Nama:Muhammad Rafli Irwansyah
NPM:2216041074
Artikel itu menyebut Rahmat Mirzani Djausal adalah anggota Partai Gerindra, salah satu partai politik besar di Indonesia. Hal tersebut juga menyebut Rahmat Mirzani Djausal sebelumnya disebut-sebut sebagai bakal calon wali kota pada 2018, namun tidak mencalonkan diri.
akademisi dari FISIP Universitas Lampung sebagai narasumber artikel di atas mengatakan bahwa faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung. Beliau mengatakan bahwa partai politik bukanlah penentu kemenangan, tetapi kinerja dan tingkat popularitas seseorang yang menjadi penentunya. Beliau juga menyarankan kepada siapa saja yang maju pada Pilwakot harus memiliki daya dukung popularitas dan elektabilitas yang tinggi dilihat dari survey politik, agar pergerakanya menjadi rasional. Dosen FISIP Universitas Lampung tersebut menambahkan bahwa siapapun yang akan maju dalam Pilwakot kedepan tentu harus memiliki modal logistik yang besar.

Artikel tersebut menunjukkan bahwa Rahmat Mirzani Djausal dan Eva Dwiana memiliki peluang yang baik untuk memenangkan pemilihan, karena mereka dianggap sebagai tokoh populer di Bandar Lampung. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemilihan masih beberapa tahun lagi, dan banyak hal dapat berubah antara sekarang dan nanti. Kandidat potensial lainnya dapat muncul, dan lanskap politik dapat berubah .

Dalam pemilihan walikota, Hukum Administrasi Negara juga menekankan pentingnya asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil selama proses pemilu termasuk dalam pelaporan dana kampanye. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara berperan penting dalam proses pemilu guna menjaga kepercayaan seluruh masyarakat.

Hukum administrasi negara menekankan asas Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) demi terciptanya pemilihan yang berkualitas dan demokratis. Pemilihan walikota diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Nama:Muhammad Rafli Irwansyah
NPM:2216041074
Kelas:Reg B
menurut saya tentang berita ini yaitu, gubernur tidak seharusnya bertidak sedemikian, karena hanya akan semakin memperkeruh keadan, gubernur lampung seharusnya terbuka kepada masyarakatnya agar tidak terjadi kecurigaan di kalangan masyarakat dan bukan malah meminta menghapus konten melainkan menanggapinya dengan klarifikasi yang benar adanya
kepada rakyat dan wartawan tentang keadaan yang sebenarnya.
dalam vidio itu terlihat sekali bahwa settingan.
Sebagai alternatif, gubernur Lampung sebaiknya membuka dialog dengan wartawan untuk membahas keprihatinan atau kesalahpahaman yang ada terkait liputan berita tersebut. Ini dapat menciptakan ruang untuk klarifikasi dan diskusi yang konstruktif tanpa mengorbankan prinsip kebebasan pers.
Sudah menjadi kewajiban wartawan untuk mencari, menyimpan, mengolah, menyusun, dan menyampaikan berita kepada publik. Sikap Arinal Djunaidi inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia semakin rendah. Arinal Djunaidi seharusnya selalu ingat bahwa menjadi pejabat publik, transparansi atau keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sangat diperlukan guna terciptanya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA.Selain Hasbi, KPK juga menetapkan Dadan Tri Yudianto (swasta) sebagai tersangka.
KPK menyatakan bahwa Hasbi Hasan diduga menerima uang terkait pengurusan perkara di MA, dan mereka telah mendalami hal tersebut. Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah ruang kerja Hasbi dan menyita sejumlah dokumen terkait putusan yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang diusut.Sebelumnya KPK telah memeriksa Hasbi sebagai saksi untuk tersangka hakim agung nonaktif Gazalba Saleh dkk. Selain itu KPK pun pernah memanggil Hasbi sebagai saksi untuk terdakwa Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati namun Hasbi tidak hadir. Pada 25 Maret 2022 advokat Yosep Parera dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka bertemu dengan Dadan Tri Yudianto (swasta) yang merupakan penghubung Hasbi. Singkat cerita Dadan meminta Heriyanto sebesar Rp. 11,2 Milyar untuk memperlancar sidang kasus tersebut dan pada akhirnya Budiman (terdakwa sidang) hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan putusan tersebut diwarnai berbagai perbedaan pendapat antar hakim.
Maka dari itu pendapat dari saya, Penting bagi KPK untuk melanjutkan proses hukum secara transparan dan adil dalam penanganan kasus ini. Masyarakat perlu melihat bahwa korupsi diinstansi seperti Mahkamah Agung diberantas tanpa pandang bulu. Selanjutnya sangat diperlukan juga adanya perubahan sistemik yang melibatkan peningkatan pengawasan, pelaporan keuangan yang lebih ketat, dan penghukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi, untuk mencegah terulangnya kasus-kasus korupsi di masa depan.

Nama:Muhammad Rafli Irwansyah
NPM:2216041074

tindakan Gubernur Lampung Arinal Junaidi membenarkan bahwa ia mempekerjakan sejumlah jalan2 yang rusak di lampung jelang Presiden joko widodo kunjungan ,sebelumnya jalan yang rusak di lampung pernah viral di media sosial .Hal itu pun sampai menarik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya Jokowi bakal langsung melakukan kunjungan untuk melihat keadaan di lapangan soal jalan-jalan yang rusak. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Jadi tanggapan saya di berita tersebut,tindakan tersebutmenunjukkan bahwa perbaikan jalan ini hanya sebuah formalitas, karena hanya ada kunjungan kepala negara saja,seharusnya tindakan tersebut dilakukan tidak hanya pada saat kunjungan kepala negara saja,tapi jauh-jauh dari hari tersebut,sehingga masyarakat lampung terutama yang sering melintas di beberapa jalan tersebut tidak merasa terganggu dengan adanya jalan rusak dan pemerintah harus memberikan respon yang baik dan cepat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu bagus demi kesejahteraan masyarakat

Muhammad Rafli Irwansyah
2216041074

Setelah saya membaca dan menonton tentang berita terebut bahwa Menkopolhukam Mahfud MD mengulik transaksi janggal sebanyak Rp.349 Triliun di Instansi Kementrian keuangan ,Beliau tersebut mengatakan apa yang dilakukan oleh Kepala BIN Budi Gunawan dimana kepala BIN tersebut memberikan laporan kepada pimpian terkait dengan analisa intelejennya. asal transaksi janggal itu terbagi ke tiga kelompok, salah satunya transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 35 triliun.

Mahfud MD berhak membahas / mengulik transaksi terebut karena dia merupakan Ketua Komite TPPU.Di dalam rapat tersebut ,Arteria Dahlan menghalangi penegakan hukum tersebut,karena beliau tidak melapor dan menutupi adanya transaksi tersebut. Padahal tujuan Mahfud MD sangat baik untuk membongkar kejadian hal tersebut
padahal dengan tujuan Mahfud MD itu membuka Transparansi hukum kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut