Nama: Citra Nabila
Npm: 2216041142

Keterlibatan seorang pejabat tinggi seperti Sekretaris MA dalam kasus suap merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepercayaan publik. Kasus ini harus ditangani dengan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum, tindakan hukum yang tegas harus diambil sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Selain itu, fakta bahwa Hasbi Hasan juga menjabat sebagai tokoh akademik di Universitas Lampung menunjukkan kepentingan yang luas dalam bidang pendidikan dan penelitian. Namun, keterlibatannya dalam skandal suap ini akan merusak reputasinya sebagai seorang akademisi dan menyulitkan kepercayaan masyarakat terhadapnya sebagai pengajar.

Dalam kasus ini, perlu dilakukan penyelidikan dan proses hukum yang adil untuk mengungkap kebenaran dan menghukum pelaku jika terbukti bersalah. Hal ini sangat penting dalam menjaga integritas dan independensi sistem peradilan serta memastikan bahwa tidak ada tempat bagi korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan dan akademik.

Keberhasilan dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi di dalam sistem peradilan akan membantu memperbaiki citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penting untuk menjamin independensi, profesionalisme, dan kejujuran dalam setiap proses hukum, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan yang kuat dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.

Nama: Citra Nabila
Npm: 2216041142

Menurut saya, Pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita yang viral di media sosial adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak asasi yang penting dalam demokrasi, dan wartawan memiliki tanggung jawab untuk memberitakan fakta yang relevan dan penting bagi masyarakat.

Nama: Citra Nabila
Npm: 2216041142

analisis tentang arti kunjungan Presiden Jokowi melihat hancurnya infrastruktur khususnya jalan- jalan di Lampung? Ditinjau dari aspek politis terkait dengan posisi Gubernur Lampung dan jajarannya

Kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung untuk melihat hancurnya infrastruktur, khususnya jalan-jalan, memiliki arti politis yang penting. Kunjungan ini dapat memiliki Dampak pada dinamika politik lokal: Kunjungan Presiden memiliki dampak pada dinamika politik lokal, terutama terkait dengan Gubernur Lampung dan jajarannya. Jika pemerintah daerah dinilai tidak cukup efektif dalam menangani masalah infrastruktur, hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan berdampak pada posisi politik Gubernur Lampung.

Respons terhadap kebutuhan publik: Kunjungan Presiden menunjukkan kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur yang buruk di Lampung.


Secara keseluruhan, kunjungan Presiden Jokowi untuk melihat hancurnya infrastruktur, terutama jalan-jalan di Lampung, memiliki arti politis yang penting. Hal ini dapat mempengaruhi evaluasi kinerja pemerintah daerah, memberikan respons pemerintah pusat, berdampak pada posisi politik Gubernur Lampung, serta mendorong perbaikan infrastruktur dan meningkatkan perhatian publik terhadap masalah ini.

Nama: Citra Nabila
Npm: 2216041142

Dalam sebulan terakhir, Provinsi Lampung mendapat sorotan lantaran infrastruktur jalan yang rusak dan dianggap tak kunjung diperbaiki. Setelah video kritik Bima viral di TikTok sejumlah warganet membagikan foto atau video jalanan di Provinsi Lampung yang rusak.

Jalan-jalan rusak di Provinsi Lampung mulai dikebut perbaikannya di tengah kabar rencana kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal sudah bertahun-tahun warga lampung mengeluh jalan rusak di daerah itu. Rusaknya jalan-jalan di Lampung sendiri menjadi sorotan usai viral di media sosial.

Perbaikan jalan yang rusak di Lampung sangat ironis, karena hal tersebut baru dikebut perbaikannya saat akan dicek oleh Presiden Joko Widodo.

Nama: Citra Nabila
Npm: 2216041142
Kelas: Reg D

Menganalisis masalah dana triliunan yang di duga beredar di Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyebut transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun bukan korupsi namun dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia menyebut transaksi tersebut melibatkan 467 pegawai di Kemenkeu sejak 2009-2023.

Menurut Mahfud, terkait temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan.

Persoalan kemudian muncul karena DPR yang meributkan kasus ini sampai-sampai menyinggung pasal pidana soal pembocoran dokumen rahasia TPPU yang dimuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Di hadapan jajaran Komisi III DPR, Mahfud mengaku punya wewenang untuk menerima atau meminta laporan dari PPATK.

Sebab, sebagai Menko Polhukam, dia juga bertindak sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mahfud juga mengaku punya hak untuk mengungkap dugaan transaksi mencurigakan hasil temuan PPATK ke publik selama masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi di Indonesia, membuka dugaan kasus pidana ke publik bukan sesuatu yang baru dan menjadi hal wajar selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.