NAMA : RAFAEL ARDIANSYAH
NPM : 2215011106
KELAS : B

Analisis Video "Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia"

Menurut saya sebenarnya tidak ada perbedaan antara UUD versi pengesahan 18 Agustus 1945 dengan UUD 1945 yang berlaku saat ini. UUD 1945 memang telah mengalami beberapa kali perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak mengubah substansi dari UUD 1945 itu sendiri.

Lalu bagaimana tahapan-tahapan perkembangan konstitusi dari awal RI berdiri sampai sekarang?

Berikut adalah tahapan-tahapan perkembangan konstitusi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini beserta dampak yang dipengaruhi oleh tahapan-tahapan tersebut:

Piagam Jakarta (1945)
Dampak dari Piagam Jakarta adalah pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal dari UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945)
Dampak dari UUD 1945 adalah menjadi dasar hukum tertinggi negara Indonesia hingga saat ini.

Konstituante (1956-1959)
Dampak dari Konstituante adalah tidak tercapainya tujuan untuk menyusun konstitusi baru yang akan menggantikan UUD 1945. Namun, proses ini memberikan pengalaman berharga bagi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan demokrasi.

Amandemen Konstitusi (1999-2002)
Dampak dari amandemen pertama adalah memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, amandemen kedua dan ketiga menyangkut penambahan kewenangan daerah dan pemberian hak kepada presiden untuk menunjuk menteri dari kalangan profesional. Amandemen ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Amandemen Konstitusi (2002-2003)
Dampak dari amandemen keempat adalah penambahan jumlah hak angket DPR, memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan memberikan hak suara kepada warga negara yang sedang berada di luar negeri. Amandemen kelima menyangkut penetapan batas masa jabatan presiden dan wakil presiden. Amandemen ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Amandemen Konstitusi (2019)
Dampak dari amandemen terbaru adalah penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum, pemberian hak suara kepada penyandang disabilitas, serta pemberian hak kepada DPR untuk membentuk panitia khusus untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum. Amandemen ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia.

Secara keseluruhan, tahapan-tahapan perkembangan konstitusi di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut mencakup penambahan kewenangan, pemenuhan hak-hak asasi manusia, memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta memberikan hak suara kepada warga negara yang sedang berada di luar negeri. Dampak-dampak tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Nama : Rafael Ardiansyah
Npm : 2215011106
Kelas : Teknik Sipil B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut?

Hal positif yang saya dapat dalam artikel tersebut adalah tentang pemerintah yang cukup tegas dalam menghadapi pandemi COVID-19. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meminimalisir penyebarluasan pandemi COVID-19 sehingga kita semua patut mendukung upaya yang dilakukan. Karena Pemerintah sedang mengamalkan amanat Konstitusi negara dalam prolognya “Melindungi segenap bangsa Indonesia”.

Lalu apakah ada konstitusi yang dilanggar?
Menurut saya memang penting untuk mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, tetapi hal tersebut tidak harus mengorbankan hak asasi manusia. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang manfaat PSBB sebelum menindak pelanggar. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menghormati harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam UUD dan UU HAM.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?

Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut tidak memiliki kerangka hukum yang jelas dan sistematis untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konstitusi, tugas-tugas pemerintahan dan hak-hak warga negara tidak akan terdefinisi dengan jelas, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bahkan kekacauan politik.

Konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena konstitusi menjadi dasar hukum dan aturan yang mengikat seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara, menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, dan menentukan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam memimpin negara.

Dengan konstitusi yang jelas dan efektif, negara dapat menciptakan kestabilan politik dan hukum yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi juga dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?

Tantangan kehidupan bernegara saat ini di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, di antaranya:
Perekonomian: Indonesia masih mengalami ketimpangan ekonomi dan pendapatan antara daerah yang satu dengan yang lain. Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah berdampak besar pada perekonomian nasional.
Pendidikan: Masih banyaknya anak-anak yang tidak terjangkau pendidikan serta kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kesehatan: Masih rendahnya akses kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, serta pengelolaan pandemi COVID-19 yang belum optimal.
Hukum dan hak asasi manusia: Masih terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan, seperti kasus-kasus kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut.Contohnya:

Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang Ekonomi: Pasal ini dapat dijadikan landasan dalam mengatur ekonomi Indonesia agar lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 31 UUD NRI 1945 tentang Pendidikan: Pasal ini menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara diharapkan untuk memenuhi hak tersebut dengan menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 28H UUD NRI 1945 tentang Kesehatan: Pasal ini menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara diharapkan untuk memenuhi hak tersebut dengan menyediakan akses kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 28 UUD NRI 1945 tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia: Pasal ini menjamin hak atas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara diharapkan untuk memenuhi hak tersebut dengan menyediakan akses keadilan yang merata dan menyelesaikan kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia.

4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!

Sebagai sebuah negara yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, sebagai warganegara, kita perlu memahami pentingnya kerjasama antarsuku, agama, budaya, dan bahasa untuk membangun negara yang lebih kuat dan maju.
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk memperkuat nilai persatuan dan kesatuan ini. Beberapa di antaranya adalah:
-Pendidikan yang inklusif: Pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan dan menghilangkan diskriminasi. Sebagai contoh, program pendidikan multikultural harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa anak-anak kita memahami keberagaman sebagai sesuatu yang positif dan menghormati perbedaan budaya, agama, dan bahasa.
-Meningkatkan kesadaran tentang keberagaman: Kesadaran tentang keberagaman harus ditingkatkan di kalangan masyarakat. Program-program yang mendorong dialog antarsuku, agama, dan budaya harus digalakkan untuk mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan pemahaman tentang satu sama lain.
-Keadilan sosial: Keadilan sosial adalah kunci penting dalam membangun negara yang kuat dan maju. Keadilan sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mendorong pemahaman dan toleransi yang lebih besar di antara kelompok-kelompok yang berbeda.
-Menyikapi isu-isu yang sensitif dengan bijak: Setiap negara memiliki isu-isu yang sensitif, seperti agama, politik, atau hak-hak asasi manusia. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi isu-isu ini dengan bijaksana dan saling menghormati, sehingga tidak menimbulkan konflik dan kerusuhan.

Dalam kesimpulan, sebagai warganegara, kita harus mendorong dan memperkuat nilai persatuan dan kesatuan, serta menghilangkan diskriminasi dan kebencian di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kita harus berupaya untuk membangun sebuah negara yang inklusif, adil, dan menghormati keberagaman, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dan kuat.

NAMA : RAFAEL ARDIANSYAH
NPM : 2215011106
KELAS B

NAMA : RAFAEL ARDIANSYAH
NPM : 2215011106
KELAS : B

NAMA : RAFAEL ARDIANSYAH
NPM : 2215011106
KELAS : B

ANALISIS JURNAL POST TEST
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah membangun warganegara yang baik dan menjadikannya demokratis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di Indonesia pendidikan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang baru. Banyak model yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan misi pendidikan hak asasi.

Pemerintahan yang berkuasa sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dimana telah dipraktikan pada masa orde baru yang merekayasa pendidikan kewarganegaraan dengan cara manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyaknya pelaku KKN oleh elite Orde Baru dalam mengelola negara. Masyarakat menyadari adanya kekurangan dalam demokrasi yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang sangat penting dalam penerapan demokrasi dan hak asasi manusia.

Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat. Beberapa konflik di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi.

Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, setidaknya ada enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut;
1. Kesadaran atas pluralisme
2. Musyawarah
3. Cara – cara yang sesuai tujuan
4. Norma kejujuran dalam pemufakatan
5. kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban
6. percobaan dan kesalahan

Lalu didalam jurnal tersebut menjelaskan mengapa HAM itu sangat penting karena kesadaran akan hak asasi diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Penanaman tentang pemahaman HAM akan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian masyarakat Indonesia harus menyadari kembali pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan agar dapat menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara.