Timothius Moreno
2216041057
2216041057
Posts made by Timothius Moreno
HAN REG.B -> Pertemuan 11 -> Pertemuan 11 -> Re: Pertemuan 11
by Timothius Moreno -
Nama: Timothius Moreno
NPM: 2216041057
KPK menetapkan sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus suap perkara di MA. Hasbi ditangkap bersama dengan Dadan Tri Yudianto yang berlaku sebagai perantara suap. Sebelumnya KPK telah memeriksa Hasbi sebagai saksi untuk tersangka hakim agung nonaktif Gazalba Saleh dkk. Selain itu KPK pun pernah memanggil Hasbi sebagai saksi untuk terdakwa Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati namun Hasbi tidak hadir. Pada 25 Maret 2022 advokat Yosep Parera dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka bertemu dengan Dadan Tri Yudianto (swasta) yang merupakan penghubung Hasbi. Singkat cerita Dadan meminta Heriyanto sebesar Rp. 11,2 Milyar untuk memperlancar sidang kasus tersebut dan pada akhirnya Budiman (terdakwa sidang) hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan putusan tersebut diwarnai berbagai perbedaan pendapat antar hakim.
Pendapat saya setelah membaca artikel ini adalah miris. Mahkamah Agung yang seharusnya membina dan menjaga agar hukum di Indonesia tetap berjalan sesuai Undang-undang malah ikut terpengaruh dan tergiur dengan suap. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tupoksi dari Mahkamah Agung itu sendiri, seharusnya hal ini tidak terjadi dan Mahkamah Agung tetap menjalankan tugasnya sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang adil dan tidak terpengaruh. Terkait dengan Hasbi Hasan yang ternyata juga merupakan Guru Besar Universitas Lampung. Hal ini tentu sangat memalukan bagi Hasbi Hasan dan juga bagi Unila yang telah mengukuhkan beliau menjadi Guru Besar. Hasbi tentu sudah melanggar sumpahnya sebagai Guru Besar, seharusnya sebagai Guru Besar Hasbi menunjukkan sikap yang baik dan benar sehingga bisa dicontoh masyarakat.
NPM: 2216041057
KPK menetapkan sekretaris MA (Mahkamah Agung) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus suap perkara di MA. Hasbi ditangkap bersama dengan Dadan Tri Yudianto yang berlaku sebagai perantara suap. Sebelumnya KPK telah memeriksa Hasbi sebagai saksi untuk tersangka hakim agung nonaktif Gazalba Saleh dkk. Selain itu KPK pun pernah memanggil Hasbi sebagai saksi untuk terdakwa Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati namun Hasbi tidak hadir. Pada 25 Maret 2022 advokat Yosep Parera dan Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka bertemu dengan Dadan Tri Yudianto (swasta) yang merupakan penghubung Hasbi. Singkat cerita Dadan meminta Heriyanto sebesar Rp. 11,2 Milyar untuk memperlancar sidang kasus tersebut dan pada akhirnya Budiman (terdakwa sidang) hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan putusan tersebut diwarnai berbagai perbedaan pendapat antar hakim.
Pendapat saya setelah membaca artikel ini adalah miris. Mahkamah Agung yang seharusnya membina dan menjaga agar hukum di Indonesia tetap berjalan sesuai Undang-undang malah ikut terpengaruh dan tergiur dengan suap. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tupoksi dari Mahkamah Agung itu sendiri, seharusnya hal ini tidak terjadi dan Mahkamah Agung tetap menjalankan tugasnya sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang adil dan tidak terpengaruh. Terkait dengan Hasbi Hasan yang ternyata juga merupakan Guru Besar Universitas Lampung. Hal ini tentu sangat memalukan bagi Hasbi Hasan dan juga bagi Unila yang telah mengukuhkan beliau menjadi Guru Besar. Hasbi tentu sudah melanggar sumpahnya sebagai Guru Besar, seharusnya sebagai Guru Besar Hasbi menunjukkan sikap yang baik dan benar sehingga bisa dicontoh masyarakat.
Nama: Timothius Moreno
NPM: 2216041057
Setelah membaca berita pada link tersebut hal ini sangat memprihatinkan, saya beranggapan kalau Bapak Arinal Junaedi memiliki kinerja yang sangat buruk. Nampak jelas bahwa setelah mendengar kabar akan datangnya Presiden Jokowi untuk meninjau insfrastruktur Arinal langsung kebut mengaspal dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak, itupun ia kerjakan dengan buru-buru dan sudah pasti sesuatu hal yang dikerjakan dengan terburu-buru hasilnya tidak akan maksimal. Tentu hal ini bukan merupakan contoh yang benar dari seorang pemimpin, seharusnya Arinal sebagai Gubernur memperhatikan dan segera memperbaikinya tanpa harus menunggu viral dan beritanya tersebar dimana- mana. Bila terus begini Provinsi Lampung akan semakin buruk dan sulit untuk maju. Saran dari saya adalah segera mengganti jajaran pemimpinnya dan menggantinya dengan yang lebih baik yang nampak jelas hasil kerjanya. Dan untuk Bapak Arinal beserta wakilnya harus diperiksa, kemana larinya APBD yang seharusnya digunakan untuk membangun insfrastruktur jalan.
NPM: 2216041057
Setelah membaca berita pada link tersebut hal ini sangat memprihatinkan, saya beranggapan kalau Bapak Arinal Junaedi memiliki kinerja yang sangat buruk. Nampak jelas bahwa setelah mendengar kabar akan datangnya Presiden Jokowi untuk meninjau insfrastruktur Arinal langsung kebut mengaspal dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak, itupun ia kerjakan dengan buru-buru dan sudah pasti sesuatu hal yang dikerjakan dengan terburu-buru hasilnya tidak akan maksimal. Tentu hal ini bukan merupakan contoh yang benar dari seorang pemimpin, seharusnya Arinal sebagai Gubernur memperhatikan dan segera memperbaikinya tanpa harus menunggu viral dan beritanya tersebar dimana- mana. Bila terus begini Provinsi Lampung akan semakin buruk dan sulit untuk maju. Saran dari saya adalah segera mengganti jajaran pemimpinnya dan menggantinya dengan yang lebih baik yang nampak jelas hasil kerjanya. Dan untuk Bapak Arinal beserta wakilnya harus diperiksa, kemana larinya APBD yang seharusnya digunakan untuk membangun insfrastruktur jalan.
Timothius Moreno
2216041057
Pada hari Rabu 29 Maret 2023, Menkopolhukam Mahfud MD nenghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi III DPR RI untuk dimintai kejelasan terkait pengungkapan transaksi mencurigakan sebesar Rp. 349 Triliun yang terjadi dilingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mahfud MD juga mengundang pihak-pihak yang lantang dan ingin tahu kejelasan tentang transaksi tersebut, yakni Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, dan Arsul Sani dari PPP.
Nampak di video RDP berjalan cukup panas, Mahfud dianggap tidak berhak untuk mengungkap kasus tersebut karena itu melanggar UU TTPU. Namun Mahfud tetap berani mengungkap kasus ini karena menurutnya tidak berhak bukan berati dilarang dan ini merupakan hal yang benar sehingga harus segera diungkap.
Namun dirapat tersebut, Arteria Dahlan salah satu anggota komisi III menggertak dan seolah-olah berusaha menutup-nutupi kasus tersebut. Hal itu tidak membuat Mahfud gentar, malah mahfud bisa membalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa Arteria Dahlan dapat dipenjarakan 7,5 tahun karena menghalangi pengungkapan kasus.
Menurut saya, yang dilakukan Mahfud MD sangat benar dan baik, karena bila tidak segera diungkap akan merugikan negara dan menjadi hal yang biasa yang dan terus berulang. Menurut saya juga yang dilakukan Arteria Dahlan itu adalah suatu kejahatan karena mencoba menutupi kasus dan Arteria harusnya diperiksa oleh KPK terkait kekayaannya karena mencurigakan. Negara ini tidak kekurangan orang pintar, namun kekurangan orang jujur.
2216041057
Pada hari Rabu 29 Maret 2023, Menkopolhukam Mahfud MD nenghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi III DPR RI untuk dimintai kejelasan terkait pengungkapan transaksi mencurigakan sebesar Rp. 349 Triliun yang terjadi dilingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mahfud MD juga mengundang pihak-pihak yang lantang dan ingin tahu kejelasan tentang transaksi tersebut, yakni Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, dan Arsul Sani dari PPP.
Nampak di video RDP berjalan cukup panas, Mahfud dianggap tidak berhak untuk mengungkap kasus tersebut karena itu melanggar UU TTPU. Namun Mahfud tetap berani mengungkap kasus ini karena menurutnya tidak berhak bukan berati dilarang dan ini merupakan hal yang benar sehingga harus segera diungkap.
Namun dirapat tersebut, Arteria Dahlan salah satu anggota komisi III menggertak dan seolah-olah berusaha menutup-nutupi kasus tersebut. Hal itu tidak membuat Mahfud gentar, malah mahfud bisa membalikkan keadaan dengan mengatakan bahwa Arteria Dahlan dapat dipenjarakan 7,5 tahun karena menghalangi pengungkapan kasus.
Menurut saya, yang dilakukan Mahfud MD sangat benar dan baik, karena bila tidak segera diungkap akan merugikan negara dan menjadi hal yang biasa yang dan terus berulang. Menurut saya juga yang dilakukan Arteria Dahlan itu adalah suatu kejahatan karena mencoba menutupi kasus dan Arteria harusnya diperiksa oleh KPK terkait kekayaannya karena mencurigakan. Negara ini tidak kekurangan orang pintar, namun kekurangan orang jujur.