintahan yang efektif diperlukan untuk memperkuat demokrasi, dan membangun kepercayaan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dalam proses demokrasi.

Pilar-pilar penting demokrasi di Indonesia belum berfungsi secara efektif dan maksimal sehingga konsolidasi demokrasi masih fluktuatif. Pemilu, sebagai salah satu pilar penting demokrasi, memerlukan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum kurang memadai. Proses pendalaman demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa, medsos, dan lembaga survey.

Semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Namun, pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia masih belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi secara profesional antara stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu dan konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut

 

Nama : Muhammad Rafi Satrio Refi
NPM : 2258011022
Kelas : Genap (B)

Dalam jurnal ini Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas." yang ditulis oleh Fenomena "Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019" ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola iv

Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasikan sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.

Nama : Naomi Elfriede Sirait
NPM : 2218011154
Kelas : B (Genap)

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi.

Nama: Nisrina Zalfa Fatin
NPM: 2218011122

DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Membahas mengenai tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial.

Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

Ainin Aniah Pratiwi 2218011068

Dari Jurnal yang berisi mengenai dinamika menjelang pemilu 2019, saya dapat mengetahui bahwa banyak sekali dinamika serta masalah yang dihadapkan terutama menjelang pemilu 2019 dulu, mulai dari masalah kecil hingga besar. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Tantangan pendalaman demokrasi bahkan lebih besar ketika kerangka sosial, ekonomi, politik dan hukum tidak memadai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilu dan demokrasi, tetapi juga stabilitas nasional. Pendalaman/penguatan demokrasi memerlukan peran penting aktor-aktor terkait pemilu dan orang-orang kuat lainnya, seperti masyarakat sipil, elit/aktor, media massa dan sosial, serta lembaga penelitian.

Nama : Rasya Diva Fatika Malakiano
NPM : 2218011014
Kelas : B (Genap)

Jurnal Penelitian Politik yang berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019" ini membahas tentang pemilihan presiden Indonesia tahun 2019 yang dianggap sebagai sebuah ujian bagi demokrasi Indonesia.

Dari salah satu artikel yang ada di dalamnya, yang berjudul Demokrasi dan Pemilu 2019 yang ditulis oleh Siti Zuhro menjelaskan bahwa salah satu aspek yang dibahas adalah tentang sistem politik Indonesia yang mengalami perkembangan pesat sejak era reformasi tahun 1998. Penulis menjelaskan bahwa meskipun Indonesia sudah menjadi negara demokrasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan demokrasi, seperti terbatasnya kebebasan pers, korupsi, dan aksesibilitas terhadap proses politik yang merata.

Sejak tahun 2018 menurut data menyebutkan bahwa terdapat 53 kasus hoax (berita bohong) dan 324 hate speech (ujaran kebencian) yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. Lalu terdapat pula isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Selain penanda suksesi kepemimpinan pemmilu juga merupakan evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy.

Nama : Fathimatuzzahrah
NPM : 2218011038
Kelas : Genap (B)

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Demokrasi yang berlangsung di daerah- daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif.
Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai.
Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon). Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin.
Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran.

Nama: Latansa Amani Raya
NPM: 2218011150
Kelas: Genap
Post Test Pertemuan 9-analisis jurnal DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

Jurnal ini membahas mengenai demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokrasi Indonesia yang berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih diwarnai prosedural ketimbang substantif. Masalahnya kepastian sosial politik (social political certainty) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti. Ditambah konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal.

Sebagai salah satu pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan dan upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Jika kita lihat dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Dapat disimpulkan bahwa pendalaman demokrasi berasal dari negara dan dari masyarakat yang saling mempengaruhi.

Nama : Rosbhaiti Chodijah
NPM : 2258011008
Kelas : Genap (B)

Dalam jurnal ini, penulis membahas berbagai aspek yang terkait dengan sistem politik Indonesia, kebijakan demokrasi, serta peran masyarakat dan partai politik dalam pemilihan umum presiden. Salah satu aspek yang dibahas adalah tentang sistem politik Indonesia yang mengalami perkembangan pesat sejak era reformasi tahun 1998. Penulis menjelaskan bahwa meskipun Indonesia sudah menjadi negara demokrasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan demokrasi, seperti terbatasnya kebebasan pers, korupsi, dan aksesibilitas terhadap proses politik yang merata.

Konsolidasi dapat meningkatkan komitmen seluruh level lembaga dan level masyarakat pada aturan main demokrasi mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif, sedangkan fenomena pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi.

Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep demokrasi secara menyeluruh, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang beredar. Meskipun terdapat masalah dalam pemilihan presiden tahun 2019, demokrasi Indonesia masih terus berkembang dan menjadi semakin matang. Peran media massa dan kebebasan berekspresi juga menjadi faktor penting dalam menjaga demokrasi Indonesia. Kemajuan dalam demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan integritas proses pemilihan di masa depan.

Nama : Angelie Cahya Putri
Npm: 2258011034
Kelas :B

Menurut jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Demokrasi adalah dimana ketika sudah diumur yang dewasa diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin untuk negara kita, juga menghormati masyarakat dalam mengajukan pendapat dan dalam menyuarakan hak nya. Singkatnya demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

Demokrasi yang bersumber dari pancasila :
1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa.
•Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka.
1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa.
•Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka.
1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa.
Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka.
2. Sumber Nilai yang Berasal dari islam
Nila demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme).
3. Sumber Nilai yang Berasal Dari Barat
Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusai pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi patisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM.
Dan pada pemilu pada tahun 2019 cukup ramai, dan menjadi pusat

Analisis Jurnal
DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead , konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya.

Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai.

Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.

Nama: Ruben Ferdian
NPM: 2218011092
Kelas: Genap (B)

Artikel ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi pada Pemilihan Presiden (Pilkada) 2019 Masih banyak permasalahan dalam pembangunan demokrasi Indonesia yang tercermin pada pemilihan presiden. Pendalaman demokrasi tidak terealisasi dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang memperkuat konsolidasi demokrasi tidak efektif. Pilpres 2019 gagal menghasilkan suksesi pemimpin yang baik dan membangun kepercayaan publik. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya keresahan sosial setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rangkuman pemilihan presiden. Salah satu kandidat menolak hasil pemilihan. Jelas bahwa pemilihan presiden belum berakhir. Kini Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan hasil pemilihan presiden karena dua calon mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden. 

Sejauh ini, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pilkada 2019 yang rumit, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas membutuhkan partai politik dan koalisi partai politik yang berkualitas. Hal ini penting karena pemilu tidak hanya menjadi sarana perebutan kekuasaan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi anugerah bagi jaminan sosial rakyat dan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Tantangan signifikan yang dihadapi dalam pemilu serentak tahun 2019 membuat sulitnya membangun demokrasi konsolidasi yang berkualitas. Nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan presiden kurang ditonjolkan. Sebagai negara demokrasi terbesar ke-4 di dunia, tampaknya Indonesia gagal menampilkan diri sebagai negara yang mempraktikkan demokrasi substantif.

Nama : Zahratu Ayu Rachmanita
Npm: 2258011030
Kelas : Genap

DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

Pada tahun 2019 terjadi pemilihan serentak dimana pilpres dan pileg dilaksanakan secara Bersama sama untuk pertama kalinya .Jurnal Democracy And The 2019 Election yang ditulis oleh Siti Zuhro berisi tentang fenomena pilpres 2019 yang merupakan sarana pemilihan secara demokratis .Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas ,hal ini disebabkan oleh kecurangan, hoaks, ujaran kebencian dan lain lain, pemilu 2019 tidak lepas dari berebut suara masyarakat muslim yang dipandang, selain hal ini terjadi pemilu dan kegagalan parpol yang terlihat jelas pada 2019 kegagalan parpol dalam proses kaderisasi .


Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat
menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Tetapi Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Pada akhirnya pilpres 2019 dapat berjalan walaupun dengan banyak kekurangan yang berharga . Untuk pemilu pemilu selanjutnya diperlukan parpol dan kondisi parpol yang berkualitas . Kemudian peningkatan stakeholders juga diperlukkan.

Nama: Aulia Fifi Malika
NPM: 2218011136
Kelas: B (genap)

Jurnal tersebut membahas mengenai tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Karena pilpres 2019 dianggap belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan tahapan panjang yang perlu dilakukan seperti konsolidasi demokrasi. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip- prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Selain itu, pilpres juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional.

1. Berebut suara muslim
Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. hasil ijtima’, -yang di dalamnya terdapat representasi ulama sebagai penantang petahanamerekomendasikan Prabowo untuk memilih cawapres yang berasal dari kalangan ulama (pasangan capres-cawapres bertipe nasionalis agamis). Hasil ijtima ulama tersebut justru mendapat sanggahan dari kelompok umat Islam lainnya karena dinilai tidak mewakili ulama-ulama lainnya.
2. Pemilu dan Kegagalan Parpol
Dalam pemilu 2019 banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut sebagai vote getter partai dalam pemilu.
3. Pemilu dalam masyarakat plural
Pada pilpres 2019 masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang cukup tajam.
4. Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya.

Nama : Nashwa Amirul Haq Azzuhri
NPM : 2218011132
Kelas : Genap (B)

Analisis Jurnal

Pergerakan demokrasi pada Negara Indonesia terbilang masih belum efektif karena beberapa aspek penyokong seperti partai politik, pemilu, serta media massa belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal, pemilu misalnya, merupakan suatu Langkah yang dapat membawa perubahan besar terhadap kondisi negara. Namun sudah menjadi rahasia umum mengenai aspek kejujuran dan transparansi dari kondisi lapangan dari pemilu di negri ini.
Buah dari kondisi ini adalah kepercayaan publik yang kian menurun. Media massa pun sudah tak jarang dikuasai oleh para pejabat petinggi negri sehingga kredibilitas dan subjektivitas dari informasi perlu diperhatikan. Selain itu, maraknya berita hoax menjadi masalah baru di negri ini. Maka dari itu, pihak penyelenggara, khususnya KPU dan Bawaslu, memiliki segudang “pekerjaan” untuk dapat mematikan stigma negatif yang berkembang di masyarakat mengenai pemilu melalui peningkatan kejujuran dan transparansi serta menerapkan asas dasar prmilu secara utuh dan tegas.

Nama : Komang Andre Permana
NPM : 2218011070
Kelas : Genap (B)

Dalam jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.

Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Absennya beberapa fungsi yang tak dilakukan parpol tersebut membuat kepercayaan rakyat ke parpol menurun drastis.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Oleh karena itu Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan.

Nama : Nabilah Mahardika Utami Sihombing
NPM : 2218011120
Kelas : Genap (B)

Jurnal tersebut membahas tentang demokrasi dan pemilu presiden tahun 2019. Tahun 2019 ini menarik perhatian public karena untuk kedua kalinya Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Pelaksaan pilpres ini pada dasarnya berprinsip demokrasi. Demokrasi ini juga dilihat dari instrument proses pendalamannya agar tercipta pemerintahan yang efektif setelah pemilu berlangsung. Pendalaman demokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif.

Menurut Migdal (1988), negara dan masyarakat bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Di mana negara dapat mengatur relsi sosial dan mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kontrol sosial sehingga dapat terbentuk negara yang kuat. Namun, untuk melakukan pendalaman demokrasi tersebut terdapat tantangan ketika kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang tidak memadai sehingga semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab.

Nama : Mirza Sultan Baradatu
NPM : 2218011032
Kelas : B (Genap)

Proses demokrasi di Indonesia yang berlangsung relatif dinamis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku aktor, dan kekuatan politik. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat berasal dari pengembangan mekanisme pelembagaan dan penguatan kapasitas administratif-teknokratik, sedangkan dari sisi masyarakat, pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal diperlukan.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu serentak pada tahun 2019 merupakan pemilu kelima setelah Orde Baru dan juga merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam waktu bersamaan. Pemilu tahun 2019 menjadi percobaan penguatan sistem presidensial, pelembagaan partai politik, dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak tahun 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu seperti untuk mempertahankan kekuasaan. Pola relasi antara birokrasi dan politik ditandai dengan praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran.

Konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun karena pilar-pilar pentingnya seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa belum berfungsi efektif dan maksimal. Seluruh pihak perlu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pemilu secara prosedural maupun substansial dengan cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penting juga untuk memperhatikan isu-isu seperti politisasi agama, hoaks, ujaran kebencian, dan penggunaan politisasi identitas (SARA) yang bisa memecah belah masyarakat dan memicu ketidakstabilan sosial-politik.

Nama : Putu Gita Aiswarya Santi
NPM : 2218011072
Kelas : Genap (B)

Posttest Pertemuan 9

Sebagai lembaga penelitian milik pemerintah, P2Politik-LIPI saat ini sedang menghadapi tantangan akademis dan praktis yang baru, terutama yang berkaitan dengan isu-isu otonomi daerah, demokrasi, hak asasi manusia, dan posisi Indonesia di kancah regional dan internasional. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada praksis kebijakan dan kemajuan ilmu-ilmu sosial, khususnya pengembangan konsep dan teori baru dalam ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan, dan hubungan internasional yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Istilah "emak-emak" dan "ibu bangsa" digunakan untuk mendorong perempuan untuk memilih, menurut artikel yang ditulis oleh Luky Sandra Amalia ini. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak dan ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu calon presiden dan wakil presiden kepada para pemilih perempuan hanyalah narasi simbolik yang dimaksudkan untuk memobilisasi suara perempuan, yang jumlahnya mencapai lebih dari separuh jumlah pemilih.

Setiap anggota Polri menjalankan tugas ini secara umum, tetapi anggota Babinkamtibmas secara khusus bertanggung jawab atas tugas preventif untuk mengidentifikasi kemungkinan gangguan keamanan hingga ke tingkat desa: Fenomena Artikel "Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Kompetisi Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019" karya Defbry Margiansyah mencoba menganalisis transformasi kompetisi populisme di dua pemilu yang berbeda dan dampak yang ditimbulkannya terhadap politik elektoral, termasuk penjabaran pola populisme tersebut.

Esai ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya berfungsi sebagai kendaraan bagi kepentingan elit pendukung dan oligarki dengan mengeksploitasi berbagai faktor secara pragmatis, termasuk identitas pragmatis, hubungan klientelist, prestasi, dan kepribadian kandidat, tetapi tidak menawarkan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik atau pendalaman demokrasi yang signifikan di Indonesia.

Dalam artikel berikut ini, tulisan R. Siti Zuhro yang berjudul "Demokrasi dan Pemilihan Presiden 2019" (pilpres) dibahas. Tulisan ini membahas kesulitan-kesulitan dalam mencapai konsolidasi demokrasi selama pilpres 2019. Kegagalan pilar-pilar demokrasi, yang berfungsi sebagai elemen-elemen yang berulang dalam konsolidasi demokrasi, telah menghambat penguatan demokrasi untuk sepenuhnya tercapai.

Pada artikel berikutnya, esai Dhuroruddin Mashad "Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren" dibahas. Artikel ini mengeksplorasi tradisi lisan pesantren, salah satunya Shalawat Badar, yang menunjukkan banyak ciri khas dan tampaknya berlapis-lapis dengan subteks politik. Santri sering dimobilisasi melalui penggunaan shalawat ini dalam berbagai kampanye politik. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk melakukan rekonstruksi sejarah dari lingkungan politik pada saat Shalawat Badar diciptakan. Dokumen ini akan menelusuri asal-usul seluk-beluk politik shalawat ini serta motivasi di baliknya.

NAMA : Karina Virda Ardani
NPM : 2218011190
KELAS : B (Genap)

Menurut jurnal tersebut, salah satu sarana dan momentum terbaik rakyat ialah pemilu. Pemilu hingga saat ini menjadi tiang utama demokrasi. Namun, suksesi kepemimpinan yang baik dan mendapatkan kepercayaan publik belum dapat dihasilkan oleh pilpres 2019. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerusuhan sosial. Penggunaan kata cebong dan kampret juga sangatlah bertentangan dengan nilai nilai luhur bangsa.

Indonesia memiliki stakeholders dalam pelaksanaan pilpres yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keprofesionalanndari stakeholders tersebut yang sangat diperlukan bangsa Indonesia agar mendapatkan kepercayaan dari publik mengenai pilpres. Konflik yang dihasilkan pada pilpres bergantung padan tinggi rendahnya tingkat kepercayaan rakyat. oleh karena itu agar tercipta stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat, perlu anya demokrasi yang berkualitas dan berintegritas serta menjujung tinggi profesionalitas.

Nama : Mariani
Npm : 2258011050
Absen : B

Jurnal tersebut membahas konsolidasi demokrasi pada pemilu presiden tahun 2019. Menurut Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi yaitu salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi sendiri berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat terkonsolidasi jika ekonomi, politik, negara, dan masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai jalan untuk meraih kekuasaan.
Salah satu aspek yang dibahas adalah tentang sistem politik Indonesia yang mengalami perkembangan pesat sejak era reformasi tahun 1998. Penulis menjelaskan bahwa meskipun Indonesia sudah menjadi negara demokrasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan demokrasi, seperti terbatasnya kebebasan pers, korupsi, dan aksesibilitas terhadap proses politik yang merata.
Selanjutnya, penulis membahas tentang kebijakan demokrasi dalam pemilihan umum presiden 2019. Penulis memaparkan bahwa pemilihan umum presiden adalah salah satu wujud dari demokrasi yang dilakukan di Indonesia dan penting untuk memastikan terciptanya proses demokrasi yang sehat. Selain itu, penulis juga membahas tentang peran masyarakat dalam pemilihan umum presiden 2019, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin yang terbaik bagi negara.
Dalam kesimpulannya, jurnal ini menyatakan bahwa pemilihan presiden tahun 2019 di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan integritas proses pemilihan di masa depan.

Rizqina Fara Amelia
2218011066
Kelas B

Dinamika pemilu pastinya akan selalu ada, namun pada tahun 2019, dinamika ini menyita perhatian publik. Pemilu, pilpres, tidak hanya digelar dalam satu kali, oleh karena itu, bagaimana efek dari pilpres tersebut terhadap upaya pendalaman dan konsolidasi demokrasi?
Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Kondisi politik Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi demokrasi memunculkan pertanyaan, yakni apakah pilpres langsung saat ini relevan dan bermanfaat bagi penguatan demokratisasi dan penciptaan pemerintahan yang legitimate dan efektif?
Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal Indonesia yang berbentuk archipelago, membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama: perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (vote buying). Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Oleh karena itu, tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.

Nama : Akbar Rahul Putra Pamungkas
NPM : 2258011020
Kelas : Genap (B)

Analisis Jurnal

Dalam jurnal ini dibahas tentang masalah konsolidasi demokrasi pada Pilpres 2019 di Indonesia. Meskipun Pilpres menjadi cerminan dari perkembangan demokrasi Indonesia, namun masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Pendalaman demokrasi masih belum mencapai hasil yang memuaskan karena pilar-pilar yang menjadi faktor pendukung konsolidasi demokrasi masih belum berjalan efektif. Hasil Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan kepemimpinan yang baik dan juga tidak mampu membangun kepercayaan publik. Hal tersebut terlihat dari adanya kerusuhan sosial yang terjadi setelah pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres oleh KPU, dimana satu kandidat menolak hasil tersebut. Karena masih terdapat dua kandidat yang mengklaim diri sebagai pemenang Pilpres, maka kini Mahkamah Konstitusi menjadi penentu akhir hasil Pilpres.


Pengukuhkan demokrasi di Indonesia masih bergejolak dan belum terjaga secara konsisten karena pilar-pilar penting seperti pemilu, partai politik, masyarakat sipil, dan media massa masih belum berfungsi dengan efektif dan belum optimal.
Semakin besar tantangan dalam memperdalam demokrasi ketika situasi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang kurang memadai. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pemilihan umum dan demokrasi, tetapi juga stabilitas nasional.

Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan aman dan damai. Pemilihan umum 2019 yang kompleks, dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan hasil yang dipertanyakan, memberikan pengalaman yang sangat berharga. Untuk melaksanakan pemilihan umum yang berkualitas, diperlukan partai politik dan koalisi partai politik yang juga berkualitas.

Nama : Fitria Laras Hanjani
NPM : 2218011082

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif (governable). Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi Langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran ini tentunya harus berkesinambungan sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Dengan cara itu, peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat Ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi.

Nama: Messya Natasha
Npm:2258011044
Kelas: B (Genap)

Indonesia masih memiliki banyak masalah, seperti yang ditunjukkan oleh pemilihan presiden. Pendalaman demokrasi tidak terealisasi dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang memperkuat konsolidasi demokrasi tidak efektif. Pilpres 2019 tidak menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik, juga tidak membangun kepercayaan publik. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya keresahan sosial setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rangkuman pemilihan presiden. Salah satu kandidat yang menggugat hasil pemilu adalah kejelasan bahwa pemilu belum usai. Kini Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan hasil pilpres karena dua calon mengklaim sebagai pemenang pilpres. Ciri lain dari tradisi lisan Pesantren yang memuat Shalawat Badar ini terkesan sarat dengan nuansa politis. Sholawat ini sering dijadikan wahana untuk memobilisasi santri dalam berbagai perselisihan politik.

Badar sebenarnya merupakan manifestasi dari hubungan antara sastra - agama - politik. Badar melakukan tracing, dengan nada politis, alasan salat ini sekaligus alasan dibalik realitas politik sehingga salat ini akhirnya digunakan untuk menggerakkan masyarakat santri. Indonesia setelah reformasi. Jurnal ini berfokus pada tiga topik, yaitu dinamika demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca reformasi, baik dari perspektif normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, dan bagaimana menyelesaikan masa depan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. dan berharap lembaga-lembaga tersebut dapat meningkatkan demokrasi yang sedang dibangun.

NAMA : Idriyanti Debora Agustina
NPM : 2218011134
KELAS : B GENAP

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

Kajian-kajian yang dilakukan tidak sematamata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat
desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.” yang ditulis oleh Fenomena “Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019” ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola-pola kerja populisme dalam proses kontestasi
politik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kembalinya politik populisme di Indonesia. Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasikan sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.

Nama: Gresia rosi chofifah
kelas: B ( Genap)
NPM: 2218011024

artikel ini berkaitan dengan pemilu, di tengah tingginya pro-kontra terkait kinerja pemerintah dan pentingnya semua pihak untuk selalu menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan NKRI.
secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society). proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik.
Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal.
Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal.

Nama : Meta Tri Yana
NPM : 2218011090
Kelas B genap

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019" menjelaskan tentang dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan solusi dari koalisi dalam pemilu serentak 2019. artiekel ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai.

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.

Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Menurut Migdal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa saling memperkuat perannya masing-masing. Dengan kapasitasnya tersebut negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kontrol sosial. Berhasil tidaknya kontrol sosial ini akan mencerminkan kuat tidaknya peran negara. Negara yang kuat, menurut Migdal (1988),adalah yang mampu melakukan ketiga fungsi dasar tersebut.

Nama : Aisyah Fitri Sabrina
NPM : 2218011146
Kelas : B (Genap)

Jurnal tersebut membahas mengenai demokrasi dalam pemilu presiden pada tahun 2019.Di Indonesia, proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Proses pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudanprinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih fluktuatif dan belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya karena pilar-pilar pentingnya masih belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai syarat dari dilaksanakannya pemilu seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Proses konsolidasi akan terhambat ketika partai politik dan para stakeholders terkait pemilu menunjukkan hal-hal yang tidak mendorong proses demokrasi.

Pada pemilu 2019 yang dilaksanakan di Indonesia merupakan pemilu yang kompleks dan cukup rumit. Tentunya pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas karena mendukung sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil
dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Melihat tantangan yang cukup besar dalam melaksanakan pemilu seretak di tahun 2019 menjadikan konsolidasi yang berkualitas sulit terbangun. Melihat dari posisi Indonesia yang merupakan negara demokrasi nomor empat terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama:Ratu bertha sofiani
NPM:2258011012
KELAS:Genap

Empat kali pemilu yang sudah di laksanakan dindonesia sejak era reformasi sampai taun 2019,saat tahun 2019 pemilu kelima akan diselenggarakan.Dalam demokrasi memerlukan proses konsolidasi demokrasi ,konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.konsolidasi bukan hanya sekedar proses politik yang ada di Lembaga Lembaga politik,tetapi ada juga dimasyarakat.Demokrasi akan terkonsolidasi apabila tokoh politik mampu mengutamakan Tindakan demokratis sebagai alternatif untuk mencapai kekuasaan.
Konsolidasi diindonesia belum berjalan regular karena pilar -pilar pentingnya belum berfungsi maksimal.sebagaim pilar penting demokras,i pemilu penting untuk untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan.sejauh ini Indonesia dapat melaksanakan pemilu yang aman dan damai.ada tantangan besar yang harus dilakukan untuk pemilu 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun.

Nama: Gasela Zalianti Balqis
NPM: 2218011060
Kelas: Genap

Tulisan tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemenelemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.

Nama : Jasmine Putri Nabila
NPM : 2218011116

Pemilu merupakan pilar penting demokrasi dan diperlukan untuk menyuksesi kepemimpinan dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pemilu juga harus dilakukan secara kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi yaitu salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Pemilihan presiden 2019 dianggap sebagai momen penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia dikarenakan merupakan pemilihan presiden yang kedua kalinya setelah era reformasi. Terdapat 2 pilihan pasangan calon pada 2019 yang bersaing, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pemilihan presiden 2019 menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin berkembang dan konsolidasi demokrasi

Nama: Shakira Shafa Namira
NPM: 2258011038
Kelas: B (genap)

Berdasarkan dari artikel tersebut, demokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Namun mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi membutuhkan proses yang panjang dan langkah-langkah penting yang harus diambil, seperti konsolidasi demokrasi. Proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali pemilihan presiden langsung) menunjukkan arah yang sulit, terutama dalam hal peningkatan kualitas pemilihan presiden dan pendalaman tambah atau penguatan demokrasi. Proses ini penting karena semua langkah yang diambil dalam pemilihan presiden akan mempengaruhi kualitas pemerintahan. Kedalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa juga berasal dari masyarakat. Dari sudut pandang suatu negara, memperkuat demokrasi bisa masuk akal, dengan mengembangkan mekanisme kepercayaan yang dilembagakan untuk semua.
Dengan aktor-aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik, dan birokrasi (aparat negara), telah terbentuk pembangunan peningkatan kapasitas administratif dan teknokratis yang disertai dengan pelembagaan. Sejak era reformasi, isu reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia menjadi isu sentral dan perdebatan publik. Inti persoalan reformasi administrasi tidak lepas dari tuntutan masyarakat yang semakin meningkat
kuat bagi aparatur publik untuk menjadi “pelayan rakyat”. Sulit dipungkiri, buruknya kualitas birokrasi menjadi salah satu sumber backlog di Indonesia. Keyakinan di antara beberapa anggota masyarakat dalam netralitas administratif masih sedikit, demikian pula kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan lembaga penegak hukum. Padahal, membangun kepercayaan merupakan keniscayaan dalam proses deepening demokratisasi/konsolidasi demokratisasi. Meningkatkan rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat merupakan syarat utama untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan membantu tercapainya stabilitas politik dan keamanan di masyarakat. Secara teoretis, konflik atau sengketa pemilu dapat dikurangi jika peserta pemilu (partai politik), penyelenggara pemilu, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menunjukkan profesionalisme dan independensinya, tidak berafiliasi dengan pihak mana pun, dan berkomitmen kuat untuk mensukseskan pemilu.

Nama : Jihan Sayyidina
NPM : 2218011126
Kelas : Genap (B)

Demokrasi memiliki dua aspek, yaitu transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Transisi demokrasi adalah titik awal antara rezim otoritarian dengan rezim demokratis. Transisi dimulai dari keruntuhan rezim otoritarian lama, yang kemudian diikuti atau berakhir dengan mengesahkan lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru dibawah paying demokrasi.

Proses konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi. Konsolidasi demokrasi juga dipahami sebagai proses panjang yang mengurangi kemungkinan pembalikan demokratisasi, mencegah erosi demokrasi, menghindari keruntuhan demokrasi, yang diteruskan dengan melengkapi demokrasi, pendalaman demokrasi dan mengorganisir demokrasi secara berkelanjutan. konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level procedural dan lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi yang terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, partai, kelompok kepentingan, dan lainnya menganggap bahwa tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan (democracy as the only game in town), dan tidak ada aktor atau kelompok yang mempunyai klaim terhadap tindakan yang sudah dipilih secara demokratis.

Nama : Siti Nur Alfiah
NPM : 2258011052
Kelas : Genap

Jurnal tersebut berisis tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi Indonesia yang berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih diwarnai prosedural ketimbang substantif. Masalahnya kepastian sosial politik (social political certainty) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik/ sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti.

Pada pemilu tahun 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Namun setelah hal tersebut dilakukan dapat dilihat bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan.

Nama : Muhammad Umar Abdullah Al Faruq
NPM : 2218011100
Kelas : Genap (B)

Artikel ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi pada Pemilihan Presiden (Pilkada) 2019. Masih banyak permasalahan dalam pembangunan demokrasi Indonesia yang dapat dilihat pada saat pemilihan presiden.

Pendalaman demokrasi tidak terealisasi dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang memperkuat konsolidasi demokrasi tidak efektif. Pilpres 2019 tidak menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik, juga tidak membangun kepercayaan publik. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya keresahan sosial setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rangkuman pemilihan presiden. Salah satu kandidat menolak hasil pemilihan. Jelas bahwa pemilihan presiden belum berakhir. Kini Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan hasil pemilihan presiden karena dua calon mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden.

Nama:Nabilla Putri Kania
NPM:2218011058
Kelas: B Genap

DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

Mewujudkan suatu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat tidaklah mudah. Pada tahun 1999 proses demokrasi berlangsung dinamis. Kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang kurang memadai menjadi tantangan besar dalam pendalaman demokrasi. Beberapa masalah yang muncul saat pemilihan presiden antara lain kecurangan, berita bohong, ujaran kebencian, isu politisasi identitas dan agama yang makin memperburuk ketegangan sosial yang membuat rasa saling tak percayaa dan menghargai antar satu sama lain muncul. Partai politik yang gagal dalam melaksanakan tanggung jawab dan belum mampu merespon sekaligus memberi solusi konkrit, membuat kepercayaan masyarakat menurun.

Agar demokrasi terwujud perlu menumbuhkan rasa saling percaya yang jika para peserta, penyelenggara, pemerintah dan institusi hukum bisa melaksanakann tanggung jawab profesionalisme. Rasa saling percaya merupakan kunci penting dalam terlaksananya pemilu yang adil dan damai tanpa konflik yang nantinya akan memecah belah bangsa. Menjadikan media massa tempat untuk memberikan berita yang berdasarkan fakta dan berpihak kepada rakyat juga perlu agar isu2 yang sudah terjadi tidak semakin memanas.

Nama : Nanda Frisila Rajagukguk
NPM : 2258011046
Kelas : B

Jurnal demokrasi dengan judul Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 membahas mengenai ketidakmampuan pilpres 2019 untuk menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu untuk membangun kepercayaan publik. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.

Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik: apakah hanya sekedar manipulasi, konsultasi, aktif atau sampai tingkat decision making process? Diantaranya ketaatan dan kepatuhan hukum (apakah elite dan masyarakat menaati ketentuan-ketentuan aturan yang dijadikan acuan dalam proses politik dan pemerintahan?); Budaya kekerasan (apakah praktek-praktek kekerasan masih mendominasi atau masih terjadi dalam proses politik dan pemerintahan?); Keterbukaan politik (apakah tersedia semua informasi bagi aktifnya masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan?); Toleransi (apakah masyarakat dapat menerima perbedaan pendapat dan siap melakukan konsensus dalam setiap perbedaan); Egalitarianisme (apakah terdapat kesamaan status, kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat secara politik atau justru masih banyaknya budaya feodal/patrimonial); Penghormatan terhadap HAM (apakah terdapat budaya yang menghormati hak-hak dasar manusia?)

Konsolidasi demokrasi di Indonesia bervariasi dan belum berjalan secara teratur karena pilar utamanya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berjalan efektif dan belum maksimal. Tantangan pendalaman demokrasi bahkan lebih besar ketika kerangka sosial, ekonomi, politik dan hukum tidak memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan perebutan suara umat Islam yang sengit, masalah partai politik dan semua kelompok kepentingan pemilu yang tidak dapat secara efektif memaksimalkan peran penting mereka dengan penuh tanggung jawab, manajemen pemilu yang tidak beradaptasi. terhadap keragaman sosial dan padatnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dikonfirmasi oleh Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu presiden.

Nama : Sabrina Sashi
NPM : 2218011104

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,konsolidasi merupana sarana
meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh masyarakat pada aturan main demokrasi

Sehingga partisipasi rakyat menggambarkan bagaimana terlibatnya masyarakat dalam politik.
Konsolidasi demokrasi Indonesia masih belum berjalan secara regular,karena pilar pentingnya blm berfungsi efektif dan blm maksimal

NAMA : Khansa Alivia Syajidah
NPM : 2218011160
KELAS : B (Genap)

Demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak peduli dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitas kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Nama : Aina Wijdan Chairunisa
NPM : 2218011056
Kelas : Genap (B)

Jurnal yang berjudul Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019 tersebut membahas tentang beberapa isu elektoral seperti Penguatan Sistem Presidensial, Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’, Netralitas Polri, Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan
Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik, Demokrasi, Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik
dalam Sastra Lisan Pesantren, dan Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.

Nama : Ahmad Auli Revonadi
NPM : 2218011054
Kelas : Genap (B)

Berdasarkan yang saya baca, jurnal ini membahas mengenai demokrasi Indonesia melalui fenomena pemilihan presiden 2019. Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam konteks Indonesia, berlangsungnya proses demokrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya politik, perilaku para aktor dan kekuatan politik. Demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih berkarakter prosedural ketimbang material. Persoalannya, kepastian sosial politik terasa jauh seiring dengan gejolak, gejolak, penodaan agama, intoleransi, isu keberagaman yang menimbulkan konflik, perselisihan dan pendapat yang saling bertentangan serta berita bohong yang tiada henti. Selain itu, konsolidasi demokrasi Indonesia cenderung goyah dan belum berjalan teratur karena pilar utamanya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berjalan efektif dan belum maksimal. 

Sebagai salah satu pilar terpenting demokrasi, pemilu diperlukan untuk memeriksa dan mengoreksi dari kinerja pemerintahan, memperbaiki efisiensi pemerintahan, dan menerapkan pemerintahan yang efektif. Pemilu juga membutuhkan kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Kondisi penciptaan ini membutuhkan prasyarat dan komitmen dari seluruh bagian bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Jika melihat dinamika politik menjelang Pemilu 2019, isu politisasi agama di Pilpres 2019 menjadi salah satu isu yang paling mengemuka di Pemilu 2019, seiring dengan kecurangan dan ujaran kebencian. selama kampanye. Pilkada 2019 yang kompleks, dengan tingkat yang agak rumit dan hasil yang meragukan, merupakan pelajaran yang sangat berharga. Pemilihan yang berkualitas membutuhkan partai politik dan koalisi partai yang berkualitas. Hal ini penting, karena pemilu bukan hanya sarana untuk mencari suksesi kepemimpinan yang adil dan damai, tetapi juga menjadi kontribusi bagi jaminan sosial rakyat dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendalaman demokrasi berasal dari negara dan masyarakat yang saling mempengaruhi.

Nama : Fiola Yonandes
Npm : 2218011012
Kelas : B (Genap)

POST TEST

Jurnal ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019.

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.

Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (state apparatus). Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif – teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.
Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran ini tentunya harus berkesinambungan sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Dengan cara itu, peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Shinta Nurhaliza
2218011176

Jurnal tersebut membahas konsolidasi demokrasi pada pemilu presiden tahun 2019. Dalam jurnal ini, penulis membahas berbagai aspek yang terkait dengan sistem politik Indonesia, kebijakan demokrasi, serta peran masyarakat dan partai politik dalam pemilihan umum presiden. Salah satu aspek yang dibahas adalah tentang sistem politik Indonesia yang mengalami perkembangan pesat sejak era reformasi tahun 1998. Proses pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudanprinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih fluktuatif dan belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya karena pilar-pilar pentingnya masih belum berfungsi efektif dan belum maksimal.

Esai ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya berfungsi sebagai kendaraan bagi kepentingan elit pendukung dan oligarki dengan mengeksploitasi berbagai faktor secara pragmatis, termasuk identitas pragmatis, hubungan klientelist, prestasi, dan kepribadian kandidat, tetapi tidak menawarkan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik atau pendalaman demokrasi yang signifikan di Indonesia.

Pada artikel berikutnya, esai Dhuroruddin Mashad "Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren" dibahas. Artikel ini mengeksplorasi tradisi lisan pesantren, salah satunya Shalawat Badar, yang menunjukkan banyak ciri khas dan tampaknya berlapis-lapis dengan subteks politik. Santri sering dimobilisasi melalui penggunaan shalawat ini dalam berbagai kampanye politik

SALSA NURFAJRI YUSKA
2218011164
KELAS B

DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019

Pada 2019, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang sangat menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Fenomena tersebut merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Demokrasi dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui.

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pilpres bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional.

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Tentunya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemilu 2019 antara lain :
a) Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim
Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.
b) Pemilu dan Kegagalan Parpol
Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Parpol belum menjadi partai kader, tapi lebih mengandalkan peran ketokohan seorang ketua umum/ketua dewan Pembina. Selain itu, maraknya kasus korupsi yang dialami partai atau politisi di parlemen juga membuat ketidakpuasan massa terhadap parpol cenderung makin tinggi.
c) Pemilu dalam Masyarakat Plural
Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.
d) Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Politisasi birokrasi makin tampak nyata dengan dijadikannya menteri-menteri, kepala-kepala lembaga, kepala-kepala daerah sebagai pemenangan paslon dalam pilpres.

Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama: Salsabila Ayu Amalia
Npm: 2218011028
Kelas B

Negara indonesia merupakan negra dengan bentuk demokrasi, hal ini ditandi dengan adanya pemilu guna memilih pemimpin pemerintahan. Dalan jurnal tersebut terdapat Artikel dengan judul Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. Seperti yang kita ketakui, prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia terpengaruh oleh banyak faktor, contoh budaya politik, perilaku. Dalam konteks pilpren, perlunya dipandang tidak hanya sebagai pesta demokrasi saja tetapi juga instrumen proses pendalaman demokrasi tingkat nasional.

Pemilu 2019, yang diadakan serentak lebih kompleks, selain pengusungan pasangan capres dan cawapres, disaat yg bersamaan berjuang unutk kursi legislatif. Selain itu adanya politisasi identitas secara indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, sehingga berebut suara muslim adalah suatu hal yg lumrah dan logis tetapi kurang relevan untuk disebut parpol islam mendominasi. Hal-hal mengenai konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol dengan para elite tidak menunjukan prerilaku yg mendorong proses demokrasi khususnya terkait partisipasi genuine masyarakat, kualitas kompetisi, political equality dan peningkatan political responsiveness. Tantangan yang dihadapi pada pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi sulit terbangun. Banyak nilai demokrasi dalam pilpres tak cuckup dikedepankan.

Nama : Melinda Maharani
NPM : 2218011010
Kelas : B (Genap)

"Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019"

Didalam jurnal ini dibahas mengenai demokrasi Indonesia melalui fenomena pemilu presiden 2019. Demokrasi dapat dimaknai sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor, contohnya :
budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan kekuatan politik.
Demokrasi Indonesia yang berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih diwarnai prosedural dibandingkan dengan substantif. Masalahnya kepastian sosial politik terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti. Ditambah konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal.

Sebagai salah satu pilar yang penting dalam demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan dan upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif.
Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Jika dilihat dari dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pemilu presiden 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye.

Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Dapat disimpulkan bahwa pendalaman demokrasi berasal dari negara dan dari masyarakat yang saling mempengaruhi.

Nama : Ramadhana Rafi Atha Pradipa
NPM : 2258011040
Kelas : Genap B

Jurnal tersebut membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Deepening Democracy dan Tantangannya Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.

Nama: Zien Najwa Nailul Haya
NPM: 2218011138
Kelas: B (Genap)

Analisis Jurnal

Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019

Jurnal yang ditulis oleh R Siti Zuhro membahas mengenai Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia masih mengalami banyak masalah. Berdasarkan tulisan tersebut, pemilu presiden 2019 belum bisa dikatakan mengalami kesuksesan sebab pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif sehingga tidak terjadinya suksesi kepemimpinan yang baik yang dapat membangun kepercayaan publik. Faktor-faktor tersebut adalah pemilu, partai politik, civil society, dan media masa yang belum mampu untuk berfungsi dengan efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari timbulnya konflik-konflik atau kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres oleh KPU.

Ketika faktor-faktor tersebut belum bisa dicapai dengan maksimal, maka sulit untuk mencapai suksesi kepemimpinan karena pada dasarnya keempat hal tersebut merupakan hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, perlu adanya pendalaman demokrasi sebagai upaya merealisasikan pemerintahan yang efektif. Pendalaman demokrasi tersebut bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakatnya.

Nama : Artika Ananda Putri Nasution
NPM : 2218011166
Kelas : Genap (B)

Artikel "Demokrasi dan Pemilihan Presiden 2019" oleh Zuhro adalah sebuah tulisan yang membahas tentang pelaksanaan pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019. Menurut Zuhro, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada pada rakyat. Di Indonesia, demokrasi dijalankan dengan sistem pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pada tahun 2019, Indonesia menggelar pemilihan presiden yang merupakan pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada pemilihan presiden 2019, ada dua pasangan calon yang bersaing, yaitu pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pada pemilihan presiden 2019, terdapat beberapa masalah seperti adanya hoaks dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial yang dapat mempengaruhi opini dan keputusan pemilih. Selain itu, terdapat juga laporan tentang penggunaan uang dalam jumlah besar untuk mempengaruhi pemilih, serta terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara di beberapa tempat. Terdapat juga laporan tentang adanya kecurangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu, seperti adanya pemilih yang menggunakan KTP palsu atau tidak terdaftar di daftar pemilih tetapi tetap diberikan hak suara. Selain itu, terdapat juga laporan tentang adanya intimidasi atau ancaman yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap para pemilih atau saksi-saksi di TPS.

Meskipun terdapat beberapa masalah yang muncul, pemilihan presiden 2019 dianggap berjalan dengan baik dan lancar secara umum, dan hasilnya diakui oleh kedua pasangan calon serta oleh lembaga pemantau pemilu dan negara-negara lain. Namun, masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki proses pemilihan umum di masa depan agar lebih transparan, jujur, dan adil.

Nama : Fitri Maharani
NPM : 2218011102
Kelas : B (Genap)

Jurnal ini membahas Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena Konsolidasi tidak merata karena pilar-pilar vitalnya – pemilu, partai, masyarakat sipil, dan media – belum berfungsi secara efektif atau maksimal.

Keberadaan Pemilu sangat penting untuk memeriksa, menyeimbangkan kepemimpinan dan memperbaiki kinerja pemerintah. Namun terdapat beberapa masalah yang muncul selama masa pemilihan presiden belum menemukan solusi yang nyata dan memadai. Seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum.

Padahal rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.

Proses pendalaman/konsolidasi demokrasi membutuhkan peran penting semua elemen kekuasaan baik pemerintah dan masyarakat sipil itu sendiri. Misalnya, masyarakat sipil harus memainkan peran penting dalam memantau pemilu dan hasilnya. Media dapat menjadi sumber informasi yang obyektif dan melakukan kontrol sosial untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan aparat penegak hukum harus bekerja sama secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Sejauh ini, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 menjadi contohnya, ada beberapa isu yang menjadi sorotan dalam pemilihan presiden 2019, seperti isu agama, isu ekonomi, dan isu keamanan. Namun Kampanye politik dalam pemilihan presiden 2019 cenderung lebih ramai dan intensif dibandingkan dengan pemilihan presiden sebelumnya dan berakhir secara damai dan demokratis. Tantangan signifikan yang terkait dengan pemilu serentak 2019 menghambat pengembangan konsolidasi demokrasi yang berkualitas. Nilai-nilai demokrasi tidak cukup terwakili dalam pemilihan presiden. Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tampaknya gagal memantapkan diri sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya.

Nama : Nadine Sesilia
NPM : 2218011020
Kelas : Genap B
POST-TEST

Judul : Dinamika Sosial Politik menjelang Pemilu Serentak tahun 2019
Isi :
Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme memilih pemimpin- pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu didalam lembaga-lembaga politik formal yakni, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif baik ditingkat daerah maupun di tingkat pusat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemimpin yang akan akan menduduki jabatan politik ialah orang-orang yang mempunyai kekuasaan terhadap arah kebijakan dimasa mendatang terhadap negeri didaerah maupun dipusat yang mempunyai pengaruh jabatan politik yang dimana dipilih melalui alat atau mekanisme rakyat untuk memilih pemimpin.

Di Indonesia terkait dengan dilaksanakan pilpres 2019 dimasa mendatang harus adanya kematangan dalam demokrasi. Pertama, demokratisasi Indonesia telah memasuki babak baru yang melampaui demokrasi formal yang sebatas penyelenggaraan pemilu. Hal ini terkait pilpres 2019 mendatang yaitu biasanya para kandidat akan mengangkat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan isu kesejahteraan dalam kampanyenya. Kedua, warga negara biasanya menggantungkan masalah pemenuhan kesejahteraan pada negara, sementara di sisi lain negara mempunyai keterbatasan untuk memenuhi segala tuntutan. Ketiga, bagaimana warga memanfaatkan berbagai saluran untuk menyampaiakan pemenuhan pelayanan dasar mereka termasuk saluran-saluran informal seperti tokoh, lembaga komunal termasuk pasar sebagai alternatif kelas

Pilpres 2019 dimasa mendatang tentu tidak lepas dari adanya isu kesejahteraan dimana masyarakat sangat berharap pada negara untuk memenuhi segala tuntutan meskipun negara mempunyai keterbatasan terhadap akses dan tuntutan serta masyarakat memanfaatkan pemenuhan pelayanan dasar seperti saluran informal. Sebagai alternatif untuk memenuhi segala tuntutan yang berada pada pelayanan dasar. Pilpres 2019 di masa mendatang menjadikan ajang para aktor-aktor politik untuk bertarung memenangkan hati masyarakat melalui isu kesejahteraan. Tak jarang para aktor politik menurut kajian tentang politik patronase dalam pemilu Indonesia tahun 2014 (Aspinall dan Sukmajati, 2015) menyatakan bahwa berbagai skema kesejahteraan sering dikembangkan terutama bertujuan untuk memperoleh dukungan elektoral dan dikelola dengan memelihara ikatan klientelisme.

Terdapat beberapa Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya :
1. Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim. Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim.7 Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.
2. Pemilu dan Kegagalan Parpol. Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri. Absennya beberapa fungsi yang tak dilakukan parpol tersebut membuat kepercayaan rakyat ke parpol menurun drastis. Parpol belum menjadi partai kader, tapi lebih mengandalkan peran ketokohan seorang ketua umum/ketua dewan pembina sebagaimana ditunjukkan selama ini.
3. Pemilu dalam Masyarakat Plural. Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilai- nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.
4. Pemilu dan Politisasi Birokrasi. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi.

Kesimpulan:
Pemilihan pemimpin yang baik harus dilaksanakan dengan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang cerdas dilahirkan melalui pendidikan politik yang mencerdaskan pula, pendidikan politik yang baik didasari oleh keterbukaan, transparamnsi dan aksesbilitas yang baik pula. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Michelle Safna Andari
NPM : 2218011022
Kelas : B (Genap)

demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perwujudan demokrasi dapat dilihat dengan adanya pemilihan presiden dan kepala daerah, yang dalam perjalanannya menghadapi berbagai tantangan seperti membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi.
Pendalaman demokrasi dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Pendalaman demokrasi dapat bermakna dari segi negara dan masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai usaha untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Kuat tidaknya negara dapat dilakukan dengan kontrol sosial seperti melakukan pendekatan pada masyarakat, mengatur relasi sosial, dan memberdayakan masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam proses berkehidupan.

Pilpres 2019 disebut sebagai politisasi birokrasi. Pemilu ini menyebabkan berbagai konflik yang lebih banyak dari 2 pilpres sebelumnya. Partisipasi dari masyarakatpun cukup tinggi. Namun pilpres 2019 gagal meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness

Nama : Arif Wicaksono
NPM : 2258011014
Kelas : Genap
Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dampak pilpres yang telah digelar beberapa kali terhadap upaya pendalaman dan konsolidasi demokrasi? Deepening Democracy dan Tantangannya Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil (political society, economic society, the state, dan civil society) mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.1 Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi (deepening democracy), yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal. Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional (setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (state apparatus). Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Selain itu, negara juga harus mampu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kontrol sosial. Untuk itu, sebagian besar pemilih terlebih dulu perlu memiliki kesadaran dan kematangan politik yang cukup memadai. Kondisi politik Indonesia yang sedang dalam proses konsolidasi demokrasi memunculkan pertanyaan, yakni apakah pilpres langsung saat ini relevan dan bermanfaat bagi penguatan demokratisasi dan penciptaan pemerintahan yang legitimate dan efektif?Seiring dengan itu, tantangan yang dihadapi sejak penyelenggaraan pilpres langsung yang berupa kecenderungan munculnya kompromi-kompromi kepentingan antara elite penguasa dan elite masyarakat seharusnya dicarikan solusinya agar pemilu di Indonesia bisa memenuhi harapan yang diinginkan. Untuk itu, kiranya perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilpres sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.

Nama: Muhamad Hisyam Hibaturramadhan
NPM: 2218011062
Kelas: Genap (B)

Artikel ini membahas proses pemilihan presiden Indonesia 2019 dan pentingnya menegakkan norma-norma demokrasi secara menyeluruh. Penulis artikel ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang proses pemilihan presiden Indonesia dan mengecam sejumlah perilaku terkait pemilu yang dianggap bertentangan dengan norma-norma demokrasi. Penulis artikel ini juga mencakup berbagai topik antara lain kebijakan demokrasi Indonesia, partai politik dan peran masyarakat dalam pemilihan presiden.

Pemilu adalah prinsip demokrasi penting yang diperlukan untuk pemerintahan yang efektif dan kepemimpinan yang sukses. Pemilu juga menyerukan kejujuran, kesetaraan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Semua wilayah negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan berkomitmen untuk mematuhi hukum untuk memenuhi kriteria penciptaan ini. Karena partai politik menunjukkan perilaku yang merusak proses demokrasi melalui para elit dan aktor pemilu mereka, konsolidasi atau pendalaman demokrasi menjadi lebih menantang.

Penulis juga mengkritisi sejumlah perilaku terkait pemilu yang dianggap bertentangan dengan norma-norma demokrasi, antara lain polarisasi politik yang berlebihan, politik uang, dan politik identitas. Penulis menggarisbawahi perlunya mengubah praktik-praktik ini untuk menjaga kredibilitas dan standar proses demokrasi. Namun, penulis artikel ini mengakui bahwa demokrasi masih dapat ditingkatkan. Proses pemilu penuh dengan kesulitan dan masalah, antara lain penyebaran informasi palsu dan kecurangan pemilu. Penulis berpendapat bahwa untuk membangun dan mempertahankan integritas sistem demokrasi, partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi sangatlah penting.

Nama : Kurnia Eka Putri
NPM : 2218011148
Kelas : B (Genap)

Pemilihan umum serentak yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislative. Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial.
Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilainilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa. salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Keberpihakan birokrasi pada satu kekuatan politik tertentu akan menimbulkan kerawanan tersendiri. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Nama : Tia Jobelline Purba
NPM : 2218011184
Kelas : Genap (B)

Demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019 yang merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis. Pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian khalayak ramai. untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto untuk memperebutkan kursi presiden.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik :sekedar manipulasi, konsultasi, aktif atau sampai tingkat decision making process

Masalah krusial pada pemilihan presiden tahun 2019 yaitu perebutan suara muslim. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, berebut suara muslim merupakan hal yang logis dan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Saat itu, Ma’ruf Amin, ketua MUI dan ketua umum syuriah PBNU digandeng sebagai cawapres Jokowi.

Selain itu, hal yang disoroti dari pemilu 2019 adalah kegagalan parpol. Ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Hal ini tampak jelas dalam pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Tujuannya menjadikan selebritis tersebut sebagai vote getter partai dalam pemilu.12 Partai Nasdem, misalnya, tercatat sebagai partai yang paling banyak mengambil artis sebagai calon legislatifnya dalam pemilu 2019.

Nama: Zelinda Imroatus Soleha
NPM: 2218011142
Kelas: Genap (B)

Demokrasi di Indonesia saat pemilu tahun 2019, yaitu ketika pilpres belum terlaksana dengan baik karena belum mampu membangun kepercayaan publik pada pemimpinnya. Bisa dilihat ketika hasil rekapitulasi KPU diumumkan terjadi kerusuhan dan satu kandidat menolak hasil pemilu sehingga MK yang harus memberi keputusan akhir. Kesimpulannya adalah Perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu Indonesia.

Selain itu manifestasi dari
relasi antara sastra – agama - politik di lingkungan pesantren, yaitu adanya shalawah badar sebagai mobilisasi kaum santri di pesantren dalam berbagai kontestasi politik.

Nama : Venna Rahmanda Putri
NPM : 2218011096
Kelas : Genap (B)

Artikel ini membahas tentang proses pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya. Dalam artikel ini, penulis menyajikan pemahaman yang sangat baik tentang proses pemilihan presiden Indonesia dan mengkritisi beberapa praktik yang dianggap melanggar prinsip demokrasi selama proses pemilihan. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah
pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masalah yang ditemukan yaitu salah satunya adanya kecurangan dan pelanggaran hukum dalam kampanye oleh kedua kandidat. Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep demokrasi secara menyeluruh, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang beredar.
Namun, meskipun terdapat masalah dalam pemilihan presiden tahun 2019, demokrasi Indonesia masih terus berkembang dan menjadi semakin matang. Peran media massa dan kebebasan berekspresi juga menjadi faktor penting dalam menjaga demokrasi Indonesia.

Nama : Dio Pratama
NPM : 2258011010
Kelas : Genap

Posttest Analisis Jurnal

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi pemilu ke lima, khususnya pemilu presiden lebih menyita perhatian publik. Demokrasi dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah.

Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokrasi yang berlangsung di daerah- daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy) atau konsolidasi demokrasi. Pelaksanaan pilpres juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip- prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Partisipasi masyarakat (political participation), menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan. Pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Pemilu serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat.

Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Di tataran praksis sebagaimana disebutkan sebelumnya tingkat ketidakpuasan massa terhadap parpol cenderung makin tinggi. Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri.

Pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. Misalnya, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan patron-client, sarat dengan power culture, moral hazard, dan safety first philosophy.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai.

Nama :Maharani
NPM : 2258011042
Kelas : B (Genap)

Analisis Jurnal

Dalam artikel yang berjudul Demokrasi dan pemilu presiden 2019artikel ini,berisi pemahaman tentang proses pemilihan presiden Indonesia dan mengkritisi beberapa praktik yang dianggap melanggar prinsip demokrasi selama proses pemilihan atau terdapat konstelasi politik di dalamnya.

Dalam artikel ini menceritakan bahwa jalannya pemilu 2019 adalah pemilu yang sangat kompleks terjadi karena itu kedua kalinya joko widodo dan prabowo subianto,head to head memperebutkan kursi presiden.Untuk mewujudkan lancarnya pemilu maka perlu mengetahui prinsip dasar pada demokrasi.Untuk itu masyarakat diharapkan dapat memilih kandidat yang di inginkan karena pemilu ini sangat membutuhkan suara rakyat untuk melancarkan jalannya pemilu.. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika semua pihak terlibat dalam membangun dan menjaga integritas sistem demokrasi.

Selain itu, dalam artikel tersebut mengkritisi beberapa praktik yang dianggap melanggar prinsip demokrasi selama proses pemilihan, seperti politik uang, politik identitas, dan polarisasi politik yang berlebihan.
Hal tersebut harus di perbaiki dan harus melakukan pemilu dengan adil.Namu pastinga Ada beberapa tantangan dan masalah yang terjadi selama proses pemilihan, seperti penyebaran informasi yang salah, kecurangan pemilu, dan lain-lain. Oleh karena itu,artikel ini menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi adalah penting dalam membangun dan menjaga integritas sistem demokrasi.
Karena seperti yang kita diketahui, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Nama : Evryna Sipahutar
NPM : 2218011140
Kelas : Genap (B)

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead 1989, konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Ia tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil political society, economic society, the state, dan civil society mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan.

Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi demokratisasi tersebut berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah pilkada secara langsung sejak 2005. Demokrasi yang berlangsung di daerahdaerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan terobosan penting yang dimaksudkan sebagai upaya pendalaman demokrasi deepening democracy, yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya dalam merespon tuntutan-tuntutan masyarakat lokal. Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung menunjukkan arah yang tak mudah, khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi deepening democracy atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Secara khusus pilpres yang berkualitas akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang efektif governable. Secara umum bila demokrasi dimaknai sebagai pemberdayaan rakyat, suatu sistem politik yang demokratis seharusnya dapat menjamin warga masyarakat yang kurang beruntung melalui setiap kebijakan publiknya. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut.

Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi state apparatus. Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk.

NAMA : Mutiara Cheisya Nur Qhaniya
NPM : 2218011084
KELAS : B GENAP
Jurnal Penelitian Politik Vol.16, No.1, Juni 2019 berjudul "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019". Jurnal ini membahas mengenai situasi sosial politik Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019 yang terdiri dari Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.
Isi dari jurnal ini membahas berbagai topik terkait Pemilu Serentak 2019, seperti:
1. Analisis terhadap isu-isu politik yang muncul selama masa kampanye pemilihan presiden dan legislatif, seperti isu agama, isu kebijakan ekonomi, dan isu-isu keamanan nasional.
2. Pengaruh media sosial dalam mempengaruhi pemilih dalam memilih calon presiden dan legislatif.
3. Dampak pemilu serentak terhadap perubahan politik di Indonesia, termasuk dalam hal konfigurasi partai politik di parlemen dan kepemimpinan daerah.
4. Potensi munculnya konflik sosial-politik selama dan pasca pemilu serentak, serta upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik tersebut.
Dalam jurnal ini, terdapat beberapa artikel penelitian yang dilakukan oleh para ahli politik dan ilmu sosial di Indonesia. Kesimpulan dari jurnal ini memberikan gambaran umum mengenai dinamika sosial politik di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019, serta memberikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat demokrasi dan mencegah terjadinya konflik sosial-politik pasca pemilu. Beberapa topik yang dibahas dalam jurnal ini antara lain analisis isu-isu politik selama kampanye pemilihan presiden dan legislatif, pengaruh media sosial dalam mempengaruhi pemilih, dampak pemilu serentak terhadap perubahan politik di Indonesia, serta potensi munculnya konflik sosial-politik selama dan pasca pemilu.
Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa pemilu serentak 2019 merupakan momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Berbagai isu politik dan sosial muncul selama kampanye pemilihan, dan penggunaan media sosial menjadi semakin penting dalam mempengaruhi pola pikir pemilih. Pemilu serentak juga membawa perubahan politik signifikan di Indonesia, namun perubahan tersebut juga dapat membawa potensi konflik sosial-politik pasca pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya konflik sosial-politik pasca pemilu.

Nama. : Ipan Jeremia Manik
NPM. : 2218011112
Kelas. : B (Genap)

Artikel ini membahas tentang proses pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya. Dalam artikel ini, penulis menyajikan pemahaman yang sangat baik tentang proses pemilihan presiden Indonesia dan mengkritisi beberapa praktik yang dianggap melanggar prinsip demokrasi selama proses pemilihan.
Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyatoleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan konsolidasi. Konsolidasi dapat meningkatkan komitmen seluruh level lembaga dan level masyarakat pada aturan main demokrasi mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif, sedangkan fenomena pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi.
Sepanjang pelaksanaan pemilu 2019 sejak tahun 2018 menurut data menyebutkan bahwa terdapat 53 kasus hoax (berita bohong) dan 324 hate speech (ujaran kebencian) yang terjadi dan sebagian sudah diselesaikan secara hukum. Lalu terdapat pula isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Selain penanda suksesi kepemimpinan pemmilu juga merupakan evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy. Pada pilpres 2019 sepertinya tidak semua pihak pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia. Di mana saat pilres 2019 Penggunaan istilah “cebong” sebagai julukan pendukung Jokowi dan “kampret” sebagai julukan pendukung Prabowo bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa serta penggunaan politisasi identitas (SARA).
Selain itu, jurnal tersebut juga dapat memberikan analisis terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilu serentak 2019. Hal ini dapat membantu kita untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial-politik Indonesia, serta memprediksi arah pergerakan politik di masa yang akan datang.

Nama : Jesika Cahya Ningrum
NPM : 2218011130
Kelas : B (Genap)

DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
Oleh : R. Siti Zuhro

Dalam jurnal ini, Zuhro membahas tentang pentingnya demokrasi dalam sistem politik Indonesia dan betapa pentingnya memperkuat dan menjaga demokrasi. Menurutnya, pemilihan presiden 2019 adalah pemilihan yang paling bersejarah dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena jumlah pemilih mencapai lebih dari 190 juta orang.
isu-isu yang muncul selama pemilu 2019 seperti isu keagamaan dan rasial memperlihatkan adanya polarisasi dalam masyarakat dan mengakibatkan terpecahnya masyarakat Indonesia menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan.
Jurnal ini menjelaskan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik Indonesia dan menghindari polarisasi yang dapat mengancam keutuhan negara.

Nama : Enriko Aprilio
Npm : 2218011128
Kelas : Genap ( B )

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya pemilu, partai politik, civil society, media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu parpol, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

NAMA : Pandya Fisatama Putra
NPM : 2218011048
KELAS : B (Genap)

Analisis Jurnal

Judul : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
Penulis : Zuhro, R. S.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang proses pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya. Dalam artikel ini, penulis menyajikan pemahaman yang sangat baik tentang proses pemilihan presiden Indonesia dan mengkritisi beberapa praktik yang dianggap melanggar prinsip demokrasi selama proses pemilihan. Tulisan ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

LATAR BELAKANG

Artikel ini menunjukkan bahwa pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 merupakan proses demokrasi yang kompleks dan menantang, dengan banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. Dalam proses tersebut, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan memilih, dan hak asasi manusia. Salah satu hal yang dibahas dalam artikel ini adalah pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Demokrasi bermakna singkat 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi ini berlangsung relatif dinamis dimulai dengan adanya Pemilu 2019 serta semakin pesat dengan adanya pemilu presiden sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah sejak 2005. Pelaksanaan pilpres termasuk perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Pendalaman demokrasi dapat berasal dari negara maupun dari masyarakat.

PENDAHULUAN

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.

TUJUAN

Untuk menganalisis Pemilu yang terjadi di tahun 2019

HASIL PENELITIAN
Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat. Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Di tataran praksis sebagaimana disebutkan sebelumnya tingkat ketidakpuasan massa terhadap parpol cenderung makin tinggi. Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri.

Pemilu di era reformasi telah memberikan nilai positif. Misalnya, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan patron-client, sarat dengan power culture, moral hazard, dan safety first philosophy.

KESIMPULAN

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Ahmad Fauzan Hafizh
NPM : 2218011034
Kelas : B (Genap)

Analisis Jurnal
"Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"

Jurnal tersebut membahas mengenai dinamika sosial politik pra-pemilu 2019, dimana saat itu pilpres dan pileg dilakukan secara bersamaan. Artikel ini menunjukkan bahwa pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 merupakan proses demokrasi yang kompleks dan menantang, dengan banyak masalah dan tantangan yang dihadapi.
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa.

Meskipun pemilu ini merupakan pilar utama demokrasi, namun setelah sekian banyak pemilu yang telah dilakukan Indonesia, dinamika sosial-politik yang dihadapi pun tidak jauh berbeda. Masalah yang dihadapi menjelang pemilu bisa berupa : menyebarnya hoax, manipulasi, perebutan suara berdasarkan agama, permasalahan parpol serta lainnya. Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Hingga 20 April 2019 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/ Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, misalnya, secara resmi telah melaporkan sekitar 1.200 daftar sementara kecurangan Pilpres 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal yang sama juga terjadi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin yang juga menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon Prabowo-Sandiaga.

Terakhir, ada beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggung jawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.

Nama : Syukma Dewi Octavie. Y
Npm : 2218011170
Kelas : Genap ( B )

Pilar-pilar penting di Indonesia (pemilu, partai politik, civil society, media massa) harusnya sudah berfungsi efektif dan maksimal apabila komsolidadi demokrasi di Indonesia berjalan secara regular. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional.

Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen- elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan.

Partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai.

Nama : Fitri Aulia Syahrani
NPM : 2218011094
Kelas : B (Genap)

Jurnal tersebut berisi tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia yang tercermin dalam pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi yang belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu membangun kepercayaan publik. Hal tersebut dapat dilihat dengan munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu yang berarti pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Jurnal ini juga menunjukkan bagaimana politik populis hanya berfungsi sebagai kendaraan bagi kepentingan elit pendukung dan oligarki dengan mengeksploitasi berbagai faktor secara pragmatis, termasuk identitas pragmatis, hubungan klientelist, prestasi, dan kepribadian kandidat, tetapi tidak menawarkan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik atau pendalaman demokrasi yang signifikan di Indonesia.

Konsolidasi demokrasi merupakan proses jangka panjang dan sering kali melibatkan perubahan sosial dan politik yang signifikan. Pada dasarnya, konsolidasi demokrasi merupakan proses pembelajaran dan adaptasi dari masyarakat dan lembaga-lembaga negara untuk menciptakan sistem demokrasi yang kuat dan stabil. Proses konsolidasi demokrasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, media, LSM, dan masyarakat sipil. Selain itu, konsolidasi demokrasi juga memerlukan komitmen yang kuat dari warga negara untuk menghargai nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan, keadilan, dan partisipasi.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik tentang proses pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya. Penulis memberikan kritik yang tajam terhadap beberapa praktik yang dianggap melanggar prinsip demokrasi selama proses pemilihan, namun juga mengakui bahwa demokrasi masih membutuhkan perbaikan. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan menjaga integritas sistem demokrasi. Warga negara perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu dan memilih pemimpin yang terbaik untuk negara. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika semua pihak terlibat dalam membangun dan menjaga integritas sistem demokrasi.

Nama : mutiara vira antonia
Npm : 2218011078
Kelas :b genap

Jurnal tersebut membahas topik pada saat pemilihan presiden pada tahun 2019 dari jurna ini kita bisa menyimpulkan bahwa konsolidasi demokrasi indonesia lebih bersifat fluktuatif dan belum reguler karna banyak hal yg belum berjalan sempurna seperti pemilu, partai polotik dll belum maksimal.

Demokrasi sendiri berarti pemerintah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Konsolidasi demokrasi berarti sarana untuk meningkatkan prinsip komitmen seluruh masyarakat

Upaya untuk mewujudkan demokrasi yg substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntun ilmu lainya dan lahirlah biokrasi yang profesional dan terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa.

Nama: Bima Adinur
Npm: 221801103p
kelas: genap
jurnal yang berjudul Demokrasi dan Pemilihan Presiden 2019 ini memuat tantangan demokrasi yang dihadapi pada Pemilihan Presiden 2019, membahas perkembangan demokrasi, pendalaman demokrasi serta penguatan pilar-pilar demokrasi sejak Pilpres 2019. Pemilihan. . Indonesia sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu budaya dan juga politik. Dinamika yang dihasilkan tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga regional, misalnya pemilihan kepala daerah. Demokrasi yang dilaksanakan secara nasional yaitu dalam bentuk pemilihan presiden merupakan proses yang menentukan karena proses ini sangat menunjukkan betapa baiknya tata kelola pemerintahan. Pemilihan presiden sendiri tidak terbatas hanya pada Partai Demokrat, tetapi merupakan proses sebagai alat politik untuk memperdalam demokrasi di tingkat nasional. Dalam konsolidasi demokrasi, muncul pertanyaan: dapatkah demokratisasi menciptakan pemerintahan yang sah dan efektif? Hal ini telah menjadi masalah konstan dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Partisipasi rakyat dalam demokrasi menggambarkan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik, terlepas apakah partisipasi itu hanya manipulasi, konsultasi atau bahkan hanya proses pengambilan keputusan. Dinamika Pilpres 2019 memicu kontroversi dugaan kecurangan, ditandai dengan pelaporan 1.200 daftar calon presiden Prabowo al Bawaslu yang terbukti curang di Pilpres 2019 dan capres Jokowi yang menerima 14.843 laporan pelanggaran yang dilakukan Prabowo. menguntungkan Prabowo. - Pencalonan Sandiaga. Selain itu, ujaran kebencian, penipuan, dan isu politik menjadi topik yang paling sering muncul saat kampanye. Sejauh ini, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu yang berkualitas juga membutuhkan partai politik yang berkualitas, yang merupakan sarana untuk mencari suksesi kepemimpinan yang adil dan damai.

Nama: Calista Putri Maharani
NPM: 2258011018
Kelas: Genap (B)

Jurnal ini membahas mengenai demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019. Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Demokrasi Indonesia yang berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih diwarnai prosedural ketimbang substantif. Masalahnya kepastian sosial politik (social political certainty) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti. Ditambah konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal.

Sebagai salah satu pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan dan upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Jika kita lihat dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.

Nama : Aloysius Krishartadi Damar Bawono
NPM : 2218011098
Kelas : Genap

Pada jurnal tersebut, dibahas tentang konsolidasi demokrasi pada pemilu pilpres 2019. Saat itu, terjadi beberapa permasalahan seperti tidak terimanya salah satu kandidat terhadap perhitungan suara dan adanya kerusahan yang terjadi di tengah masyarakat. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen- elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen- elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga.

Nama : Justin Tan
NPM : 2218011180
Kelas : B (Genap)

Jawaban Post Test :
 Pada artikel ini dibahas mengenai tantangan konsolidasi demokrasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai pilar penting demokrasi, Pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika partai politik melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.
 Trust-building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoritis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara Pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan Pemilu. Dapat disimpulkan bahwa semakin substansial demokrasi yang terbangun melalui Pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya kepercayaan publik dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui Pemilu akan semakin besar pula ketidakpercayaan publik dan semakin rentan pula konflik yang akan muncul.

Nama : Adrina Rizka Rahmani
NPM : 2218011052
Kelas : Genap (B)

“Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden 2019. Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menjakankan demokrasi dan proses pemilu di Indonesia.

Pemilu merupakan pilar penting demokrasi diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik. Pemerintahan seharusnya mampu membangun public trust melalui pelaksanaan pemilu berbasiskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pembelajaran Pemilu di tahun 2019 bisa menjadi cermin bagi pelaksanaan Pemilu 2024.

Nama : Nashwa Faadillah Nasyim
NPM: 2218011144
Kelas: B

Salah satu bentuk perwujudan nyata sebagai bentuk demokrasi di tingkat nasional adalah pilpres. Pilpres sendiri merupakan pemilihan secara umum yang dilangsungkan secara serentak diseluruh wilayah indonesia dengan tujuan untuk memilih pemimpin serta wakil pemimpin indonesia, dalam prosesnya suara dari masyarakat memegang peranan penting untuk nantinya dapat dijadikan acuan siapa yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dengan kehadiran plipres, rakyat dapat lebih merasakan pernanannya dalam keberlangsungan negara karena mereka dapat secara bebas memilih dan juga dipilih tanpa paksaan. Setiap suara yang dikeluarkan rakyat berperan penting dalam keputusan akhir pemilihan, hal ini berarti sejalan dengan konsep musyawarah yang terdapat dalam pancasila.

Namun tentunya pekilihan umum tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak dinamika dinamika yang kerap kali dihadapi. Hal ini wajar terjadi mengingat lingkup partisipan yang sangat luas. Namun bagaimanapun masalah masalah yang dihadapi harus dapat diminimalisir sehingga tujuan negara indoensia dalam memilih pemimpin yang berkualitas dapat tercapai. Masalah yang kerap kali muncul biasanya tidak terlepas dari pihak PT dan pihak masyarat yang sama sama memiliki kepentingan untuk dapat diuntungkan. Tentunya tantangan tantangan tersebut hadir karena beberapa faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, serta hukum tidak memadai.

Nama : Desvira Ayu Putrianta
NPM : 2218011080
Kelas : Genap

Analisis Jurnal
Judul : Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
Penulis dan Tahun : R. Siti Zuhro, 2019
Abstrak : Tulisan ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.
Kata Kunci : Pendalaman Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan.
Metode Penelitian : Studi Literatur
Permasalahan : Bagaimana dampak pilpres yang telah digelar beberapa kali terhadap upaya pendalaman dan konsolidasi demokrasi?
Kesimpulan : Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan
hukum juga kurang memadai. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani
pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum
mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Bilal Achmad
NPM : 2218011114
Kelas : Genap (B)

Jurnal tersebut membicarakan mengenai pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap sebagai sebuah tantangan bagi demokrasi Indonesia. Dalam pemilihan tersebut, terdapat dua kandidat dengan latar belakang dan pandangan politik yang berbeda, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

Meski partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut cukup tinggi, terutama dari kalangan pemilih muda, tetapi masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya tindakan curang dan pelanggaran hukum dalam kampanye oleh kedua kandidat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep demokrasi, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu politik.

Namun, demokrasi Indonesia terus berkembang dan menjadi semakin dewasa. Faktor-faktor seperti peran media massa dan kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Kendati masih terdapat masalah dalam proses pemilihan presiden tahun 2019, jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pemilihan tersebut menunjukkan kemajuan dalam demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, serta terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas dan integritas proses pemilihan di masa depan.

NAMA : David Bryan
NPM : 2258011032
KELAS : Genap(B)

Jurnal yang ditulis oleh R. Siti Zuhro ini membahas tentang politik Indonesia khususnya di pemilu 2019, dimana pada tahun itu dilaksanakan pemilihan presiden yang bersamaan dengan pemilihan legislatif. Demokrasi sendiri berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, namun untuk mencapai hal tersebut harus melalui konsodilasi yang panjang. Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi.

Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan pelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik seperti masyarakat sipil, partai politik dan birokrasi (state apparatus). Kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif teknokratik yang menyertai pelembagaan yang telah dibentuk. Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan peran serta masyarakat dalam aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pilpres langsung menjadi langkah awal bagi penguatan peran masyarakat. Peran ini tentunya harus berkesinambungan sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Dengan cara itu, peran masyarakat akan senantiasa mewarnai implementasi program pemerintah, dan sebaliknya pemerintah akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif.

Nama : Mohammad Thaha Husein Haikal
NPM : 2218011002
Kelas : Genap (B)

Pemilu merupakan pilar penting demokrasi dan diperlukan untuk menyuksesi kepemimpinan dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pemilu juga mensyaratkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi penciptaan ini membutuhkan prasyarat dan komitmen dari seluruh bagian bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau pendalaman demokrasi menjadi lebih sulit karena partai politik melalui elit dan aktor pemilunya menunjukkan perilaku yang tidak mendukung proses demokrasi.

Jurnal ini membahas tentang pemilihan presiden Indonesia tahun 2019 yang dianggap sebagai sebuah ujian bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan presiden ini dihadapi oleh dua kandidat yang memiliki latar belakang dan pandangan politik yang berbeda, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
Pemilihan presiden tahun 2019 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah semakin dewasa. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini cukup tinggi, terutama dari kalangan pemilih muda. Namun, meskipun pemilihan presiden ini dianggap sebagai pemilihan yang demokratis, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan.
Salah satu masalah yang ditemukan adalah adanya kecurangan dan pelanggaran hukum dalam kampanye oleh kedua kandidat. Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep demokrasi secara menyeluruh, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang beredar.

Namun, meskipun terdapat masalah dalam pemilihan presiden tahun 2019, demokrasi Indonesia masih terus berkembang dan menjadi semakin matang. Peran media massa dan kebebasan berekspresi juga menjadi faktor penting dalam menjaga demokrasi Indonesia.

Dalam kesimpulannya, jurnal ini menyatakan bahwa pemilihan presiden tahun 2019 di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Namun, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan integritas proses pemilihan di masa depan.

Nama: Sabila Ramadhani
NPM: 2218011178
Kelas: B

Artikel ini membahas tentang tantangan konsolidasi demokrasi pada Pemilihan Presiden (Pilkada) 2019. Masih banyak permasalahan dalam pembangunan demokrasi Indonesia yang tercermin pada pemilihan presiden. Pendalaman demokrasi tidak terealisasi dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang memperkuat konsolidasi demokrasi tidak efektif. Pilpres 2019 belum menghasilkan suksesi pemimpin yang baik mampu membangun kepercayaan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya keresahan sosial setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rangkuman pemilihan presiden. Salah satu kandidat menolak hasil pemilihan. Jelas bahwa pemilihan presiden belum berakhir. Kini Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan hasil pemilihan presiden karena dua calon mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia bervariasi dan belum berjalan secara teratur karena pilar utamanya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berjalan efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk memeriksa kepemimpinan dan memperbaiki kinerja pemerintah. Pemilu juga mensyaratkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi penciptaan ini membutuhkan prasyarat dan komitmen dari seluruh bagian bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau pendalaman demokrasi menjadi lebih sulit karena partai politik melalui elit dan aktor pemilunya menunjukkan perilaku yang tidak mendukung proses demokrasi. Mereka cenderung membatasi dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang penting, terutama yang terkait dengan partisipasi masyarakat yang murni, kualitas persaingan, kesetaraan politik dan pemberdayaan tanggung jawab politik.

Nama : Alvina Christy Maretta
NPM : 2218011086
Kelas : Genap

Jurnal ini membahas upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi. Hal ini tampak sangat kuat. Salah satunya adalah adanya video viral yang memperlihatkan dugaan dukungan camat seMakassar kepada paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Politisasi birokrasi makin tampak nyata dengan dijadikannya menteri-menteri, kepala-kepala lembaga, kepala-kepala daerah sebagai pemenangan paslon dalam pilpres. Artinya, birokrasi terlibat politik praktis tak hanya di pusat, tapi juga sampai ke daerah-daerah. Pemilu bukan hanya penanda suksesi kepemimpinan, tapi juga merupakan evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. 

Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Namun, ketika fungsi parpol tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Hal ini tampak jelas dalam pemilu 2019 di mana banyak parpol gagal dalam proses kaderisasi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya partai yang memilih mencalonkan kalangan selebritis sebagai caleg. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Parpol hanya memperdebatkan soal electoral threshold sebagai legitimasi kelayakan, namun sedikitnya wacana mengenai ide atau program yang hendak ditawarkan pada rakyat. Perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara. Setelah itu, hak dan kedaulatan rakyat tercampakkan. Dalam perkembangannya aktivitas parpol mewarnai pemerintahan dan parlemen. Perannya cenderung menguat dan berpengaruh signifikan terhadap peta politik Indonesia, meskipun pengaruhnya tidak seluruhnya positif. Masalahnya, aspirasi dan kepentingan massa tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Parpol tidak melakukan fungsi intermediasi secara maksimal. Representasi yang seharusnya dilakukan parpol untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi rakyat absen. Parpol juga tampak sibuk dan terjebak dalam pergulatan kepentingannya sendiri dan mengabaikan massa yang menjadi pendukungnya dalam pemilu.

Nama : Putri Febi Mersiana
NPM : 2218011018
Tugas Analisis Jurnal “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”
Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan public. Dinamika politik menjelang pemilu 2019 cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. netralitas birokrasi – khususnya dalam memperkuat hak politik pegawai negeri sipil/ aparatur sipil negara dan kesetaraan partai politik – menjadi tantangan utama yang harus mendapat perhatian untuk membangun iklim demokrasi yang lebih sehat. Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut.

Nama: Astrid Debora R.C. Marpaung
NPM: 2218011168
Kelas: Genap (B)

Berdasarkan jurnal tersebut, dapat diketahui bahwa pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan proses pemilihan wakil rakyat atau pejabat publik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Pemilu merupakan sebuah kegiatan politik yang penting dan biasanya diadakan secara berkala di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu serentak 2019 adalah pemilu kelima pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak pertama yang melangsungkan pileg dan pilpres dalam waktu bersamaan. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal itu, semua pihak harus berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Pemilu dalam konteks demokrasi tak lain dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Persoalannya, bagaimana menjadikan birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu.Setelah dua dekade berlalu, birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan patron-client, sarat dengan power culture, moral hazard, dan safety first philosophy. Dalam sistem pemilu saat ini, bahkan, netralitas birokrasi sulit tercapai karena banyaknya penetrasi politik ke dalam birokrasi. Sebagai akibatnya, seusai pemilu/pilkada tidak sedikit pejabat yang jabatannya terancam.Tidak jarang muncul protes terhadap mutasi yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur.

Nama : Nisrina Talida Hasan
NPM : 22158011026
Kelas : Genap (B)

demokrasi di Indonesia cenderung belum berjalan secara reguler karena dasar dasar pentingnya seperti pemilu, partai politik, civil society, media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk mensukseskan kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi disaat pemilu terjadi di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai.

Kepercayaan sebagian publik terhadap kenetralan pada birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.

Nama : Samhana dzikra fairuzzahra Yusuf
NPM : 2218011158
kelas : genap B

analisis mengenai jurnal dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019 ini membahas mengenai Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019, Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik , Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019, Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan, Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi, Politik Menjelang Pemilu 2019, Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019, Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar, dan Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren. jurnal tersebut membahas sistem pemilu 2019 sebagai momen dalam perkembangan politik dan demokrasi indonesia, karena dengan kedua pasangan calon yang sama dengan pemilu tahun sebelumnya.

Nama: Cynthia Irene Zhu
NPM: 2218011156
Kelas: B (Genap)

Jurnal ini membahas tentang demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019 yang merupakan salah satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis.

Ada beberapa permasalahan yang disorot oleh jurnal ini dalam pemilu presiden 2019. Pertama, politisasi identitas: berebut suara muslim. Adanya isu gerakan ijtima ulama yang merugikan sebagian besar umat muslim. Namun, isu ini yang disebut sebagai dikotomi santri-abangan sudah semakin kurang relevan.

Kedua, pemilu dan kegagalan partai politik. Fungsi parpol sudah tidak maksimal, proses konsolidasi demokrasi terhambat. Parpol cenderung menggunakan pesta demokrasi ini sebagai alat untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri sehingga kepercayaan massa kepada parpol semakin menurun.

Ketiga, pemilu dalam masyarakat plural. Masyarakat cenderung mengalami pembelahan sosial yang tajam. Contohnya, penggunaan kata "cebong" dan "kampret" yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Terakhir, pemilu dan politisasi birokrasi. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu, dan hasilnya. Birokrasi cenderung digunakan sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Nama : Mutiara Maharani
Npm : 2218011118
Kelas : B (genap)

Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan prakondisi dan komitmen semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Konsolidasi demokrasi atau proses pendalaman demokrasi akan terhambat ketika parpol melalui para elitenya dan stakeholders terkait pemilu menunjukkan perilaku yang tidak mendorong proses demokrasi. Mereka cenderung constraining dan tidak concern dengan nilai-nilai demokrasi substansial, khususnya yang terkait dengan partisipasi genuine masyarakat, kualitias kompetisi, political equality, dan peningkatan political responsiveness.
Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.
Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Indonesia.
Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/ konsolidasi demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu menunjukkan profesionalitas dan independensinya, tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.
Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen- elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survey. Independensi, kedewasaan dan partisipasi kekuatan-kekuatan sosial (societal forces) tersebut sangat diperlukan. Civil society, misalnya, perlu tetap kritis dalam mengawal pemilu dan hasilnya. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang berpihak pada rakyat.
Berkenaan dengan hal tersebut semua stakeholders terkait pemilu seperti partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidaknya pilpres sangat bergantung pada tinggi-rendahnya tingkat kepercayaan rakyat kepada para stakeholders tersebut. Karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin substansial
demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. Sebaliknya, semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Zalfa Aditya Putra
Npm : 2258011006
Kelas : B genap

Kalau yang saya analisis dapat diketahui bahwa pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan proses pemilihan wakil rakyat atau pejabat publik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Pemilu merupakan sebuah kegiatan politik yang penting dan biasanya diadakan secara berkala di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.
Salah satu masalah yang ditemukan adalah adanya kecurangan dan pelanggaran hukum dalam kampanye oleh kedua kandidat. Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep demokrasi secara menyeluruh, sehingga mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang beredar.

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Nama : Keyla Aisya Putri
NPM : 2218011040
Kelas : B (Genap)

Artikel ini membahas tentang proses pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya. Dalam artikel ini, penulis menyajikan pemahaman yang sangat baik tentang proses pemilihan presiden Indonesia dan mengkritisi beberapa praktik yang dianggap melanggar prinsip demokrasi selama proses pemilihan.

Artikel ini menunjukkan bahwa pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2019 merupakan proses demokrasi yang kompleks dan menantang, dengan banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. Dalam proses tersebut, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan memilih, dan hak asasi manusia. Salah satu hal yang dibahas dalam artikel ini adalah pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Penulis menggarisbawahi pentingnya pemilih untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan dan memilih pemimpin yang terbaik untuk negara. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika semua pihak terlibat dalam membangun dan menjaga integritas sistem demokrasi.

Selain itu, penulis juga mengkritisi beberapa praktik yang dianggap melanggar prinsip demokrasi selama proses pemilihan, seperti politik uang, politik identitas, dan polarisasi politik yang berlebihan. Penulis menegaskan bahwa praktik-praktik ini harus diperbaiki untuk menjaga integritas dan kualitas proses pemilihan. Namun, artikel ini juga mengakui bahwa demokrasi bukanlah proses yang sempurna dan masih membutuhkan perbaikan. Ada beberapa tantangan dan masalah yang terjadi selama proses pemilihan, seperti penyebaran informasi yang salah, kecurangan pemilu, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi adalah penting dalam membangun dan menjaga integritas sistem demokrasi.

nadyanka zafirah
2258011048
demokrasi di Indonesia cenderung belum berjalan secara reguler karena dasar dasar pentingnya seperti pemilu, partai politik, civil society, media massa belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk mensukseskan kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Beberapa masalah yang muncul selama tahapan-tahapan pilpres tidak mendapatkan solusi yang konkrit dan memadai.

Kepercayaan sebagian publik terhadap kenetralan pada birokrasi minim, demikian juga terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya demokrasi yang berkualitas dan penopang terwujudnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.

Nama : Avissena Daffa Lintangseta
NPM : 2218011186
Kelas : Genap (B)

Artikel ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabilitas

Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.

Nama : Arini Nurul Hanifah
NPM : 2218011182
Kelas : Genap (B)

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses formal di mana warga negara memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu mekanisme sentral dalam demokrasi modern untuk memilih pemimpin politik dan mengatur sistem pemerintahan. Pemilu juga menjadi sarana bagi partisipasi politik rakyat dan memungkinkan warga negara untuk mengungkapkan preferensi politik mereka. Contoh kegiatan pemilu di Indonesia, yaitu Pemilihan presiden 2019 yang dianggap sebagai momen penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia karena merupakan pemilihan presiden yang kedua kalinya setelah era reformasi.

Dalam sistem demokrasi, pemilu memainkan peran penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Melalui pemilu, warga negara dapat memilih wakil mereka yang akan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Demokrasi dan pemilu saling terkait erat. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan melalui pemilu, sementara pemilu yang berlangsung dengan prinsip-prinsip demokratis merupakan fondasi dari sistem demokrasi itu sendiri. Dalam konteks demokrasi yang sehat, pemilu yang transparan, kompetitif, dan adil adalah instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah, memperkuat partisipasi publik, dan melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan politik.