Nama : Putri Novianti
NPM : 2216041114
Kelas : Reguler C

Menurut seorang akademis dari FISIP Universitas Lampung, Dedy Hermawan. Beliau berpendapat mengenai peluang Rahmat Mirzani Djausal serta Eva Dwiana dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Bandar Lampung tahun 2024 mendatang bahwa terdapat satu faktor penting seseorang mampu memenangkan Pilwalkot yaitu tingkat kinerja dan tingkat popularitas seseorang. Dalam konteks ini siapa pun yang maju dalam Pilwalkot 2024 harus mempunyai modal logistik yang besar dengan cara adanya daya dukung popularitas serta elektabilitas yang tinggi. Menurut Dedy Hermawan Pilwalkot 2024 ini harus bebas dari adanya “Money Politik” dan kembali kepada adu gagasan dalam perspektif.

Dalam pandangan hukum administrasi negara pemilu ini berkaitan dengan adanya prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini karena di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi dan menekankan tindakan hukum dalam pemerintahannya. Terdapat hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara demokrasi dan hukum karena demokrasi tanpa adanya kontrol hukum ataupun sebaliknya akan mengakibatkan terjadinya kehilangan makna dan arah. Dalam konteks pemilu masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol elit politik. Keinginan dan kepentingan masing-masing masyarakat akan menentukan siapa calon pejabat publik kedepannya sesuai kehendak masyarakat. Sehingga diperlukan adanya sosialisasi baik dari calon pejabat ataupun masyarakat agar pemilu tersebut dapat berjalan secara transparan, jujur dan adil. Selain itu, Pilwalkot ini telah diatur dalam UU tentang Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA) yaitu UU No. 10 Tahun 2016. Hal-hal ini dirancang untuk memastikan integritas dan adanya transparansi dalam pemilihan dan mencegah terjadinya pelanggaran seperti kampanye, manipulasi ataupun kecurangan lainnya. Selain itu harus memperhatikan prinsip lain seperti keadilan, proporsionalitas dan akuntabilitas. Dalam pemilihan wali kota harus didasari oleh prinsip-prinsip tersebut. Sehingga dari pernyataan tersebut hukum administrasi negara akan lebih berfokus pada aspek hukum, prosedur, demokratis dan prinsip-prinsip yang terkait dengan pemilihan wali kota serta prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Tugas utama penyelenggara pemilu adalah mengatur dan mengontrol proses pemilu agar berjalan lancar dan adil. Hukum tata negara juga memuat mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, misalnya melalui pengadilan tata usaha negara atau lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Tujuan dari prosedur perselisihan ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan penilaian yang sah. Secara umum, Pilwalkot memiliki hubungan yang erat dengan hukum administrasi negara karena mencakup aspek-aspek seperti hukum pemilu, asas-asas ketatanegaraan, peran penyelenggara pemilu, penyelesaian sengketa dan implementasi program dan kebijakan.

Nama : Putri Novianti
NPM : 2216041114

Menurut saya tindakan Gubernur terkait meminta wartawan untuk menghapus liputan berita merupakan sebuh tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan, dalam hal ini Gubernur Lampung meminta wartawan menghapus berita tersebut dikarenakan ia tidak ingin viral di media sosial lagi. Selain itu, hal ini berkaitan dengan pelanggaran kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan prinsip yang sangat penting dalam demokrasi, yang melindungi hak wartawan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan. Jika gubernur meminta wartawan untuk menghapus liputan berita yang telah viral di media sosial, hal ini dapat menimbulkan keprihatinan terkait kebebasan pers. Kebebasan pers sangat penting dalam pemerintah karena terkait dengan menjaganya akuntabilitas pemerintah, mengungkapkan ketidakadilan serta memberikan akses kepada masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan yang luas terhadap pemerintahan. Kebebasan pers ini telah ditetepkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 yang berisikan:
1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Jadi, tindakan yang dilakukan Gubernur Lampung tersebut tidaklah tepat, kegiatan yang sedang berlangsung saat itu tidak membutuhkam privasi, wartawan hanya menjalankan tugasnya dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat luas.

Nama : Putri Novianti
NPM : 2216041114

Komentar saya terkait kabar pengukuhan Putra Terbaik Lampung Prof. Dr. Hasbi Hasan, SH, MH sebagai Guru Besar Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam sekaligus Sekretaris Mahkamah Agung yang ternyata dikabarkan sebagai tersangka suap pada kasus MA. Secara umum, suap adalah tindakan memberikan atau menerima uang, barang, atau jasa lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang berwenang. Suap umumnya dilakukan dalam lingkungan bisnis, pemerintahan, atau sektor publik dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keistimewaan yang seharusnya tidak diperoleh secara adil. Sebagai seorang akademis seharusnya ia mampu memberikan contoh yang baik serta menjadi teladan. Dalam konteks hukum administrasi negara tindakan ini merupakan tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat serta mampu merusak reputasi individu itu sendiri maupun institusi termasuk universitas. Dalam kasus ini sangat penting untuk melakukan pengecekan terhadap latar belakang calon guru besar sebelum dilantik. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem pemerintahan dan bisnis guna mencegah dan mengurangi praktik suap. Pendidikan masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif suap juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya melawan dan melaporkan praktik suap.

Nama : Putri Novianti
NPM : 2216041114

Baru-baru ini ada sebuah kasus viral seorang pemuda asal Lampung yang bernama Bima yang berani mengungkap fakta serta kritik mengenal banyaknya jalan rusak yang ada di Lampung. Hal ini berdampak positif terhadap masyarakat dimana ada beberapa jalan yang langsung diperbaiki usai kasus ini viral. Namun, tidak sedikit juga jalan yang masih rusak bahkan sampai tidak bisa untuk dilalui oleh masyarakat. Kasus seperti ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dalam perbaikan infrastruktur terutama jalan karena jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Sehingga jalan dapat mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia dalam hal kepentingan mobilitas hingga mencapai tujuan ekonomi dan non ekonomi. Masyarakat merasa kecewa pasalnya pemerintah provinsi Lampung mulai melakukan perbaikan jalan rusak yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan oleh masyarakat hanya saat Presiden Jokowi ingin datang untuk mengecek kondisi jalan. Dalam kasus di atas sangat di sayangkan bahwa pemerintah melakukan perbaikan jalan yang sudah rusak hanya semata-mata karena kedatangan presiden untuk meninjau jalan yang ada di Lampung. Tentu saja perbaikan jalan tidak hanya cukup dilakukan dengan alasan bahwa Pak Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan. Namun pemerintah harus konsisten dalam memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur terutama jalan yang ada di Lampung agar masyarakat dapat merasakan manfaat dalam jangka panjang.

Nama : Putri Novianti
NPM : 2216041114

Dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi XI, Sri Mulyani selaku menteri keuangan menyatakan bahwa dari data transaksi Rp. 349 triliun, pegawai Kemenkeu hanya terlibat dana sebanyak Rp. 3.3 triliun. Sementara menurut Mahfud Md dalam rapat dengan Komisi lll beliau tetap yakin mengatakan bahwa transaksi mencurigakan sebanyak Rp. 349 triliun itu berdasarkan bukti yang kuat. Mahfud membeberkan dan membagi nilai transaksi senilai Rp 349 triliun itu ke dalam tiga kelompok. Pertama, soal transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kemenkeu.
Sri Mulyani di komisi XI mengatakan hanya Rp 3,3 triliun tetapi yang benarnya Rp 35 triliun. Mahmud mengatakan bahwa laporan dari PPATK dengan laporan dari TPPU di Bea cukai berbeda.
Kedua, transaksi keuangan yang dicurigai melibatkan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 53 triliun.
Ketiga, transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal (TPA) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang belum diperoleh sebesar Rp 260 triliun. “Sehingga jumlahnya Rp 349 triliun. Menurut Arsul, penjelasan itu diperlukan untuk memahami di mana transaksi mencurigakan yang diduga terkait tindak pidana. Sehingga, transaksi mencurigakan itu bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Tindak pidana asalnya harus jelas ya, kalau kita bicara tindak pidana asal yang diproses hukum, itu berarti kan alat buktinya juga harus mencukupi. Paling tidak ada dua alat bukti,” imbuh dia.
Mahfud MD mengklaim, wajar jika dirinya mengungkap masalah ini ke publik karena dirinya adalah Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK.

Tanggapan:
Menurut saya apa yang dilakukan oleh pak Mahfud Md itu sudah benar karena beliau telah berani membocorkan sebuah informasi mengenai penyalahgunaan anggaran negara. Masalah ini memang bukan masalah yang langka yang terjadi di Indonesia karena pemerintah Indonesia memang belum bersifat transparan dalam mengalokasikan anggaran sehingga sering muncul anggaran-anggaran yang entah darimana dan digunakan untuk apa. Jadi menurut saran saya para pejabat atau aparat sebaiknya melakukan transparansi terhadap anggaran-anggaran yang masuk dan keluar sehingga masyarakat atau publik dapat kembali percaya terhadap para pejabat atau aparat.