Nama : Keisya Mayano Hadida Hafasy
NPM : 2255011003
Kelas : D

1. Saya setuju dengan apa yang dikatakan dari Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Tindakan yang dilakukan sudah tepat untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi. Hal tersebut bukan ranah bagi anak-anak, selain belum mengerti dan hanya ikut-ikutan saja mereka juga blm bisa mengendalikan emosi yang dapat mengakibatkan kegiatan menjadi anarkis hingga memakan korban, tidak hanya itu, hal ini juga masuk dalam eksploitasi anak. Bertentangan dengan UU yang mengatur perlindungan anak. Sudah sepatutnya penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak berakhir ricuh.
2. Agar mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan konsultasi publik. Dan meningkatkan dialog dan komunikasi antara pihak berwenang dan masyarakat, sehingga masalah yang dihadapi dapat diatasi secara bersama-sama.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia .
Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 28J UUD 1945 yang menyebut bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nama : Keisya Mayano Hadida Hafasy
NPM : 2255011003
Kelas : D

Nama: Keisya Mayano Hadida Hafasy
NPM : 2255011003
Kelas: D

Nama ; Keisya Mayano Hadida Hafasy
Npm: 2255011003
Kelas: D

Analisis Soal

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
- Dalam pembentukan undang-undang harus memperhatikan dua hal, yakni kewenangan lembaga negara dan keinginan rakyat.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
-Konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah, para penyusun atau perumus Undang-Undang Dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
- Contoh perilaku tidak konstitusional yang perlu dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi).

Nama: Keisya Mayano Hadida Hafasy
Npm: 2255011003
Kelas: D

Penyebab dasar yang memungkinkan terjadinya perubahan konstitusi adalah relevansi. Ketika sebuah konstitusi sudah bertentangan jauh dengan cita-cita sebuah bangsa dan/atau sudah kehilangan relevansinya dengan kondisi aktual masyarakat, maka pergantian konstitusi menjadi hal yang tepat untuk dilakukan.

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :

1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat).
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)