NAMA : Shandi Bimo Wicaksono
NPM : 2255011012
KELAS : Sipil B
PRODI : Teknik Sipil
NPM : 2255011012
KELAS : Sipil B
PRODI : Teknik Sipil
Posts made by shandi bimo
NAMA : Shandi Bimo Wicaksono
NPM : 2255011012
KELAS : Sipil B
PRODI : Teknik Sipil
NPM : 2255011012
KELAS : Sipil B
PRODI : Teknik Sipil
nama : Shandi Bimo Wicaksono
npm : 2255011012
kelas : Sipil B
1. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini, dari kegiatan ini Indonesia dapat menggunakan sebagai pelajaran agar dapat membuat langkah antisipasi sehingga kejadian serupa tidak terjadi di masa depan.
2. Menurut saya jika Indonesia tidak memiliki konsep wawasan nusantara kemungkinan akan terjadi konflik antar negara, seperti artikel yang disampaikan pada post test diatas. Kita juga akan kurang paham beberapa keberagaman yang ada di Indonesia.
3. Konsep wawasan nusantara yang digunakan dalam mencegah timbulnya artikel diatas dengan berdasar kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945
npm : 2255011012
kelas : Sipil B
1. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini, dari kegiatan ini Indonesia dapat menggunakan sebagai pelajaran agar dapat membuat langkah antisipasi sehingga kejadian serupa tidak terjadi di masa depan.
2. Menurut saya jika Indonesia tidak memiliki konsep wawasan nusantara kemungkinan akan terjadi konflik antar negara, seperti artikel yang disampaikan pada post test diatas. Kita juga akan kurang paham beberapa keberagaman yang ada di Indonesia.
3. Konsep wawasan nusantara yang digunakan dalam mencegah timbulnya artikel diatas dengan berdasar kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI 1945
nama : Shandi Bimo Wicaksono
npm : 2255011012
kelas : Sipil B
npm : 2255011012
kelas : Sipil B
NAMA : SHANDI BIMO WICAKSONO
NPM : 2255011012
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
ANALISIS VIDEO “SUPREMASI HUKUM BAGIAN 2”
dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang terpercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat, apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur oleh hukum dalam hukum yang sederhana maka negara dan masyarakat modern begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan lagi segala sesuatunya disebut custumary law/interactional law
hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini, kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandaran, hukum modern menjadi sosial politik yg penting dan dicari di tengah-tengah dunia dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum kita perlu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah nyaman yang membahagiakan rakyatnya, jika tidak negara Indonesia menjadi rumah yang tepat bagi para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. reformasi yang telah bergulir pada tahun 1998 membuka babak baru dalam kenegaraan hukum di Indonesia slogan reformasi antara lain yaknik demokratisasi dan juga desentralisasi, pembangunan masyarakat madani atau civil in society telah membuka poligon-polygon baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan tontonan masyarakat terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
NPM : 2255011012
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
ANALISIS VIDEO “SUPREMASI HUKUM BAGIAN 2”
dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang terpercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat, apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur oleh hukum dalam hukum yang sederhana maka negara dan masyarakat modern begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan lagi segala sesuatunya disebut custumary law/interactional law
hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini, kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang menjadi sandaran, hukum modern menjadi sosial politik yg penting dan dicari di tengah-tengah dunia dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum kita perlu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang menjadi rumah nyaman yang membahagiakan rakyatnya, jika tidak negara Indonesia menjadi rumah yang tepat bagi para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. reformasi yang telah bergulir pada tahun 1998 membuka babak baru dalam kenegaraan hukum di Indonesia slogan reformasi antara lain yaknik demokratisasi dan juga desentralisasi, pembangunan masyarakat madani atau civil in society telah membuka poligon-polygon baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan tontonan masyarakat terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat.