Nama : Hafid Riski Pratama
NPM : 2215011113
KELAS : B
NPM : 2215011113
KELAS : B
Posts made by Hafid Riski Pratama
Nama: Hafid Riski Pratama
Npm: 2215011113
Indonesia merupakan salah satu negara berkonstitusi yang mana UUD sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia dan menjadi pedoman dalam berkehidupan. Konstitusi mengalami banyak perubahan, perubahan tersebut terjadi karena saat itu Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara Orde Lama dapat dianggap kurang menggambarkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.Para pendiri negara kesatuan republik indonesia sepakat untuk menyusun undang-undang dasar sebagai undang-undang dasar tertulis dengan segala arti dan kewajibannya.
Npm: 2215011113
Indonesia merupakan salah satu negara berkonstitusi yang mana UUD sebagai hukum tertinggi di negara Indonesia dan menjadi pedoman dalam berkehidupan. Konstitusi mengalami banyak perubahan, perubahan tersebut terjadi karena saat itu Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara Orde Lama dapat dianggap kurang menggambarkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.Para pendiri negara kesatuan republik indonesia sepakat untuk menyusun undang-undang dasar sebagai undang-undang dasar tertulis dengan segala arti dan kewajibannya.
Nama : Hafid Riski Pratama
NPM : 2215011113
1. Hal positif pada artikel tersebut adalah masyarakat selalu aktif dalam mengawasi hukum yang hendak atau berlaku di negeri ini. Mungkin tanpa adanya masyarakat apalah arti demokrasi itu.selain itu , para ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas ikut berpartisipasi yang dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka.
2. Hakikat konstitusi adalah tanda bagi negara serta rambu² untuk benegara , konstitusi penting bagi negara karena konstitusi merupakan pedoman sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, negara tidak dapat mencapai tujuan yang memenuhi harapan warganya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak asasi warga negara.
Konstitusi lahir sebagai tuntutan dan harapan rakyat akan keadilan.
3. Contoh pejabat negara yang tidak konstitusional ialah bertindak semena-mena dan kekerasan. Sudah jelas pada UUD 1945 bangsa ini memiliki cita-cita melindungi segenap bangsa. Namun, Masih banyak aparat negara yang bertindak tidak sesuai dengan konstitusi. Mereka layak mendapatkan proses hukum yang sesuai dengan perbuatan mereka.
NPM : 2215011113
1. Hal positif pada artikel tersebut adalah masyarakat selalu aktif dalam mengawasi hukum yang hendak atau berlaku di negeri ini. Mungkin tanpa adanya masyarakat apalah arti demokrasi itu.selain itu , para ahli hukum dan aktivis demokrasi serta masyarakat luas ikut berpartisipasi yang dapat memengaruhi hasil dari putusan nanti yang akan memihak kehendak mereka.
2. Hakikat konstitusi adalah tanda bagi negara serta rambu² untuk benegara , konstitusi penting bagi negara karena konstitusi merupakan pedoman sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, negara tidak dapat mencapai tujuan yang memenuhi harapan warganya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak asasi warga negara.
Konstitusi lahir sebagai tuntutan dan harapan rakyat akan keadilan.
3. Contoh pejabat negara yang tidak konstitusional ialah bertindak semena-mena dan kekerasan. Sudah jelas pada UUD 1945 bangsa ini memiliki cita-cita melindungi segenap bangsa. Namun, Masih banyak aparat negara yang bertindak tidak sesuai dengan konstitusi. Mereka layak mendapatkan proses hukum yang sesuai dengan perbuatan mereka.
Nama : Hafid Riski Pratama
NPM : 2255011113
Kelas : Teknik Sipil B
NPM : 2255011113
Kelas : Teknik Sipil B
Nama: Hafid Riski Pratama
NPM : 2215011113
Kelas : Teknik Sipil B
bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan 1945 sampai sekarang ini telah banyak mengalami perubahan konstutusi mulai dari bentuk negara hingga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.pada 17 Agustus 1945 barulah Indonesia terbentuk menjadi negara Republik Indonesia,kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 lalu berubah kembali menjadi negara kesatuan pada 19 Mei 1950 yang kemudian terbentuk UUDS pada 15 Agustus 1950 dan kembali lagi menggunakan UUD 1945 pada tahun 1959.
Secara keseluruhan, tahapan-tahapan perkembangan konstitusi di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut mencakup penambahan kewenangan, pemenuhan hak-hak asasi manusia, memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta memberikan hak suara kepada warga negara yang sedang berada di luar negeri. Dampak-dampak tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
NPM : 2215011113
Kelas : Teknik Sipil B
bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan 1945 sampai sekarang ini telah banyak mengalami perubahan konstutusi mulai dari bentuk negara hingga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.pada 17 Agustus 1945 barulah Indonesia terbentuk menjadi negara Republik Indonesia,kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 lalu berubah kembali menjadi negara kesatuan pada 19 Mei 1950 yang kemudian terbentuk UUDS pada 15 Agustus 1950 dan kembali lagi menggunakan UUD 1945 pada tahun 1959.
Secara keseluruhan, tahapan-tahapan perkembangan konstitusi di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut mencakup penambahan kewenangan, pemenuhan hak-hak asasi manusia, memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta memberikan hak suara kepada warga negara yang sedang berada di luar negeri. Dampak-dampak tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.