Nama : Entin Melanda Sari
Npm: 2251011007
Kelas : A


1. Saya setuju dengan bu Risma bahwa dalam demonstrasi tidak boleh melibatkan/mengaitkan anak-anak hal ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi pada anak. Penting nya kepedulian masyarakat kepada anak-anak, dalam memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan merasa aman.
Hal positif yang bisa diperiksa dari artikel ini: penting nya kesadaran dalam melindungi hak-hak anak dan menghindari eksploitasi anak serta kepedulian buk Risma terhadap anak-anak.

2. Dengan cara : Memastikan bahwa kegiatan tersebut legal sesuai dengan aturan yang ada, Hindari tindakan yang mengancam atau merugikan orang lain, dan jangan melibatkan anak-anak dalam demonstrasi.

3. Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan harus dijalankan secara seimbang dan proporsional. Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia bisa diperoleh dengan melaksanakan kewajibannya. kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak manusia dibatasi, sebaliknya hak-hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.

Nama : Entin Melanda Sari
Npm: 2251011007
Kelas : A

Nama : Entin Melanda Sari
Npm: 2251011007
Kelas : A

Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut.

Nama: Entin Melanda Sari
Npm: 2251011007
Kelas: A

Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Beberapa kali Indonesia mengalami perubahan konstitusi dalam sejarahnya karena perubahan tatanan politik, perubahan kebutuhan masyarakat, perubahan kepentingan dan kekuasaan politik. Berikut beberapa periode perubahan konstitusi di Indonesia:

1. Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) (1949-1950)
Pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menetapkan konstitusi sementara. Tahun 1949 mengganti konstitusi RIS menjadi konstitusi baru, konstitusi RIS berlangsung selama<2 tahun sebab adanya ketegangan politik dan konflik didaerah otonom dan pemerintah pusat.

2. Konstitusi UUD 1945 Pertama (1950-1959)
Tahun 1950 RIS dibubarkan menjadi sistem pemerintahan republik dengan konstitusi UUD 1945 pertama. Pemerintahan yang sentralistik, dengan kekuasaan yang lebih besar dipegang oleh pemerintah pusat merupakan hasil dari Konstitusi ini.

3. Konstitusi UUD 1945 Amandemen (1999-sekarang)
Sistem pemerintahan orde baru di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Reformasi politik terjadi pada tahun 1998. Perubahan besar-besaran konstitusi UUD 1945 dengan menambahkan beberapa amandemen baru yang memberikan kebebasan dan hak-hak yang lebih luas. amandemen memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada daerah-daerah otonom dan mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum (Luber dan jurdil).

Referensi:

http://bitly.ws/CfQN

Nama: Entin Melanda Sari
Npm: 2251011007
Kelas:A
Beberapa kali Indonesia mengalami perubahan konstitusi dalam sejarahnya karena perubahan tatanan politik, perubahan kebutuhan masyarakat, perubahan kepentingan dan kekuasaan politik. Berikut beberapa periode perubahan konstitusi di Indonesia:

1. Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) (1949-1950)
Pada tahun 1945, pemerintah Indonesia menetapkan konstitusi sementara. Tahun 1949 mengganti konstitusi RIS menjadi konstitusi baru, konstitusi RIS berlangsung selama<2 tahun sebab adanya ketegangan politik dan konflik didaerah otonom dan pemerintah pusat.

2. Konstitusi UUD 1945 Pertama (1950-1959)
Tahun 1950 RIS dibubarkan menjadi sistem pemerintahan republik dengan konstitusi UUD 1945 pertama. Pemerintahan yang sentralistik, dengan kekuasaan yang lebih besar dipegang oleh pemerintah pusat merupakan hasil dari Konstitusi ini.

3. Konstitusi UUD 1945 Amandemen (1999-sekarang)
Sistem pemerintahan orde baru di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Reformasi politik terjadi pada tahun 1998. Perubahan besar-besaran konstitusi UUD 1945 dengan menambahkan beberapa amandemen baru yang memberikan kebebasan dan hak-hak yang lebih luas. amandemen memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada daerah-daerah otonom dan mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum (Luber dan jurdil).