NAMA: DAIVA RADITYA UMRUSOSU
NPM: 2215011020
KELAS: D
PRODI; S1- TEKNIK SIPIL
NPM: 2215011020
KELAS: D
PRODI; S1- TEKNIK SIPIL
Kiriman dibuat oleh DAIVA RADITYA UMRUSOSU
NAMA: DAIVA RADITYA UMRUSOSU
NPM: 2215011020
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL
1. Dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), perlu dilakukan langkah konkret untuk memperbaiki sistem peradilan HAM, mengatasi ketimpangan, memperhatikan pelanggaran HAM di Papua, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendorong penegakan HAM yang lebih baik. Gerakan masyarakat seperti di Bali dan Kendeng memberikan harapan melalui pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Gerakan ini menunjukkan semangat dan ketekunan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan mempertahankan klaim mereka serta menolak kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
2. Demokrasi Indonesia didirikan berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia. Semangat gotong royong dan diskusi inklusif telah menjadi bagian yang melekat dalam masyarakat Indonesia, di mana keputusan yang penting ditentukan melalui diskusi yang melibatkan semua pihak. Keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia tercermin dalam prinsip inklusivitas dan toleransi dalam demokrasi. Demokrasi inklusif membutuhkan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap keberagaman dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep yang menunjukkan semangat hidup berdampingan dalam keragaman, melambangkan kesetaraan, pengakuan hak-hak individu, dan keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan identitas. Budaya dan praktik masyarakat adat juga berperan penting dalam mengembangkan kerangka demokrasi yang khas dan relevan dengan konteks Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki pengaruh yang besar dalam konteks demokrasi di negara ini. Konsep ini mengakui dan menghormati keberagaman agama di Indonesia, menjamin perlindungan dan pengakuan yang sama bagi setiap kelompok agama. Menjaga persatuan antaragama dan mencegah prasangka terhadap kelompok agama minoritas sangat penting dalam demokrasi yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dan konstitusi tertulis UUD 1945. Dalam teori, nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia seharusnya tercermin dalam praktik demokrasi di Indonesia. Namun, penerapan praktik demokrasi di Indonesia masih menjadi subjek perdebatan. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia sering kali dikritik. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kasus pembatasan kebebasan berbicara dan tindakan represif terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas. Hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Masalah transparansi dan akuntabilitas
pemerintah juga menjadi perhatian. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan kritis masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mengembangkan praktik demokrasi di Indonesia. Perlu dicatat bahwa perspektif individu dan kelompok terkait praktik demokrasi di Indonesia dapat berbeda. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil bekerja keras untuk memperbaiki sistem demokrasi negara.
4. Secara umum, tindakan anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan menjalankan agenda politik pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mereka wakili. Wakil rakyat, termasuk anggota parlemen, seharusnya bertindak sebagai perwakilan suara rakyat dan menjalankan tanggung jawabnya dengan itikad baik. Mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat dan bekerja untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan sejati masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.
5. Saat ini, sangat penting untuk membangun kesadaran yang kuat akan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam era demokrasi. Mempertahankan hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait.
NPM: 2215011020
KELAS: D
PRODI: TEKNIK SIPIL
1. Dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), perlu dilakukan langkah konkret untuk memperbaiki sistem peradilan HAM, mengatasi ketimpangan, memperhatikan pelanggaran HAM di Papua, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendorong penegakan HAM yang lebih baik. Gerakan masyarakat seperti di Bali dan Kendeng memberikan harapan melalui pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Gerakan ini menunjukkan semangat dan ketekunan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dengan mempertahankan klaim mereka serta menolak kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.
2. Demokrasi Indonesia didirikan berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia. Semangat gotong royong dan diskusi inklusif telah menjadi bagian yang melekat dalam masyarakat Indonesia, di mana keputusan yang penting ditentukan melalui diskusi yang melibatkan semua pihak. Keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia tercermin dalam prinsip inklusivitas dan toleransi dalam demokrasi. Demokrasi inklusif membutuhkan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap keberagaman dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep yang menunjukkan semangat hidup berdampingan dalam keragaman, melambangkan kesetaraan, pengakuan hak-hak individu, dan keadilan bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan identitas. Budaya dan praktik masyarakat adat juga berperan penting dalam mengembangkan kerangka demokrasi yang khas dan relevan dengan konteks Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki pengaruh yang besar dalam konteks demokrasi di negara ini. Konsep ini mengakui dan menghormati keberagaman agama di Indonesia, menjamin perlindungan dan pengakuan yang sama bagi setiap kelompok agama. Menjaga persatuan antaragama dan mencegah prasangka terhadap kelompok agama minoritas sangat penting dalam demokrasi yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dan konstitusi tertulis UUD 1945. Dalam teori, nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia seharusnya tercermin dalam praktik demokrasi di Indonesia. Namun, penerapan praktik demokrasi di Indonesia masih menjadi subjek perdebatan. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia sering kali dikritik. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kasus pembatasan kebebasan berbicara dan tindakan represif terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok minoritas. Hal ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Masalah transparansi dan akuntabilitas
pemerintah juga menjadi perhatian. Praktik korupsi yang melibatkan pejabat negara, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan kritis masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mengembangkan praktik demokrasi di Indonesia. Perlu dicatat bahwa perspektif individu dan kelompok terkait praktik demokrasi di Indonesia dapat berbeda. Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil bekerja keras untuk memperbaiki sistem demokrasi negara.
4. Secara umum, tindakan anggota parlemen yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan menjalankan agenda politik pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mereka wakili. Wakil rakyat, termasuk anggota parlemen, seharusnya bertindak sebagai perwakilan suara rakyat dan menjalankan tanggung jawabnya dengan itikad baik. Mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan masyarakat dan bekerja untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan sejati masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan.
5. Saat ini, sangat penting untuk membangun kesadaran yang kuat akan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam era demokrasi. Mempertahankan hak asasi manusia dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat adalah tanggung jawab bersama masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait.
NAMA : DAIVA RADITYA UMRUSOSU
NPM : 2215011020
KELAS : D
PRODI : S1- TEKNIK SIPIL
NPM : 2215011020
KELAS : D
PRODI : S1- TEKNIK SIPIL
NAMA : DAIVA RADITYA UMRUSOSU
NPM : 2215011020
KELAS : D
NPM : 2215011020
KELAS : D
Nama : DAIVA RADITYA UMRUSOSU
NPM : 2215011020
Kelas : D
Prodi : Teknik Sipil
ANALISIS JURNAL
Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar aturan, sehingga dapat menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga mencakup peace maintenance. Di Indonesia, orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakan hukum antara lain polisi, hakim, kejaksaan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan atau penjara.
Kasus Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menunjukkan buruknya penegakan hukum dan perlindungan negara kepada warga negara. Meskipun tindakan Ahok yang menista agama adalah salah, namun masyarakat tidak memiliki hak untuk menghakimi atau menyerang Ahok dan keluarganya secara personal, karena ini membahayakan pribadi Ahok dan keluarganya. Hal ini mencerminkan buruknya perlindungan negara terhadap rakyatnya dalam penanganan kasus hukum. Lambatnya tindakan kepolisian dalam mengusut kasus Ahok, yang menyebabkan kemarahan sebagian besar umat muslim di Indonesia, juga merupakan contoh buruknya penegakan hukum di Indonesia. Citra penegakan hukum di Indonesia terkesan tebang pilih karena lambatnya tindakan kepolisian dalam mengusut kasus yang melibatkan elit politik, dalam hal ini Ahok yang merupakan kawan dekat Presiden Jokowi.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum, tetapi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama menjadi panutan dan seharusnya memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya disebabkan oleh lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memberikan kontrol yang kuat kepada penegak hukum agar mereka merasa diawasi dan tidak semena-mena terhadap masyarakat biasa.
NPM : 2215011020
Kelas : D
Prodi : Teknik Sipil
ANALISIS JURNAL
Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar aturan, sehingga dapat menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga mencakup peace maintenance. Di Indonesia, orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakan hukum antara lain polisi, hakim, kejaksaan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan atau penjara.
Kasus Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menunjukkan buruknya penegakan hukum dan perlindungan negara kepada warga negara. Meskipun tindakan Ahok yang menista agama adalah salah, namun masyarakat tidak memiliki hak untuk menghakimi atau menyerang Ahok dan keluarganya secara personal, karena ini membahayakan pribadi Ahok dan keluarganya. Hal ini mencerminkan buruknya perlindungan negara terhadap rakyatnya dalam penanganan kasus hukum. Lambatnya tindakan kepolisian dalam mengusut kasus Ahok, yang menyebabkan kemarahan sebagian besar umat muslim di Indonesia, juga merupakan contoh buruknya penegakan hukum di Indonesia. Citra penegakan hukum di Indonesia terkesan tebang pilih karena lambatnya tindakan kepolisian dalam mengusut kasus yang melibatkan elit politik, dalam hal ini Ahok yang merupakan kawan dekat Presiden Jokowi.
Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum, tetapi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum adalah orang yang pertama menjadi panutan dan seharusnya memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya disebabkan oleh lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memberikan kontrol yang kuat kepada penegak hukum agar mereka merasa diawasi dan tidak semena-mena terhadap masyarakat biasa.