Kiriman dibuat oleh DAIVA RADITYA UMRUSOSU

Sipil D MKU PKN Genap 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh DAIVA RADITYA UMRUSOSU -
Nama : DAIVA RADITYA UMRUSOSU
NPM : 2215011020
Kelas : D
Prodi : Teknik Sipil

ANALISIS VIDEO

Dalam video "Supremasi Hukum", dibahas tentang peran hukum sebagai lembaga yang diperlukan untuk mengatur negara dan masyarakat. Hukum alam yang sederhana yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun tidak lagi cukup untuk mengatur masyarakat modern yang kompleks. Hukum modern menjadi peran sosial politik yang penting dan dicari oleh masyarakat dalam kehidupan modern yang semakin kompleks. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang ingin mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan masalah, terutama jika dilakukan secara kontekstual atau hanya mengacu pada teks hukum yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan slogan Demokratisasi dan Desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani juga diperlukan agar pemerintah tidak lepas dari kontrol masyarakat. Oleh karena itu, beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI terbentuk untuk mengawasi tindakan pemerintah. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan diperlukan untuk mencapai "Supremasi Hukum" sebagai tindakan preventif agar masalah yang terjadi di masa lalu seperti otoritarianisme, KKN, dan pembatasan kebebasan berbicara tidak terjadi lagi.

Sipil D MKU PKN Genap 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

oleh DAIVA RADITYA UMRUSOSU -
Nama : DAIVA RADITYA UMRUSOSU
NPM : 2215011020
Kelas : D
Prodi : Teknik Sipil

ANALISIS VIDEO

Dalam video berjudul "Supremasi Hukum", dibahas tentang peran hukum dalam mengatur negara dan masyarakat. Meskipun sebelumnya kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, namun negara masyarakat modern yang kompleks memerlukan hukum yang lebih kompleks dan terstruktur seperti hukum modern saat ini. Hukum modern menjadi penting dalam pranata sosial politik di tengah kehidupan modern yang semakin kompleks.

Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang ingin mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan struktur hukum yang baru dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jika tidak, Indonesia dapat menjadi seperti tempat para koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum. Salah cara berhukum dapat menimbulkan malapetaka, seperti yang terjadi selama reformasi pada tahun 1998 yang menghadirkan slogan "Demokratisasi" dan "Desentralisasi". Pembangunan masyarakat madani juga penting untuk mengawasi tindakan pemerintah dan menjaga agar kekuasaan pemerintah tidak lepas dari kontrol masyarakat.

Dalam upaya mencapai "Supremasi Hukum", partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan tetap diperlukan, meskipun reformasi telah terjadi. Ini adalah tindakan preventif agar masalah yang terjadi di masa lalu seperti otoriter, KKN, dan pembatasan kebebasan berbicara tidak terjadi lagi.