NAMA: N.Jeri Hardinanta
NPM: 2251011052
KELAS: MANAJEMEN (A)
NPM: 2251011052
KELAS: MANAJEMEN (A)
Kiriman dibuat oleh N.Jeri Hardinanta
N.Jeri Hardinanta
2251011052
1. Saya setuju dengan bu Risma bahwa dalam demonstrasi tidak boleh melibatkan/mengaitkan anak-anak hal ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi pada anak. Penting nya kepedulian masyarakat kepada anak-anak, dalam memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan merasa aman.
Hal positif yang bisa diperiksa dari artikel ini: penting nya kesadaran dalam melindungi hak-hak anak dan menghindari eksploitasi anak serta kepedulian buk Risma terhadap anak-anak.
2. Dengan cara : Memastikan bahwa kegiatan tersebut legal sesuai dengan aturan yang ada, Hindari tindakan yang mengancam atau merugikan orang lain, dan jangan melibatkan anak-anak dalam demonstrasi.
3. Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan harus dijalankan secara seimbang dan proporsional. Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia bisa diperoleh dengan melaksanakan kewajibannya. kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak manusia dibatasi, sebaliknya hak-hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.
2251011052
1. Saya setuju dengan bu Risma bahwa dalam demonstrasi tidak boleh melibatkan/mengaitkan anak-anak hal ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi pada anak. Penting nya kepedulian masyarakat kepada anak-anak, dalam memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan merasa aman.
Hal positif yang bisa diperiksa dari artikel ini: penting nya kesadaran dalam melindungi hak-hak anak dan menghindari eksploitasi anak serta kepedulian buk Risma terhadap anak-anak.
2. Dengan cara : Memastikan bahwa kegiatan tersebut legal sesuai dengan aturan yang ada, Hindari tindakan yang mengancam atau merugikan orang lain, dan jangan melibatkan anak-anak dalam demonstrasi.
3. Tidak, karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan harus dijalankan secara seimbang dan proporsional. Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia bisa diperoleh dengan melaksanakan kewajibannya. kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak manusia dibatasi, sebaliknya hak-hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.
NAMA : N.Jeri Hardinanta
NPM : 2251011052
KELAS : MNJ A
NPM : 2251011052
KELAS : MNJ A
N.Jeri Hardinanta
2251011052
Kls A
Jawaban
1.hal positif yang dapat saya ambil yaitu upaya pemerintah melindungi seluruh rakyat Indonesia dari wabah Covid-19, dimana pemerintah adalah dengan menerapkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa dikenal dengan PSBB. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus covid 19. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung upaya pemerintah tersebut. Namun, konstitusi telah dilanggar dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya hak asasi manusia, yang melarang orang keluar rumah, berkumpul, atau berkerumun. Jika ada orang yang melanggar, maka dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, manusia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan manusia adalah makhluk sosial
2.Menurut saya, apabila Konstitusi tidak ada akan terjadinya pecah belah , Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negara.
3.Di era globalisasi saat ini penggunaan teknologi sangat pesat sehingga budaya dari luar dapat masuk ke negara indonesia dengan sangat cepat , itu tentu akan mempengaruhi sikap rakyat indonesia dalam berpedoman sehingga zaman skrg banyak pemuda yang mengikuti trend2 negara barat dalam menajalankan kehidupannya tentu saja itu merupakan salah satu tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4.Sebagai warga negara Indonesia, saya sangat mendukung konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran dalam suatu negara.
Namun, dalam menjalankan konsep persatuan dan kesatuan ini, terkadang masih ditemukan beberapa masalah dan perlu perbaikan. Salah satu masalah tersebut adalah adanya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik itu dalam hal hak-hak sipil, politik, ekonomi, maupun sosial.
2251011052
Kls A
Jawaban
1.hal positif yang dapat saya ambil yaitu upaya pemerintah melindungi seluruh rakyat Indonesia dari wabah Covid-19, dimana pemerintah adalah dengan menerapkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang biasa dikenal dengan PSBB. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran virus covid 19. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung upaya pemerintah tersebut. Namun, konstitusi telah dilanggar dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya hak asasi manusia, yang melarang orang keluar rumah, berkumpul, atau berkerumun. Jika ada orang yang melanggar, maka dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, manusia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan manusia adalah makhluk sosial
2.Menurut saya, apabila Konstitusi tidak ada akan terjadinya pecah belah , Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negara.
3.Di era globalisasi saat ini penggunaan teknologi sangat pesat sehingga budaya dari luar dapat masuk ke negara indonesia dengan sangat cepat , itu tentu akan mempengaruhi sikap rakyat indonesia dalam berpedoman sehingga zaman skrg banyak pemuda yang mengikuti trend2 negara barat dalam menajalankan kehidupannya tentu saja itu merupakan salah satu tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4.Sebagai warga negara Indonesia, saya sangat mendukung konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran dalam suatu negara.
Namun, dalam menjalankan konsep persatuan dan kesatuan ini, terkadang masih ditemukan beberapa masalah dan perlu perbaikan. Salah satu masalah tersebut adalah adanya ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik itu dalam hal hak-hak sipil, politik, ekonomi, maupun sosial.
N.Jeri Hardinanta
2251011052
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah hukum dan preskriptif, dan sumber data disajikan sebagai data sekunder serta analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD 1945 berlaku dengan beberapa amandemen, antara lain UUD 1945, UUD RIS, UUD 1950, dan kembali ke UUD 1945, dengan empat kali amandemen yang sampai saat ini masih berlaku
2251011052
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah hukum dan preskriptif, dan sumber data disajikan sebagai data sekunder serta analisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD 1945 berlaku dengan beberapa amandemen, antara lain UUD 1945, UUD RIS, UUD 1950, dan kembali ke UUD 1945, dengan empat kali amandemen yang sampai saat ini masih berlaku