NAMA : RAMADHAN FUADY RAKHA SOFWAN
NPM : 2215012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini membicarakan tentang kegagalan penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019. Laporan tersebut mencatat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dan masyarakat.
Beberapa kasus yang mendapat perhatian media adalah kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi, penangkapan dan perlakuan buruk terhadap aktivis hak asasi manusia, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti LGBT.
Laporan juga menyoroti keterbatasan dalam akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan kesulitan mengakses proses peradilan yang adil.
Kesimpulan dari analisis artikel tersebut adalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dan tantangan. Diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dari semua pihak untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Salah satu aspek positif yang dapat ditarik dari artikel ini adalah semakin banyaknya perhatian dari masyarakat dan pemerintah terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Diharapkan dengan meningkatnya perhatian dan dukungan ini, penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat membaik di masa depan.
B. Demokrasi di Indonesia berasal dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan dan keberagaman dalam demokrasi. Adat istiadat dan budaya lokal sering mencerminkan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa saling menghormati. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun demokrasi inklusif di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui ke-Tuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang agama, memiliki hak yang sama dan dihormati dalam proses demokrasi.
Nilai-nilai dasar demokrasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga demokrasi sangat sesuai diterapkan di negara ini dengan mengambil inspirasi dari Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang mendasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, di mana sila pertama Pancasila tentang ke-Tuhanan Yang Maha Esa menjadi prinsip utama yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini tetap mengakui keberagaman agama dan menolak paham ateisme.
C.Di Indonesia, nilai-nilai hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam praktik demokrasi saat ini. Pemerintah dan lembaga negara terus berupaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak politik, hak perempuan, hak minoritas, dan hak-hak kelompok rentan lainnya.
Namun, penting untuk menyadari bahwa praktik demokrasi merupakan proses yang terus berkembang dan kompleks. Tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, intoleransi, dan kekerasan masih ada dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan kekuatan demokrasi dengan terus berpartisipasi, mengawasi pemerintah, dan menggunakan hak-hak mereka secara bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini berusaha untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk memperkuat demokrasi, mengatasi tantangan yang ada, dan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan negara.
D. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai tindakan dan sikap para anggota parlemen, serta memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja mereka. Di samping itu, partai politik juga perlu mengembangkan mekanisme internal yang mendorong integritas dan akuntabilitas anggota parlemen.
Peran media dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peranan penting dalam mengungkapkan dan mengawasi tindakan anggota parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Dengan melalui transparansi dan pemantauan yang efektif, diharapkan anggota parlemen akan merasa lebih bertanggung jawab dan mampu melayani kepentingan rakyat dengan lebih baik. Dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, dan meningkatkan pendidikan politik yang baik, diharapkan praktik demokrasi dapat ditingkatkan, dan anggota parlemen dapat lebih dekat dengan kepentingan nyata masyarakat yang mereka wakili.
E. Kekuasaan kharismatik dimulai dari praktik-praktik tradisional atau agama yang memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, serta menciptakan situasi yang kompleks yang dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia dalam era demokrasi saat ini yang lebih matang.
NPM : 2215012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini membicarakan tentang kegagalan penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019. Laporan tersebut mencatat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dan masyarakat.
Beberapa kasus yang mendapat perhatian media adalah kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi, penangkapan dan perlakuan buruk terhadap aktivis hak asasi manusia, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti LGBT.
Laporan juga menyoroti keterbatasan dalam akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan kesulitan mengakses proses peradilan yang adil.
Kesimpulan dari analisis artikel tersebut adalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dan tantangan. Diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dari semua pihak untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Salah satu aspek positif yang dapat ditarik dari artikel ini adalah semakin banyaknya perhatian dari masyarakat dan pemerintah terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Diharapkan dengan meningkatnya perhatian dan dukungan ini, penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat membaik di masa depan.
B. Demokrasi di Indonesia berasal dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan dan keberagaman dalam demokrasi. Adat istiadat dan budaya lokal sering mencerminkan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa saling menghormati. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun demokrasi inklusif di Indonesia.
Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui ke-Tuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang agama, memiliki hak yang sama dan dihormati dalam proses demokrasi.
Nilai-nilai dasar demokrasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga demokrasi sangat sesuai diterapkan di negara ini dengan mengambil inspirasi dari Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang mendasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, di mana sila pertama Pancasila tentang ke-Tuhanan Yang Maha Esa menjadi prinsip utama yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini tetap mengakui keberagaman agama dan menolak paham ateisme.
C.Di Indonesia, nilai-nilai hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam praktik demokrasi saat ini. Pemerintah dan lembaga negara terus berupaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak politik, hak perempuan, hak minoritas, dan hak-hak kelompok rentan lainnya.
Namun, penting untuk menyadari bahwa praktik demokrasi merupakan proses yang terus berkembang dan kompleks. Tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, intoleransi, dan kekerasan masih ada dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan kekuatan demokrasi dengan terus berpartisipasi, mengawasi pemerintah, dan menggunakan hak-hak mereka secara bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini berusaha untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk memperkuat demokrasi, mengatasi tantangan yang ada, dan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan negara.
D. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai tindakan dan sikap para anggota parlemen, serta memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja mereka. Di samping itu, partai politik juga perlu mengembangkan mekanisme internal yang mendorong integritas dan akuntabilitas anggota parlemen.
Peran media dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peranan penting dalam mengungkapkan dan mengawasi tindakan anggota parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Dengan melalui transparansi dan pemantauan yang efektif, diharapkan anggota parlemen akan merasa lebih bertanggung jawab dan mampu melayani kepentingan rakyat dengan lebih baik. Dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, dan meningkatkan pendidikan politik yang baik, diharapkan praktik demokrasi dapat ditingkatkan, dan anggota parlemen dapat lebih dekat dengan kepentingan nyata masyarakat yang mereka wakili.
E. Kekuasaan kharismatik dimulai dari praktik-praktik tradisional atau agama yang memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, serta menciptakan situasi yang kompleks yang dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia dalam era demokrasi saat ini yang lebih matang.