Nama: genta arazi
Npm: 2251011005
Kelas: A
Npm: 2251011005
Kelas: A
Posts made by Genta Arazi 2251011005
Nama: genta arazi
Npm : 2251011005
Kelas: A
1. Menurut saya apa yang dikatakan oleh ibu risma ini sangatlah benar karena demonstrasi tidak boleh melibatkan para pelajar karena dapat membahayakan para pelajar tersebut. Dan juga pelajar belum tentu mengerti apa urgensi dari demontrasi tersebut. Hal positif yang bisa diambil adalah ibu risma secara tegas melarang pelajar melakukan demonstrasi.
2.1. Harus mempunyai Atituded
2. Melakukan aspirasi dengan damai dan tidak menyinggung pihak manapun
3.selalu berkomunikasi dengan para aparatur sipil negara.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.dengan adanya kewajiban dasar manusia hak itu tidak dibatasi karena hak dan kewajiban selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan.
Npm : 2251011005
Kelas: A
1. Menurut saya apa yang dikatakan oleh ibu risma ini sangatlah benar karena demonstrasi tidak boleh melibatkan para pelajar karena dapat membahayakan para pelajar tersebut. Dan juga pelajar belum tentu mengerti apa urgensi dari demontrasi tersebut. Hal positif yang bisa diambil adalah ibu risma secara tegas melarang pelajar melakukan demonstrasi.
2.1. Harus mempunyai Atituded
2. Melakukan aspirasi dengan damai dan tidak menyinggung pihak manapun
3.selalu berkomunikasi dengan para aparatur sipil negara.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.dengan adanya kewajiban dasar manusia hak itu tidak dibatasi karena hak dan kewajiban selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan.
Nama: genta arazi
Nomor: 2251011005
Pelaksanaan UUDS (1950) tidak berjalan dengan baik dan dilakukan beberapa kali pergantian kabinet. Karena banyak partai politik dengan garis politik yang berbeda menginginkan pemerintah.
Sebelum konstitusi atau Dewan meresmikan konstitusi baru untuk memberikan stabilitas politik bagi pelaksanaan demokrasi liberal berdasarkan konstitusi 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Salah satu isi Dekrit Presiden tahun 1959 adalah keinginan untuk mendaur ulang UUD 1945. Sejak itu, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. - Bentuk pemerintahan:
negara kesatuan
- Bentuk pemerintahan:
republik
- bentuk kabinet:
calon presiden
Klasifikasi UUD (1945) sebelum amandemen, yaitu:
- Bagian pertama (pendahuluan) terdiri dari 4 bab
- Tubuh terdiri dari 16 bab dan 37 pasal
- Keputusan terdiri dari alasan umum dan khusus
Setelah berakhirnya Orde Lama dan Orde Baru, konstitusi (1945) diubah selama reformasi. Konstitusi disesuaikan dengan zaman.
Nomor: 2251011005
Pelaksanaan UUDS (1950) tidak berjalan dengan baik dan dilakukan beberapa kali pergantian kabinet. Karena banyak partai politik dengan garis politik yang berbeda menginginkan pemerintah.
Sebelum konstitusi atau Dewan meresmikan konstitusi baru untuk memberikan stabilitas politik bagi pelaksanaan demokrasi liberal berdasarkan konstitusi 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
Salah satu isi Dekrit Presiden tahun 1959 adalah keinginan untuk mendaur ulang UUD 1945. Sejak itu, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. - Bentuk pemerintahan:
negara kesatuan
- Bentuk pemerintahan:
republik
- bentuk kabinet:
calon presiden
Klasifikasi UUD (1945) sebelum amandemen, yaitu:
- Bagian pertama (pendahuluan) terdiri dari 4 bab
- Tubuh terdiri dari 16 bab dan 37 pasal
- Keputusan terdiri dari alasan umum dan khusus
Setelah berakhirnya Orde Lama dan Orde Baru, konstitusi (1945) diubah selama reformasi. Konstitusi disesuaikan dengan zaman.
Nama: genta arazi
Npm: 2251011005
Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme.ahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Penelitian ini membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945.Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Npm: 2251011005
Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme.ahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Penelitian ini membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945.Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia.