NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Posts made by PUTRI ANJANI
NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Wawasan berasal dari kata wawas atau dalam bahasa jawa artinta pandangan,tinjauan atau penglihatan indrawi selanjutnya kata mawas yang berarti memandang,meninjau atau melihat. Sedangkan wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat,bangsa, dan wilayah negra kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut,udara diatasnya menjadi kesatuan politik,ekonomi,sosial,budaya, dan pertahanan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh bangsa Indonesia. Wawasan nusantara juga memiliki manfaat sebagai pedoman,motivasi,dorongan serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan serta tindakan bagi penyelengara negara ditingkat pusat dan daerah maupun seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah. Sehingga wawasan nusantara merupakan hal yang penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh bangsa indonesia. Perbedaan persepsi atau pendapat dalam konteks sosiologis aupun politis diangap hal yang wajar dan sah. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk masyrakat yang dinamis dan kreatif unutk saling menyesuaikan menuju integrasi.
Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa indonesia juga memperjuangkan wawasan nusantara berdasarkan deklarasi juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bagsa lain atau masyarakay internasional. Setelah perjuangan yang panjang akhirnya konvensi PBB 1982 dikenal sebagai United Nation Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Sesuai dengan namanya, UNCLOS 1982 membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dilansir dari United Nations, konvensi hukum laut ini mulai berlaku pada 16 November 1994. Pemberlakukan konvensi ini berarti seluruh negara peserta harus tunduk pada peraturannya, termasuk Indonesia. Secara garis besar, konvensi ini terdiri atas 320 pasal dengan sembilan lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan.
Latar beakang sosiologis wawasan nusantara bangsa indonesia memandang wilayah sebagai satu kesatuan namun seiring perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan termasuk kesatuan dalam satu bangsa. Berdasarkan GBHN wawasan nusantara ialah cara pandang dan sikap bagsa indonesia mengena diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara wilayah indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna serta penduduk yang menduduki tempat itu. Namun demikian konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang segalanya menjadi satu kesatuan. Luasnya bangsa indonesia menjadi suatu tantangan bagi bangsa untuk mengelolanya.
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Wawasan berasal dari kata wawas atau dalam bahasa jawa artinta pandangan,tinjauan atau penglihatan indrawi selanjutnya kata mawas yang berarti memandang,meninjau atau melihat. Sedangkan wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat,bangsa, dan wilayah negra kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut,udara diatasnya menjadi kesatuan politik,ekonomi,sosial,budaya, dan pertahanan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh bangsa Indonesia. Wawasan nusantara juga memiliki manfaat sebagai pedoman,motivasi,dorongan serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan serta tindakan bagi penyelengara negara ditingkat pusat dan daerah maupun seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah. Sehingga wawasan nusantara merupakan hal yang penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh bangsa indonesia. Perbedaan persepsi atau pendapat dalam konteks sosiologis aupun politis diangap hal yang wajar dan sah. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk masyrakat yang dinamis dan kreatif unutk saling menyesuaikan menuju integrasi.
Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa indonesia juga memperjuangkan wawasan nusantara berdasarkan deklarasi juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bagsa lain atau masyarakay internasional. Setelah perjuangan yang panjang akhirnya konvensi PBB 1982 dikenal sebagai United Nation Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Sesuai dengan namanya, UNCLOS 1982 membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Konvensi ini ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Dilansir dari United Nations, konvensi hukum laut ini mulai berlaku pada 16 November 1994. Pemberlakukan konvensi ini berarti seluruh negara peserta harus tunduk pada peraturannya, termasuk Indonesia. Secara garis besar, konvensi ini terdiri atas 320 pasal dengan sembilan lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan.
Latar beakang sosiologis wawasan nusantara bangsa indonesia memandang wilayah sebagai satu kesatuan namun seiring perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan termasuk kesatuan dalam satu bangsa. Berdasarkan GBHN wawasan nusantara ialah cara pandang dan sikap bagsa indonesia mengena diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara wilayah indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna serta penduduk yang menduduki tempat itu. Namun demikian konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang segalanya menjadi satu kesatuan. Luasnya bangsa indonesia menjadi suatu tantangan bagi bangsa untuk mengelolanya.
NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A.Meskipun terdapat beberapa perkembangan baik lainnya, tahun 2019 di Indonesia menandai kemunduran HAM. Walaupun hak asasi manusia penting untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara agar merasa aman. Namun, berdasarkan artikel tersebut, dapat dilihat bahwa tahun 2019 HAM di Indonesia menghadapi beberapa masalah, seperti agenda HAM yang terhambat, mutu HAM yang mengalami penurunan, serangan terhadap para pembela HAM, dan masih banyak lagi.
Dalam kasus kerusuhan di Papua yang dipicu oleh tindakan rasisme aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, terlihat jelas bahwa beberapa oknum aparat penegak hukum telah melanggar HAM yang seharusnya mereka jamin dan lindungi. Mereka yang seharusnya memiliki tugas melindungi malah melakukan tindakan yang merusak dan melanggar hak asasi manusia warga negara. Oleh karena itu, penting bagi pelanggaran ini untuk diberikan sanksi tegas agar oknum-oknum negara yang tidak profesional ini segera mundur dan kehilangan kekuasaannya.
Hal positif yang dapat kita kutip adalah bahwa terjadi kemajuan dalam upaya reformasi yang bertujuan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum secara efektif, serta mereformasi sektor keamanan publik. Reformasi tersebut mencakup perbaikan dalam sistem hukum yang lebih transparan dan adil, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan tindakan aparat keamanan. Selain itu, juga terdapat langkah-langkah konkret untuk memperkuat hak asasi manusia melalui kebijakan publik yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi tentang HAM. Semua ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.
B.Ketuhanan yang maha esa yang diambil dari Pancasila sebagai sila ke-1 memiliki arti penting dalam menciptakan masyarakat yang bebas dan memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan keinginan mereka, tanpa menghakimi atau merendahkan agama-agama lainnya. Prinsip ini mendorong terbentuknya kehidupan yang beragam dan harmonis, sebagaimana tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Dalam masyarakat yang menghormati prinsip ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka, sambil menjaga kerukunan antaragama dan saling menghormati perbedaan. Dengan demikian, terwujudlah keragaman yang menjadi kekuatan bersama dalam membangun negara yang inklusif dan harmonis.
C. Meskipun Indonesia memandu dirinya dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan negara, ironisnya masih terjadi pelanggaran HAM yang terjadi secara menyimpang dari pedoman dasar.
D. Penipuan publik yang terjadi secara merajalela tentu akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Anggota parlemen memiliki tugas yang mulia untuk mewakili rakyat dan negara. Mereka bertanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat rakyat guna menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
E. Pihak yang terlibat dalam perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai individu yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Mereka dengan sengaja mengarahkan bawahan dan masyarakat umum untuk mengikuti kehendak dan keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan keadaan. Dampaknya, masyarakat menjadi terkekang dalam keterbatasan pilihan dan kebebasan mereka, karena hanya dihadapkan pada ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah atau kelompok elit tersebut. Akibatnya, masyarakat kehilangan motivasi untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, karena mereka merasa bahwa suara dan pendapat mereka tidak dihargai atau didengar oleh pihak yang berwenang.
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A.Meskipun terdapat beberapa perkembangan baik lainnya, tahun 2019 di Indonesia menandai kemunduran HAM. Walaupun hak asasi manusia penting untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara agar merasa aman. Namun, berdasarkan artikel tersebut, dapat dilihat bahwa tahun 2019 HAM di Indonesia menghadapi beberapa masalah, seperti agenda HAM yang terhambat, mutu HAM yang mengalami penurunan, serangan terhadap para pembela HAM, dan masih banyak lagi.
Dalam kasus kerusuhan di Papua yang dipicu oleh tindakan rasisme aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, terlihat jelas bahwa beberapa oknum aparat penegak hukum telah melanggar HAM yang seharusnya mereka jamin dan lindungi. Mereka yang seharusnya memiliki tugas melindungi malah melakukan tindakan yang merusak dan melanggar hak asasi manusia warga negara. Oleh karena itu, penting bagi pelanggaran ini untuk diberikan sanksi tegas agar oknum-oknum negara yang tidak profesional ini segera mundur dan kehilangan kekuasaannya.
Hal positif yang dapat kita kutip adalah bahwa terjadi kemajuan dalam upaya reformasi yang bertujuan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum secara efektif, serta mereformasi sektor keamanan publik. Reformasi tersebut mencakup perbaikan dalam sistem hukum yang lebih transparan dan adil, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan tindakan aparat keamanan. Selain itu, juga terdapat langkah-langkah konkret untuk memperkuat hak asasi manusia melalui kebijakan publik yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi tentang HAM. Semua ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.
B.Ketuhanan yang maha esa yang diambil dari Pancasila sebagai sila ke-1 memiliki arti penting dalam menciptakan masyarakat yang bebas dan memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan keinginan mereka, tanpa menghakimi atau merendahkan agama-agama lainnya. Prinsip ini mendorong terbentuknya kehidupan yang beragam dan harmonis, sebagaimana tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Dalam masyarakat yang menghormati prinsip ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka, sambil menjaga kerukunan antaragama dan saling menghormati perbedaan. Dengan demikian, terwujudlah keragaman yang menjadi kekuatan bersama dalam membangun negara yang inklusif dan harmonis.
C. Meskipun Indonesia memandu dirinya dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan negara, ironisnya masih terjadi pelanggaran HAM yang terjadi secara menyimpang dari pedoman dasar.
D. Penipuan publik yang terjadi secara merajalela tentu akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Anggota parlemen memiliki tugas yang mulia untuk mewakili rakyat dan negara. Mereka bertanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat rakyat guna menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
E. Pihak yang terlibat dalam perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai individu yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Mereka dengan sengaja mengarahkan bawahan dan masyarakat umum untuk mengikuti kehendak dan keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan keadaan. Dampaknya, masyarakat menjadi terkekang dalam keterbatasan pilihan dan kebebasan mereka, karena hanya dihadapkan pada ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah atau kelompok elit tersebut. Akibatnya, masyarakat kehilangan motivasi untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, karena mereka merasa bahwa suara dan pendapat mereka tidak dihargai atau didengar oleh pihak yang berwenang.
NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR