NAMA: PRAPANCIA JOHANNES SITORUS
NPM: 2215011100
KELAS: B
Jurnal ini membahas kondisi demokrasi di Indonesia saat Pemilu Presiden 2019. Meski Indonesia sudah beberapa kali menggelar pemilu, ternyata masih banyak persoalan yang menghambat kualitas demokrasi kita. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Hal ini dipicu oleh berbagai keributan, kerusuhan, serta tuduhan kecurangan dari kedua kubu calon presiden. Jadi, meskipun prosesnya terlihat demokratis, rasa keadilan dan kepercayaan publik masih belum benar-benar terasa.
Penulis juga menyoroti peran birokrasi seperti camat, kepala daerah, atau pejabat pemerintah lainnya yang seharusnya netral. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak sedikit dari mereka justru ikut mendukung salah satu pasangan calon. Ini menambah keraguan masyarakat, karena muncul kesan bahwa ada campur tangan dari dalam pemerintah untuk memenangkan pihak tertentu.
Selain itu, partai politik juga dinilai belum menjalankan fungsinya dengan baik. Banyak partai lebih tertarik merekrut figur populer, seperti artis, daripada membina kader yang benar-benar siap memimpin. Akibatnya, rakyat tidak merasa benar-benar diwakili dan suara mereka seolah hanya dibutuhkan saat pemilu berlangsung.
Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Agar pemilu bisa lebih kredibel dan membawa perubahan nyata, semua pihak—pemerintah, partai politik, masyarakat, hingga media—perlu bekerja sama secara jujur, transparan, dan profesional. Kalau tidak, pemilu hanya akan jadi seremonial tanpa makna yang mendalam bagi rakyat
NPM: 2215011100
KELAS: B
Jurnal ini membahas kondisi demokrasi di Indonesia saat Pemilu Presiden 2019. Meski Indonesia sudah beberapa kali menggelar pemilu, ternyata masih banyak persoalan yang menghambat kualitas demokrasi kita. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Hal ini dipicu oleh berbagai keributan, kerusuhan, serta tuduhan kecurangan dari kedua kubu calon presiden. Jadi, meskipun prosesnya terlihat demokratis, rasa keadilan dan kepercayaan publik masih belum benar-benar terasa.
Penulis juga menyoroti peran birokrasi seperti camat, kepala daerah, atau pejabat pemerintah lainnya yang seharusnya netral. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak sedikit dari mereka justru ikut mendukung salah satu pasangan calon. Ini menambah keraguan masyarakat, karena muncul kesan bahwa ada campur tangan dari dalam pemerintah untuk memenangkan pihak tertentu.
Selain itu, partai politik juga dinilai belum menjalankan fungsinya dengan baik. Banyak partai lebih tertarik merekrut figur populer, seperti artis, daripada membina kader yang benar-benar siap memimpin. Akibatnya, rakyat tidak merasa benar-benar diwakili dan suara mereka seolah hanya dibutuhkan saat pemilu berlangsung.
Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Agar pemilu bisa lebih kredibel dan membawa perubahan nyata, semua pihak—pemerintah, partai politik, masyarakat, hingga media—perlu bekerja sama secara jujur, transparan, dan profesional. Kalau tidak, pemilu hanya akan jadi seremonial tanpa makna yang mendalam bagi rakyat