NAMA : RAFAEL ARDIANSYAH
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
Posts made by Rafael Ardiansyah
NAMA : RAFAEL ARDIANSYAH
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
NAMA : RAFAEL ARDIANSYAH
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
NAMA : RAFAEL ARDIANSYAH
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
ANALISIS VIDEO “SUPREMASI HUKUM BAGIAN 2”
Dalam video tersebut dengan konteks kehidupan modern yang kompleks, supremasi hukum menjadi semakin penting karena memungkinkan terciptanya suatu tatanan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, banyak persoalan hukum yang muncul dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang kuat dan dapat menangani persoalan hukum yang semakin kompleks tersebut.
Supremasi hukum juga menjadi penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tengah kehidupan modern yang kompleks ini. Dalam kehidupan modern yang semakin terintegrasi dan saling terkait, terdapat berbagai isu terkait hak asasi manusia yang perlu diatasi secara efektif. Prinsip supremasi hukum dapat membantu dalam menjamin hak asasi manusia di tengah kompleksitas kehidupan modern ini.
Namun, di sisi lain, kehidupan modern yang kompleks ini juga menimbulkan tantangan baru bagi supremasi hukum. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, yang membuat terjadinya penyebaran informasi yang tidak terkendali dan mengakibatkan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang sulit terdeteksi. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas di dunia maya, serta meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam menghadapi tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan digital.
Selain itu, kompleksitas kehidupan modern juga menuntut adanya pengaturan hukum yang fleksibel dan dinamis, sehingga dapat menangani berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan modern ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan mampu menangani permasalahan hukum yang semakin kompleks.
Dalam kesimpulannya, supremasi hukum tetap menjadi prinsip dasar yang penting dalam kehidupan modern yang kompleks seperti saat ini. Dengan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, maka dapat tercipta tatanan hukum yang kuat dan efektif, yang dapat menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tengah kompleksitas kehidupan modern ini. Namun, tantangan-tantangan baru juga perlu diatasi secara responsif dan adaptif, sehingga supremasi hukum tetap relevan dan berdaya guna dalam mengatasi persoalan hukum di era modern ini.
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
ANALISIS VIDEO “SUPREMASI HUKUM BAGIAN 2”
Dalam video tersebut dengan konteks kehidupan modern yang kompleks, supremasi hukum menjadi semakin penting karena memungkinkan terciptanya suatu tatanan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, banyak persoalan hukum yang muncul dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang kuat dan dapat menangani persoalan hukum yang semakin kompleks tersebut.
Supremasi hukum juga menjadi penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tengah kehidupan modern yang kompleks ini. Dalam kehidupan modern yang semakin terintegrasi dan saling terkait, terdapat berbagai isu terkait hak asasi manusia yang perlu diatasi secara efektif. Prinsip supremasi hukum dapat membantu dalam menjamin hak asasi manusia di tengah kompleksitas kehidupan modern ini.
Namun, di sisi lain, kehidupan modern yang kompleks ini juga menimbulkan tantangan baru bagi supremasi hukum. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, yang membuat terjadinya penyebaran informasi yang tidak terkendali dan mengakibatkan terjadinya perbuatan melanggar hukum yang sulit terdeteksi. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas di dunia maya, serta meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam menghadapi tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan digital.
Selain itu, kompleksitas kehidupan modern juga menuntut adanya pengaturan hukum yang fleksibel dan dinamis, sehingga dapat menangani berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan modern ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan mampu menangani permasalahan hukum yang semakin kompleks.
Dalam kesimpulannya, supremasi hukum tetap menjadi prinsip dasar yang penting dalam kehidupan modern yang kompleks seperti saat ini. Dengan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, maka dapat tercipta tatanan hukum yang kuat dan efektif, yang dapat menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tengah kompleksitas kehidupan modern ini. Namun, tantangan-tantangan baru juga perlu diatasi secara responsif dan adaptif, sehingga supremasi hukum tetap relevan dan berdaya guna dalam mengatasi persoalan hukum di era modern ini.
NAMA : RAFAEL ARDIANSYAH
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
ANALISIS JURNAL
“PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA”
Penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan sulit diselesaikan secara instan. Meskipun pemerintah Jokowi telah melaksanakan beberapa reformasi hukum dan kebijakan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan supremasi hukum yang efektif di Indonesia.
Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi, yang mempengaruhi efektivitas dan integritas sistem peradilan. Korupsi telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menimbulkan ketidakadilan di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memberantas korupsi dan memperkuat independensi lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks. Hal ini juga perlu didukung oleh pemberian gaji dan fasilitas yang layak bagi para penegak hukum, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan meminimalisir risiko terjadinya korupsi dan praktik-praktik tidak etis lainnya.
Di samping itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan transparan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan peran media dalam mengawasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum.
Dalam kesimpulannya, penegakan hukum yang efektif dan terpercaya merupakan prasyarat penting bagi negara hukum yang demokratis dan stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia, dengan memperkuat independensi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum, serta memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas.
NPM : 2215011106
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
ANALISIS JURNAL
“PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA”
Penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan sulit diselesaikan secara instan. Meskipun pemerintah Jokowi telah melaksanakan beberapa reformasi hukum dan kebijakan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan supremasi hukum yang efektif di Indonesia.
Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi, yang mempengaruhi efektivitas dan integritas sistem peradilan. Korupsi telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menimbulkan ketidakadilan di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memberantas korupsi dan memperkuat independensi lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan kepolisian.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks. Hal ini juga perlu didukung oleh pemberian gaji dan fasilitas yang layak bagi para penegak hukum, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan meminimalisir risiko terjadinya korupsi dan praktik-praktik tidak etis lainnya.
Di samping itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan transparan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan peran media dalam mengawasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum.
Dalam kesimpulannya, penegakan hukum yang efektif dan terpercaya merupakan prasyarat penting bagi negara hukum yang demokratis dan stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia, dengan memperkuat independensi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum, serta memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas.