Muhammad Reza Zidan
2216041110
2216041110
Posts made by Reza Zidan
HAN REG.C -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
by Reza Zidan -
Nama: Muhammad Reza Zidan
NPM: 2216041110
Berdasarkan analisis yang telah saya kaji terkait peluang Rahmat Mirzani djausal dan Eva dwiana dalam pilwakot 2024 yaitu saya sangat setuju dengan akademisi FISIP Universitas Lampung yaitu Dedy Hermawan yang memaparkan bahwa faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti;
1. Kualifikasi dan Kelayakan: Dalam konteks Pilwakot, penting bagi setiap calon untuk memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan terkait. Mereka harus memastikan bahwa mereka memenuhi syarat usia, kewarganegaraan, pendidikan, dan persyaratan lain yang mungkin berlaku.
2. Reputasi dan Integritas: Reputasi dan integritas calon juga memainkan peran penting dalam pemilihan. Kita dapat melihat rekam jejak mereka dalam kaitannya dengan hukum, etika, dan kepatuhan. Penilaian terhadap kepatuhan mereka terhadap hukum, serta integritas mereka dalam melakukan tugas publik, dapat menjadi pertimbangan penting dalam kajian HAN.
3. Rencana Kerja dan Visi: Kita dapat mengevaluasi rencana kerja dan visi dari masing-masing calon. Dalam kajian HAN, penting untuk melihat apakah rencana kerja yang diajukan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan prioritas pembangunan yang berlaku di kota tersebut. Visi mereka haruslah sejalan dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pilkada sangat penting. Kita dapat mengkaji dan memeriksa sejauh mana calon-calon tersebut terlibat dalam dialog dan interaksi dengan masyarakat. Komunikasi yang efektif dengan warga, serta kemampuan mereka untuk mewakili kepentingan masyarakat, dapat menjadi aspek yang relevan dalam kajian HAN.
NPM: 2216041110
Berdasarkan analisis yang telah saya kaji terkait peluang Rahmat Mirzani djausal dan Eva dwiana dalam pilwakot 2024 yaitu saya sangat setuju dengan akademisi FISIP Universitas Lampung yaitu Dedy Hermawan yang memaparkan bahwa faktor individu menjadi penentu tertinggi seseorang dapat memenangkan kontestasi Pilwakot jika dibandingkan dengan faktor lain, seperti faktor partai politik pengusung.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti;
1. Kualifikasi dan Kelayakan: Dalam konteks Pilwakot, penting bagi setiap calon untuk memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan terkait. Mereka harus memastikan bahwa mereka memenuhi syarat usia, kewarganegaraan, pendidikan, dan persyaratan lain yang mungkin berlaku.
2. Reputasi dan Integritas: Reputasi dan integritas calon juga memainkan peran penting dalam pemilihan. Kita dapat melihat rekam jejak mereka dalam kaitannya dengan hukum, etika, dan kepatuhan. Penilaian terhadap kepatuhan mereka terhadap hukum, serta integritas mereka dalam melakukan tugas publik, dapat menjadi pertimbangan penting dalam kajian HAN.
3. Rencana Kerja dan Visi: Kita dapat mengevaluasi rencana kerja dan visi dari masing-masing calon. Dalam kajian HAN, penting untuk melihat apakah rencana kerja yang diajukan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan prioritas pembangunan yang berlaku di kota tersebut. Visi mereka haruslah sejalan dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pilkada sangat penting. Kita dapat mengkaji dan memeriksa sejauh mana calon-calon tersebut terlibat dalam dialog dan interaksi dengan masyarakat. Komunikasi yang efektif dengan warga, serta kemampuan mereka untuk mewakili kepentingan masyarakat, dapat menjadi aspek yang relevan dalam kajian HAN.
Nama: Muhammad Reza Zidan
NPM: 2216041110
Menurut saya tentang permintaan gubernur Lampung kepada wartawan untuk menghapus liputan berita di suatu acara yang viral di media sosial menimbulkan beberapa pertimbangan etis dan kebebasan pers. Permintaan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan hak fundamental dalam sebuah demokrasi yang melindungi kepentingan publik dan transparansi pemerintah. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita dapat dianggap sebagai upaya menekan informasi yang penting bagi masyarakat. Sebagai pejabat publik, seorang gubernur seharusnya mendorong transparansi dan akuntabilitas. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita dapat mengurangi transparansi pemerintah dan membuat publik sulit untuk memperoleh informasi yang objektif mengenai acara tersebut. Wartawan memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan liputan yang akurat dan tidak memihak. Namun, jika ada kekhawatiran tentang privasi individu atau dampak negatif yang signifikan, wartawan juga memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, keputusan menghapus liputan berita seharusnya didasarkan pada pertimbangan etis yang matang dan tidak semata-mata karena tekanan dari pihak berwenang. Dalam era media sosial, berita dapat menyebar dengan cepat dan memiliki dampak yang signifikan. Pernyataan gubernur mungkin didasarkan pada kekhawatiran mengenai dampak negatif dari berita yang tidak akurat atau memicu ketegangan sosial. Namun, seharusnya ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui fakta dan klarifikasi, bukan dengan meminta penghapusan berita secara sepihak.
NPM: 2216041110
Menurut saya tentang permintaan gubernur Lampung kepada wartawan untuk menghapus liputan berita di suatu acara yang viral di media sosial menimbulkan beberapa pertimbangan etis dan kebebasan pers. Permintaan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan hak fundamental dalam sebuah demokrasi yang melindungi kepentingan publik dan transparansi pemerintah. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita dapat dianggap sebagai upaya menekan informasi yang penting bagi masyarakat. Sebagai pejabat publik, seorang gubernur seharusnya mendorong transparansi dan akuntabilitas. Meminta wartawan untuk menghapus liputan berita dapat mengurangi transparansi pemerintah dan membuat publik sulit untuk memperoleh informasi yang objektif mengenai acara tersebut. Wartawan memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan liputan yang akurat dan tidak memihak. Namun, jika ada kekhawatiran tentang privasi individu atau dampak negatif yang signifikan, wartawan juga memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, keputusan menghapus liputan berita seharusnya didasarkan pada pertimbangan etis yang matang dan tidak semata-mata karena tekanan dari pihak berwenang. Dalam era media sosial, berita dapat menyebar dengan cepat dan memiliki dampak yang signifikan. Pernyataan gubernur mungkin didasarkan pada kekhawatiran mengenai dampak negatif dari berita yang tidak akurat atau memicu ketegangan sosial. Namun, seharusnya ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui fakta dan klarifikasi, bukan dengan meminta penghapusan berita secara sepihak.
HAN REG.C -> Pertemuan 11 -> Pertemuan 11 -> Re: Pertemuan 11
by Reza Zidan -
Nama: Muhammad Reza Zidan
NPM: 2216041110
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan sekertaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Mahkamah Agung itu. KPK menyebut Hasbi Hasan juga menerima uang terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Ada banyak kemungkinan konsekuensi dari kejadian ini, baik sekarang maupun di masa depan. Korupsi memiliki dampak negatif pada masyarakat, pemerintah, dan ekonomi suatu negara. Korupsi dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Penyuapan yang korup dan penyalahgunaan kekuasaan sering diperlakukan tidak adil dalam sistem peradilan, alokasi sumber daya, dan peluang ekonomi. Akibatnya, orang-orang yang kurang beruntung dan rentan semakin terpinggirkan dan ketidaksetaraan sosial tumbuh.
Tanggapan saya tentang tindakan korupsi merupakan pengkhianat terhadap kepercayaan publik dan melanggar prinsip integritas dan etika dalam kepemimpinan. Korupsi merugikan masyarakat secara luas, menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, dan memperburuk kesenjangan sosial. Hukuman terhadap pejabat yang korupsi harus tegas dan berlandaskan pada hukum.
NPM: 2216041110
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan sekertaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Mahkamah Agung itu. KPK menyebut Hasbi Hasan juga menerima uang terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Ada banyak kemungkinan konsekuensi dari kejadian ini, baik sekarang maupun di masa depan. Korupsi memiliki dampak negatif pada masyarakat, pemerintah, dan ekonomi suatu negara. Korupsi dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Penyuapan yang korup dan penyalahgunaan kekuasaan sering diperlakukan tidak adil dalam sistem peradilan, alokasi sumber daya, dan peluang ekonomi. Akibatnya, orang-orang yang kurang beruntung dan rentan semakin terpinggirkan dan ketidaksetaraan sosial tumbuh.
Tanggapan saya tentang tindakan korupsi merupakan pengkhianat terhadap kepercayaan publik dan melanggar prinsip integritas dan etika dalam kepemimpinan. Korupsi merugikan masyarakat secara luas, menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, dan memperburuk kesenjangan sosial. Hukuman terhadap pejabat yang korupsi harus tegas dan berlandaskan pada hukum.
Nama: Muhammad Reza Zidan
NPM: 2216041110
Tanggapan saya mengenai kejadian tersebut sangat miris dan sangat disayangkan karena upaya perbaikan jalan yang dilakukan hanya menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo dapat menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam menjaga infrastruktur di wilayah tersebut secara berkala dan terus menerus. Selain itu, kemungkinan besar pemerintah daerah telah menunda perbaikan jalan tersebut selama waktu yang lama, sehingga terlihat hanya sebagai usaha untuk menyenangkan Presiden dan bukan sebagai upaya yang benar-benar penting bagi masyarakat Lampung. Hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan anggaran dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam perbaikan jalan tersebut. Jika perbaikan dilakukan hanya pada saat-saat tertentu, seperti menjelang kunjungan presiden, maka sumber daya dan anggaran tersebut mungkin tidak digunakan secara optimal dan hasilnya mungkin tidak optimal.
NPM: 2216041110
Tanggapan saya mengenai kejadian tersebut sangat miris dan sangat disayangkan karena upaya perbaikan jalan yang dilakukan hanya menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo dapat menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam menjaga infrastruktur di wilayah tersebut secara berkala dan terus menerus. Selain itu, kemungkinan besar pemerintah daerah telah menunda perbaikan jalan tersebut selama waktu yang lama, sehingga terlihat hanya sebagai usaha untuk menyenangkan Presiden dan bukan sebagai upaya yang benar-benar penting bagi masyarakat Lampung. Hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan anggaran dan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam perbaikan jalan tersebut. Jika perbaikan dilakukan hanya pada saat-saat tertentu, seperti menjelang kunjungan presiden, maka sumber daya dan anggaran tersebut mungkin tidak digunakan secara optimal dan hasilnya mungkin tidak optimal.