NAMA: PRAPANCIA JOHANNES SITORUS
NPM: 2215011100
KELAS: B
NPM: 2215011100
KELAS: B
Posts made by prapancia johannes sitorus
NAMA: PRAPANCIA JOHANNES SITORUS
NPM: 2215011100
KELAS: B
Artikel ini mengulas ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pilkada di Indonesia dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Demokrasi seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan rakyat yang adil. Namun dalam praktiknya, proses Pilkada seringkali didominasi elit partai, sarat politik uang, serta minim partisipasi yang sejati dari rakyat.
Calon independen sulit bersaing karena regulasi yang berat, dan partai politik sering kali tidak menjalankan proses internal yang demokratis. Penentuan calon lebih banyak ditentukan oleh elite partai, bukan hasil musyawarah. Ini menunjukkan lemahnya penerapan nilai demokrasi substansial, meskipun secara prosedural Pilkada tetap berjalan.
Penulis menekankan pentingnya reformasi sistem politik agar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
NPM: 2215011100
KELAS: B
Artikel ini mengulas ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pilkada di Indonesia dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Demokrasi seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan rakyat yang adil. Namun dalam praktiknya, proses Pilkada seringkali didominasi elit partai, sarat politik uang, serta minim partisipasi yang sejati dari rakyat.
Calon independen sulit bersaing karena regulasi yang berat, dan partai politik sering kali tidak menjalankan proses internal yang demokratis. Penentuan calon lebih banyak ditentukan oleh elite partai, bukan hasil musyawarah. Ini menunjukkan lemahnya penerapan nilai demokrasi substansial, meskipun secara prosedural Pilkada tetap berjalan.
Penulis menekankan pentingnya reformasi sistem politik agar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
NAMA: PRAPANCIA JOHANNES SITORUS
NPM: 2215011100
KELAS: B
Video ini membahas perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai sekarang.
1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Di awal kemerdekaan, demokrasi masih terbatas. Saat itu, peran pers lebih banyak digunakan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan daripada sebagai alat kontrol sosial seperti sekarang.
2. Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Ini bisa dibilang masa keemasan demokrasi Indonesia, karena unsur-unsur demokrasi hadir cukup lengkap dalam kehidupan politik. Sayangnya, sistem ini tidak bertahan lama karena banyaknya konflik antar partai politik, lemahnya kondisi ekonomi, dan ketegangan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat yang merasa tidak puas dengan situasi politik.
3. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat. Tiga kekuatan besar—Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI—terlibat dalam persaingan dan ketegangan politik yang kuat, membuat demokrasi semakin terbatas.
4. Orde Baru
Awalnya, demokrasi terlihat akan diberdayakan dan dibagikan ke masyarakat. Tapi setelah tiga tahun, militer mulai mendominasi, peran partai politik dibatasi, dan banyak keputusan politik diambil secara sentral. Pemerintah juga mulai ikut campur dalam urusan partai, dan ideologi tunggal negara makin menguat.
5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Setelah reformasi, Indonesia mulai menerapkan Demokrasi Pancasila dengan pendekatan baru. Demokrasi era ini mirip dengan masa parlementer, tapi lebih terbuka. Kita mulai mengenal pemilu yang lebih bebas dan adil, rotasi kepemimpinan dari pusat hingga desa, rekrutmen politik yang terbuka, serta kebebasan berekspresi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya
NPM: 2215011100
KELAS: B
Video ini membahas perjalanan panjang demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan sampai sekarang.
1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Di awal kemerdekaan, demokrasi masih terbatas. Saat itu, peran pers lebih banyak digunakan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan daripada sebagai alat kontrol sosial seperti sekarang.
2. Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Ini bisa dibilang masa keemasan demokrasi Indonesia, karena unsur-unsur demokrasi hadir cukup lengkap dalam kehidupan politik. Sayangnya, sistem ini tidak bertahan lama karena banyaknya konflik antar partai politik, lemahnya kondisi ekonomi, dan ketegangan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat yang merasa tidak puas dengan situasi politik.
3. Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat. Tiga kekuatan besar—Presiden Soekarno, ABRI, dan PKI—terlibat dalam persaingan dan ketegangan politik yang kuat, membuat demokrasi semakin terbatas.
4. Orde Baru
Awalnya, demokrasi terlihat akan diberdayakan dan dibagikan ke masyarakat. Tapi setelah tiga tahun, militer mulai mendominasi, peran partai politik dibatasi, dan banyak keputusan politik diambil secara sentral. Pemerintah juga mulai ikut campur dalam urusan partai, dan ideologi tunggal negara makin menguat.
5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Setelah reformasi, Indonesia mulai menerapkan Demokrasi Pancasila dengan pendekatan baru. Demokrasi era ini mirip dengan masa parlementer, tapi lebih terbuka. Kita mulai mengenal pemilu yang lebih bebas dan adil, rotasi kepemimpinan dari pusat hingga desa, rekrutmen politik yang terbuka, serta kebebasan berekspresi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya
NAMA: PRAPANCIA JOHANNES SITORUS
NPM: 2215011100
KELAS: B
NPM: 2215011100
KELAS: B
NAMA: PRAPANCIA JOHANNES SITORUS
NPM: 2215011100
KELAS B
NPM: 2215011100
KELAS B