NAMA: Sarah Salsabila
NPM: 2215012064
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
NPM: 2215012064
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Sarah Salsabila
NAMA: Sarah Salsabila
NPM: 2215012064
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
NPM: 2215012064
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
NAMA: Sarah Salsabila
NPM: 2215012064
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
Perkembangan Demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa tahap:
1. Masa revolusi: demokrasi sangat terbatas dan pada pelaksanaannya didukung oleh majalah-majalah seperti majalah tempo
2. Parlementer (1945-1959): Masa ini adalah masa kejayaan demokrasi, dibuktikan dengan demokrasi yang terintegrasi pada hampir semua aspek. Namun demokrasi ini gagal karena, dominannya politik aliran, sistem ekonomi yang masih lemah, persamaan kepentingan Presiden Soekarno dan ABRI yang sama-sama tidak senang akan politik yang sedang berjalan
3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Diwarnai oleh 3 tolak ukur antara 3 kekuatan politik, yakni Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI.
4. Orde Baru (1965-1998): Awalnya kekuatan seolah-olah akan didistribusikan kepada rakyat, namun pada akhirnya dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah.
5. Revolusi (1998 - sekarang): menggunakan demokrasi Pancasila sehingga ia berbeda dengan sistem pada orde baru, dan memiliki kemiripan terhadap sistem yang ada pada masa parlementer
NPM: 2215012064
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
Perkembangan Demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa tahap:
1. Masa revolusi: demokrasi sangat terbatas dan pada pelaksanaannya didukung oleh majalah-majalah seperti majalah tempo
2. Parlementer (1945-1959): Masa ini adalah masa kejayaan demokrasi, dibuktikan dengan demokrasi yang terintegrasi pada hampir semua aspek. Namun demokrasi ini gagal karena, dominannya politik aliran, sistem ekonomi yang masih lemah, persamaan kepentingan Presiden Soekarno dan ABRI yang sama-sama tidak senang akan politik yang sedang berjalan
3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Diwarnai oleh 3 tolak ukur antara 3 kekuatan politik, yakni Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI.
4. Orde Baru (1965-1998): Awalnya kekuatan seolah-olah akan didistribusikan kepada rakyat, namun pada akhirnya dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah.
5. Revolusi (1998 - sekarang): menggunakan demokrasi Pancasila sehingga ia berbeda dengan sistem pada orde baru, dan memiliki kemiripan terhadap sistem yang ada pada masa parlementer
NAMA: Sarah Salsabila
NPM: 2215012064
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep strategis yang memiliki beberapa dimensi penting dalam konteks Indonesia.
Secara keseluruhan, Wawasan Nusantara merupakan konsep yang memadukan kesatuan, keragaman, dan kekuatan kepulauan Indonesia. Konsep ini berfungsi sebagai panduan dalam pembangunan nasional, diplomasi, dan upaya memperkuat identitas nasional serta mempromosikan kerjasama dengan negara-negara di kawasan. Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu.
Wawasan Nusantara memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia. Secara keseluruhan, Wawasan Nusantara memiliki peran yang luas dan penting dalam membangun kesatuan, menjaga kedaulatan wilayah, mengoptimalkan potensi maritim, mendorong kerjasama regional, mengarahkan pembangunan nasional, dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara maritim. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menjaga dan memajukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan.
Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan Nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah.
NPM: 2215012064
KELAS: B
PRODI: S1 Arsitektur
Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep strategis yang memiliki beberapa dimensi penting dalam konteks Indonesia.
Secara keseluruhan, Wawasan Nusantara merupakan konsep yang memadukan kesatuan, keragaman, dan kekuatan kepulauan Indonesia. Konsep ini berfungsi sebagai panduan dalam pembangunan nasional, diplomasi, dan upaya memperkuat identitas nasional serta mempromosikan kerjasama dengan negara-negara di kawasan. Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu.
Wawasan Nusantara memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia. Secara keseluruhan, Wawasan Nusantara memiliki peran yang luas dan penting dalam membangun kesatuan, menjaga kedaulatan wilayah, mengoptimalkan potensi maritim, mendorong kerjasama regional, mengarahkan pembangunan nasional, dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara maritim. Konsep ini menjadi landasan penting dalam menjaga dan memajukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan.
Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan Nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah.
NAMA : Sarah Salsabila
NPM : 2215012064
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut menyajikan gambaran yang suram mengenai situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak pelanggaran HAM berat yang perlu ditangani, sementara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap adanya kemunduran demokrasi dan ancaman rezim otoritarian. Beberapa hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran tentang tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan melindungi HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat. Prinsip demokrasi berkeTuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tidak boleh digunakan untuk memaksakan satu agama tertentu kepada individu atau kelompok yang berbeda keyakinan. Semua warga negara Indonesia harus diberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan mereka, selama tidak melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, toleran, dan berpegang pada nilai-nilai moral dan spiritual.
C. Terdapat catatan mengenai beberapa kelemahan dalam praktik demokrasi Indonesia terkait dengan penghormatan terhadap HAM. Lembaga dan pakar yang disebutkan dalam artikel menyatakan bahwa masih terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek demokrasi, seperti pemilihan umum yang teratur, kebebasan media yang relatif, dan aktifitas organisasi masyarakat sipil yang kuat.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dapat menjadi sumber keprihatinan dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, peran anggota parlemen seharusnya adalah mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Jika anggota parlemen menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat menjadi isu serius dalam konteks demokrasi dewasa. Ketika kekuasaan kharismatik disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Dalam era demokrasi dewasa, diharapkan adanya mekanisme dan lembaga yang memastikan perlindungan hak asasi manusia.
NPM : 2215012064
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut menyajikan gambaran yang suram mengenai situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak pelanggaran HAM berat yang perlu ditangani, sementara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap adanya kemunduran demokrasi dan ancaman rezim otoritarian. Beberapa hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran tentang tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan melindungi HAM di Indonesia.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat. Prinsip demokrasi berkeTuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tidak boleh digunakan untuk memaksakan satu agama tertentu kepada individu atau kelompok yang berbeda keyakinan. Semua warga negara Indonesia harus diberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan mereka, selama tidak melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, toleran, dan berpegang pada nilai-nilai moral dan spiritual.
C. Terdapat catatan mengenai beberapa kelemahan dalam praktik demokrasi Indonesia terkait dengan penghormatan terhadap HAM. Lembaga dan pakar yang disebutkan dalam artikel menyatakan bahwa masih terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek demokrasi, seperti pemilihan umum yang teratur, kebebasan media yang relatif, dan aktifitas organisasi masyarakat sipil yang kuat.
D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dapat menjadi sumber keprihatinan dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, peran anggota parlemen seharusnya adalah mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Jika anggota parlemen menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat menjadi isu serius dalam konteks demokrasi dewasa. Ketika kekuasaan kharismatik disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Dalam era demokrasi dewasa, diharapkan adanya mekanisme dan lembaga yang memastikan perlindungan hak asasi manusia.