Nama: Regita Cahyani
NPM: 2216011107
Kelas: Reguler C
Prodi: Sosiologi
Tugas Menganalisis Video pada Pertemuan Ke-12: Supremasi Hukum.
Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum di atas segalanya. Maksudnya, hukum harus dihormati dan ditegakkan oleh semua orang, termasuk oleh pemerintah dan otoritas publik. Tidak ada satu orang atau kelompok yang di atas hukum, dan semua orang dianggap sama di depan hukum.
Dalam hal ini, masyarakat sederhana mengandalkan adat istiadat dan tradisi untuk menyelesaikan masalah hukum, sedangkan masyarakat modern lebih mengandalkan hukum tertulis dan prosedur yang jelas dan terbuka.
Masyarakat modern juga memiliki akses yang lebih mudah ke lembaga dan pelayanan hukum, seperti pengacara dan pengadilan, yang dapat membantu mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, tantangan yang sama tetap ada bagi kedua jenis masyarakat, seperti korupsi, atau kurangnya independensi dan kapasitas sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat dan memelihara supremasi hukum demi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.
Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, seperti misalnya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan pribadi atau politik dan ini dapat mengancam integritas sistem peradilan.
Ketika hukum digunakan secara tidak adil atau keliru, ini dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan mempengaruhi stabilitas sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan berdasarkan prinsip-prinsip supremasi hukum, seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, ada juga perlindungan hukum yang dapat membantu individu yang merasa tidak dihormati atau dirugikan oleh tindakan hukum yang salah.
NPM: 2216011107
Kelas: Reguler C
Prodi: Sosiologi
Tugas Menganalisis Video pada Pertemuan Ke-12: Supremasi Hukum.
Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum di atas segalanya. Maksudnya, hukum harus dihormati dan ditegakkan oleh semua orang, termasuk oleh pemerintah dan otoritas publik. Tidak ada satu orang atau kelompok yang di atas hukum, dan semua orang dianggap sama di depan hukum.
Dalam hal ini, masyarakat sederhana mengandalkan adat istiadat dan tradisi untuk menyelesaikan masalah hukum, sedangkan masyarakat modern lebih mengandalkan hukum tertulis dan prosedur yang jelas dan terbuka.
Masyarakat modern juga memiliki akses yang lebih mudah ke lembaga dan pelayanan hukum, seperti pengacara dan pengadilan, yang dapat membantu mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, tantangan yang sama tetap ada bagi kedua jenis masyarakat, seperti korupsi, atau kurangnya independensi dan kapasitas sistem peradilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat dan memelihara supremasi hukum demi menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.
Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, seperti misalnya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan pribadi atau politik dan ini dapat mengancam integritas sistem peradilan.
Ketika hukum digunakan secara tidak adil atau keliru, ini dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan mempengaruhi stabilitas sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan berdasarkan prinsip-prinsip supremasi hukum, seperti keadilan, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, ada juga perlindungan hukum yang dapat membantu individu yang merasa tidak dihormati atau dirugikan oleh tindakan hukum yang salah.