Nama : Hamidah Nurhayati
NPM : 2211011157
Kelas : A
NPM : 2211011157
Kelas : A
Posts made by HAMIDAH NURHAYATI
Nama : Hamidah Nurhayati
NPM : 2211011157
Kelas : A
Berdasarkan apa yang telah saya baca, perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyusunan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945, dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat.
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang
Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. dan perubahan MPRS Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi MPRS Orde Baru. Perubahan dilakukan karena MPRS Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
NPM : 2211011157
Kelas : A
Berdasarkan apa yang telah saya baca, perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyusunan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa sehingga belum begitu sempurna. Desakan dari Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945, dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat.
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang
Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. dan perubahan MPRS Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi MPRS Orde Baru. Perubahan dilakukan karena MPRS Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Nama : Hamidah Nurhayati
NPM : 2211011157
Kelas : A
1. Saya pribadi setuju dengan pendapat Bu Risma, melibatkan anak dibawah umur ketika melakukan demonstrasi merupakan hal yang salah. Tindakan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak.
Hal positif yang saya dapatkan adalah ketegasan dan perhatian Bu Risma dalam memberikan arahan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam unjuk rasa, dan mengizinkan masyarakatnya untuk melakukan unjuk rasa dengan pesan tidak merusak fasilitas dan tetap menjaga kondusifitas kota.
2. Langkah preventif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah dengan memahami isu secara detail, memikirkan terlebih dahulu pendapat yang ingin disampaikan, hindari opini yang menyulut perpecahan, dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, hak asasi manusia tidak mungkin terlaksana dan tegak. Kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak itu dibatasi. Kewajiban dasar manusia berkaitan erat dengan penegakan HAM yang merupakan kewajiban yang bersifat imperatif. Pelanggaran terhadap kewajiban dasar manusia berarti merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
NPM : 2211011157
Kelas : A
1. Saya pribadi setuju dengan pendapat Bu Risma, melibatkan anak dibawah umur ketika melakukan demonstrasi merupakan hal yang salah. Tindakan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak.
Hal positif yang saya dapatkan adalah ketegasan dan perhatian Bu Risma dalam memberikan arahan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam unjuk rasa, dan mengizinkan masyarakatnya untuk melakukan unjuk rasa dengan pesan tidak merusak fasilitas dan tetap menjaga kondusifitas kota.
2. Langkah preventif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah dengan memahami isu secara detail, memikirkan terlebih dahulu pendapat yang ingin disampaikan, hindari opini yang menyulut perpecahan, dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, hak asasi manusia tidak mungkin terlaksana dan tegak. Kewajiban dasar manusia tidak menjadikan hak itu dibatasi. Kewajiban dasar manusia berkaitan erat dengan penegakan HAM yang merupakan kewajiban yang bersifat imperatif. Pelanggaran terhadap kewajiban dasar manusia berarti merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Nama : Hamidah Nurhayati
NPM : 2211011157
Kelas : A
1. Hal positif yang dapat saya ambil adalah bahwa masyarakat Indonesia peduli dan menyadari pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang turut dalam menolak undang-undang yang dirasa bertentangan dengan konstitusional di Indonesia.
Menurut saya hal yang harus dibenahi adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mengutamakan rakyat, HAM, serta transparansi dan partisipasi publik.
2. Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan negara. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.
Seperti halnya UUD NRI 1945 sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat.
3. Salah satu contohnya adalah korupsi. Menurut saya pejabat yang melakukan korupsi harus melakukan proses hukum secara adil dan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dengan tidak tumpul ke bawah tajam ke atas. Sebagai manusia yang memiliki hak, tentu mereka layak diberi kesempatan untuk menyesali dan memperbaiki kehidupannya agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab karena telah dipercaya masyarakat menjadi pejabat negara.
NPM : 2211011157
Kelas : A
1. Hal positif yang dapat saya ambil adalah bahwa masyarakat Indonesia peduli dan menyadari pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang turut dalam menolak undang-undang yang dirasa bertentangan dengan konstitusional di Indonesia.
Menurut saya hal yang harus dibenahi adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mengutamakan rakyat, HAM, serta transparansi dan partisipasi publik.
2. Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan negara. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan; membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.
Seperti halnya UUD NRI 1945 sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan; sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan demikian konstitusi harus ditaati, dijalankan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat.
3. Salah satu contohnya adalah korupsi. Menurut saya pejabat yang melakukan korupsi harus melakukan proses hukum secara adil dan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dengan tidak tumpul ke bawah tajam ke atas. Sebagai manusia yang memiliki hak, tentu mereka layak diberi kesempatan untuk menyesali dan memperbaiki kehidupannya agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab karena telah dipercaya masyarakat menjadi pejabat negara.