Nama : Arinka Natayasa
NPM : 2216041016
Kelas : Reg A

Menurut pendapat saya tindakan yang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lakukan sudah benar dengan menetapkan sekretaris MA (Mahkamah Agung) sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA. Dalam hal ini, KPK berarti tidak memilih-milih seseorang berdasarkan kasta ekonomi dan tidak ragu dalam menindaklanjuti siapapun yang didasarkan pada bukti yang ada. Terlihat dari KPK menangani kasus sebelumnya yaitu kasus hukum mengenai dugaan suap pengurusan perkara di MA oleh 15 orang tersangka. Dengan adanya kasus ini juga, MA dapat dicap tidak kompeten dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat karena MA salah satu peradilan tertinggi yang ada di Indonesia.

Nama : Arinka Natayasa
NPM : 2216041016
Kelas : Reguler A

Kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung diakibatkan adanya video viral tentang mengkritik pembangunan jalan di Lampung yang dibuat oleh Tiktoker Bima. Menurut saya dengan kedatangan presiden ini membuat pemerintahan provinsi Lampung akhirnya mengebut perbaikan jalan dalam waktu yang sangat singkat. Perbaikan jalan secara singkat tersebut atau bisa dibilang sistem kebut semalam menurut saya kurang efektif karena banyak jalan yang rusaknya sangat parah. Pemerintah provinsi Lampung seharusnya memperbaikinya secara terencana dan tidak tergesa-gesa karena takutnya jalan yang sudah diperbaiki tersebut dapat menimbulkan jalanan yang lebih parah dari yang sebelumnya. Saya berharap semoga pemprov Lampung dapat menindaklanjuti perbaikan Lampung, tidak hanya perbaikan jalan saja yang dikunjungi presiden tetapi semua infrastruktur dapat ditingkatkan kembali dan tidak tergesa-gesa dalam menindaklanjuti.

Tugas Makalah Hukum Administrasi Negara

Nama : Arinka Natayasa
NPM : 2216041016

Nama : Arinka Natayasa
NPM : 2216041016

Menko Polhukam Mahfud Md menduga adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun. Akibat dugaan ini rapat komisi III DPR dan Mahfud Md berlangsung panas. Mahfud yang digertak oleh Arteri Dahlan tidak terima sehingga Mahfud kembali menggertak politikus PDIP karena menghalangi penyidikan atas transaksi tersebut. Menurut saya, tindakan Mahfud Md sudah benar dan seharusnya didukung oleh para birokrat karena kita sebagai masyarakat perlu tahu transaksi atau uang sebesar itu digunakan untuk apa saja. Pemerintah sebagai wakil rakyat juga seharusnya bisa transparansi atau terbuka kepada masyarakat atas semua kegiatan politik yang terjadi dinegara ini.

Kelompok 3 HAN
Penyalahgunaan Wewenang Gubernur Papua Lukas Enembe