NAMA : DEVINA ANDARI CHAIRUNISSA
NPM : 2215012051
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Dalam artikel tersebut, terlihat bahwa penyelesaian konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste dilakukan dengan profesional dan berdasarkan prinsip hukum. Selain itu, hal positif yang dapat dipahami adalah kesadaran akan pentingnya regulasi perbatasan negara. Kehadiran peraturan yang jelas dan pasti mengenai perbatasan negara sangat penting, karena ketidakpastian dalam menentukan batas negara dapat memicu konflik yang merugikan kedua belah pihak. Artikel ini juga memberikan pelajaran berharga agar konflik semacam itu tidak terulang di masa depan.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jika bangsa Indonesia tidak memiliki pemahaman tentang wawasan nusantara, maka negara Indonesia akan rentan terhadap penjajahan dan kehancuran. Hal ini dikarenakan adanya potensi konflik berkepentingan yang timbul dari perbedaan yang beragam di Indonesia. Tanpa adanya konsep yang kuat, bangsa Indonesia mungkin tidak dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta tidak memiliki rasa saling melindungi secara menyeluruh.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Penerapan konsepsi wawasan nusantara memainkan peran penting dalam mencegah konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Wawasan nusantara mencakup pemahaman tentang kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek geografis, historis, sosiokultural, dan politik. Konsep ini menekankan pentingnya menghargai dan menjaga keberagaman budaya dan suku bangsa sebagai bagian integral dari identitas bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste, penerapan konsepsi wawasan nusantara dapat dilakukan melalui penguatan kerjasama dan komunikasi antara masyarakat adat, aparat keamanan, dan pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Upaya penguatan kerjasama melibatkan peningkatan jaringan komunikasi dan kerjasama antara wilayah-wilayah perbatasan, perkuatan peraturan keamanan perbatasan, serta memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan keanekaragaman budaya kepada semua pihak terlibat.

NAMA : DEVINA ANDARI CHAIRUNISSA
NPM : 2215012051
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut menggambarkan situasi yang kurang menggembirakan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM serius di masa lalu yang belum ditangani secara memadai oleh pemerintah. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta diskriminasi gender, juga menjadi perhatian utama. Pelanggaran HAM masa lalu harus ditangani dengan cara yang adil dan transparan, dan pemerintah perlu berkomitmen untuk mengungkap kebenaran, memberikan keadilan, dan memulihkan korban. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan diskriminasi gender juga harus dikurangi.

Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel juga menyoroti beberapa langkah reformasi yang telah dilakukan pemerintah, menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki situasi. Namun, penting untuk tetap mengawasi perkembangan terkini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan diterapkan secara efektif di Indonesia.

B. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia, yang mencerminkan keberagaman dan semangat saling membantu. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara. Ini menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas memiliki peran penting dalam mengarahkan tindakan dan kebijakan dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Saya berpendapat bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu ciri khas dan kekayaan Indonesia. Prinsip ini menghormati keberagaman agama dan keyakinan serta mendorong dialog dan kerjasama antaragama. Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip ini tidak digunakan sebagai alasan untuk diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas utama dalam sistem demokrasi yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

C. Implementasi demokrasi di Indonesia saat ini tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, dan tidak selalu mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Walaupun secara resmi Indonesia mengadopsi sistem demokrasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta adanya diskriminasi gender yang masih berlangsung.

D. Praktik di mana anggota parlemen mengutamakan agenda politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dalam konteks demokrasi yang sehat. Peran anggota parlemen seharusnya adalah mewakili suara rakyat dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik yang mereka wakili.

E. Praktik memanfaatkan loyalitas emosional rakyat untuk tujuan yang tidak jelas adalah tindakan yang sangat tidak etis dan dapat merusak nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam era demokrasi yang matang saat ini, setiap warga negara memiliki hak untuk dihormati dan diakui kebebasan serta martabat mereka sebagai individu yang merdeka. Tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia harus dikritik dan dihindari. Kekuasaan yang didasarkan pada karisma dan terkait dengan tradisi atau agama, perlu dipertanyakan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

NAMA : DEVINA ANDARI CHAIRUNISSA
NPM : 2215012051
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

NAMA : DEVINA ANDARI CHAIRUNISSA
NPM : 2215012051
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

NAMA : DEVINA ANDARI CHAIRUNISSA
NPM : 2215012051
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang strategis di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran penting dalam hubungan internasional di kawasan tersebut dan aktif dalam berbagai organisasi regional dan internasional. Melalui partisipasinya dalam organisasi-organisasi ini, Indonesia memainkan peran penting dalam mengembangkan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, perdagangan bebas, dan keamanan maritim.

Geopolitik Indonesia adalah studi mengenai lokasi geografis, perbatasan, kekuatan ekonomi dan politik, serta hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga memainkan peran penting dalam hubungan internasional di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

Macam-Macam Teori Geopolitik
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayan geografis Indonesia. Prinsipnya yaitu tidak mementingkan dalam hal wilayah, melainkan lebih kepada membangun kesatuan bangsa salam satu wilayah.
Cara pandang bangsa Indonesia:
- Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik
- Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
- Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
- Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

Sebagai negara kesatuan, kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
- Kesatuan politik
- Kesatuan hukum
- Kesatuan sosial-budaya
- Kesatuan pertahanan dan keamanan