NAMA : SHANDI BIMO WICAKSONO
NPM : 2255011012
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL

ANALISIS VIDEO “SUPREMASI HUKUM BAGIAN 1”

demokrasi dan demokratsaisi, dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum, demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi oleh dengan cara hukum masa lalu di bawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. tuntutan partisipasi masyarakat dan sekalian bagi badan dan institut makin menguat, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, semua dihadapkan dengan tantangan yg sama. semboyan bhinneka tunggal Ika juga menuntut untuk di wujudkan sebaik baiknya, di zaman dulu kekuasaan yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai tantangan.

hukum perlu diposisikan sebagai tulang untuk perekonomian dan bukan malah menjadi hambatan, para investor pertamanya akan melihat infrastruktur hukum bukan hal yang lain-lain, hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka

PERTAHANAN KITA BUKANLAH ALAT PERANG, ILMU PENGETAHUAN, DAN JUGA BERSEMBUNYI DI BAWAH TANAH, PERTAHANAN KITA ADALAH HUKUM DAN KETERATURAN

nama : SHANDI BIMO WICAKSONO
npm : 2255011012
kelas : B
prodi : TEKNIK SIPIL

nama: SHANDI BIMO WICAKSONO
npm : 2255011012
kelas : B
prodi : TEKNIK SIPIL

Nama : Shandi Bimo Wicaksono
Npm : 2255011012
kelas : sipil B

Nama : Shandi Bimo Wicaksono
NPM : 2255011012
Kelas : Sipil B

Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
hal positif yang saya dapatkan adalah bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk mempengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.
hal yang harus dibenahi adalah tentang keterbukaan pemerintah terhadap publik yang yang menjadikan publik sebagai unsur penting dalam demokrasi karena sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh sepenuhnya oleh MPR
Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
tujuan konstitusi berkaitan dengan pembatasan para pejabat negara dalam pelaksanaan pemerintahan yang sedang dijalankan. Hal ini dilakukan guna mencegah tindakan menyalahgunakan wewenang yang merugikan rakyat.
Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku yang tidak konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu, melanggar apa yang menjadi isi konstitusi atau melanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan di dalam konstitusi, dan menyalahgunakan konstitusi untuk kepentingan pribadi atau kelompok ataupun untuk memperkaya diri sendiri (korupsi), hukuman yang setimpaladalah hukuman yang sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku di dunia hukum di Indonesia ini, jika kejahatannya pantas dihukum mati, maka hukum mati lah