Posts made by Hana Nayomi Ratnayu 2215011042

Sipil B MKU PKN Genap 2023 -> PRETEST

by Hana Nayomi Ratnayu 2215011042 -
Nama : Hana Nayomi Ratnayu
NPM : 2215011042

1. Seperti yang diucapkan oleh wali kota Surabaya Tri Rismaharini "Tidak fair dan tidak adil kalau kemudian anak di usia ini dilibatkan, mereka belum mengerti apapun," saya setuju dengan pendapat yang beliau sampaikan. tidak sepatutnya anak-anak mengikuti demonstrasi karena anak-anak belum mengerti apapun mengenai permasalahan yang sedang terjadi, selain itu anak-anak juga belum dapat mengendalikan emosi nya dan mudah terpengaruh. Yang bisa saja melakukan tindakan tanpa memikirkan apa akibatnya yang malah menimbulkan kericuhan, terlebih aksi demostrasi dapat membahayakan keselamatan anak-anak. Hal positif yang dapat diambil, dalam aksi berdemostrasi tidak melibatkan anak-anak, sudah sepatutnya anak –anak belajar, bermain, dan bersekolah.

2. Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi yaitu ketika ingin menyampaikan aspirasi haruslah bertutur kata sopan, lugas, jelas, dan berdasar. Selain itu dalam menyapaikannya harus dengan kepala dingin dan tidak terlalu menggebu-gebu.

3. Kewajiban dasar manusia yaitu, sesuatu yang harus dilaksanakan/dikerjakan manusia untuk mendapatkan hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia tidak membatasi hak manusia karena pada dasarnya kewajiban dan hak saling berkaitan dan bertimbal-balik, apabila seseorang tidak menjalankan kewajibannya maka dia tidak akan mendapatkan haknya.

Sipil B MKU PKN Genap 2023 -> PRETEST

by Hana Nayomi Ratnayu 2215011042 -
Nama : Hana Nayomi Ratnayu
NPM : 2215011042
Kelas : Teknik Sipil B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!

Dari artikel tersebut saya mendapatkan bahwa saat ini Revisi UU MK menjadi wujud ancaman demokrasi konstituasinal di Indonesia, karena pembentukan UU tersebut yang dianggap terburu-buru tanpa menimbangkan urgensi di masa pandemik yang tidak menunjukan adanya “sense of crisis” dan tidak adanya urgensi yang jelas mengenai ketentuan – ketentuan di dalamnya , dalam pembentukan UU tersebut juga tidak transparasi dan tidak ada partisipasi public padahal kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Upaya mencegah terjadinya kerusakna demokrasi yaitu dengan mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK beserta dengan bukti-bukti. Untuk itu kita sebagai rakyat Indonesia harus melek akan apa yang sedang terjadi pada politik saat ini.
Hal yang harus dibenahi yaitu dalam pembentukan sebuah UU haruslah tranparasi dan melibatkan partisipasi rakyat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) dan (3). Karena tanpa rakyat mustahil sebuah negara akan terbentuk.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?

Hakikatnya konstitus merupakan aturan untuk bernegara. Adanya konstitusi sangat penting dalam bernegara karena konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaran negara dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan, sebuah negara akan hancur apabila tidak ada konstitusi didalamnya yang mengatur hukum dan memberikan pembatasan serta pengawasan terhadap kekuasaan politik.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?

Kasus penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan korupsi dan suap masih kerap terjadi hingga saat ini dan menjadi kasus yang paling sulit untuk dipecahkan solusinya hingga aparat keamanan kewalahan dengan kasus korupsi dan suap. Menurut saya pelaku yang melakukan korupsi dan suap semestinya diberikan hukuman yang setimpal sebagai tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan peraturan UUD 1945. Apabila telah terlepas dari hukuman tersebut maka pelaku dapat memperbaiki kehidupannya namun tidak dapat lagi menjabat sebagai orang pemerintahan.