NAMA : PUSPITA HAPSARI
NPM : 2255012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2255012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Posts made by Puspita Hapsari
NAMA : PUSPITA HAPSARI
NPM : 2255012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Wawasan Nusantara merupakan kunci untuk memahami Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan dan menunjukkan cinta terhadap negara kita. Melalui pemahaman mengenai wawasan Nusantara, jiwa nasionalisme dapat tumbuh dalam diri setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara mencakup pandangan bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara, serta aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Peran penting Wawasan Nusantara adalah menciptakan persepsi yang sama di antara seluruh warga negara Indonesia, juga memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, serta dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Meskipun perbedaan persepsi wajar terjadi, hal ini diharapkan dapat mendorong dinamika dan sinergi masyarakat menuju integrasi.
Latar belakang sejarah menjadi penyebab munculnya Wawasan Nusantara, dan upaya memperjuangkan wawasan ini juga dilakukan melalui deklarasi Djuanda ke forum internasional untuk mendapatkan pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Keputusan PBB dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menjadi landasan hukum untuk wawasan ini dan diatur dalam undang-undang. Dilihat dari sisi sosiologis, wawasan Nusantara menganggap wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan, namun seiring berjalannya waktu, konsepsi wawasan ini juga mencakup pandangan mengenai kesatuan identitas, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sebagai satu bangsa dalam GBHN tahun 1993 dan 1988. Persatuan bangsa diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus.
Melalui wawasan Nusantara, wilayah Indonesia dengan kekayaan alam, flora, dan fauna menjadi sangat luas. Namun, wawasan ini mengajak kita untuk melihat luasnya wilayah dan keragaman yang ada sebagai satu kesatuan. Keragaman identitas, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan tersebut. Dalam mengelola kekayaan alam tersebut, masyarakat diharapkan dapat menghadapi tantangan berupa potensi ancaman dan potensi keunggulan serta manfaatnya. Keutuhan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan menjadi pendorong bagi bangsa yang rukun dan bersatu, tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Semua ini akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam masyarakat yang pada akhirnya membentuk sikap bela negara.
Jiwa nasionalisme dapat tumbuh melalui pemahaman terhadap wawasan Nusantara. Kata "wawasan" berasal dari bahasa Jawa yang memiliki
NPM : 2255012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
Wawasan Nusantara merupakan kunci untuk memahami Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan dan menunjukkan cinta terhadap negara kita. Melalui pemahaman mengenai wawasan Nusantara, jiwa nasionalisme dapat tumbuh dalam diri setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara mencakup pandangan bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara, serta aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Peran penting Wawasan Nusantara adalah menciptakan persepsi yang sama di antara seluruh warga negara Indonesia, juga memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, serta dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Meskipun perbedaan persepsi wajar terjadi, hal ini diharapkan dapat mendorong dinamika dan sinergi masyarakat menuju integrasi.
Latar belakang sejarah menjadi penyebab munculnya Wawasan Nusantara, dan upaya memperjuangkan wawasan ini juga dilakukan melalui deklarasi Djuanda ke forum internasional untuk mendapatkan pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional. Keputusan PBB dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menjadi landasan hukum untuk wawasan ini dan diatur dalam undang-undang. Dilihat dari sisi sosiologis, wawasan Nusantara menganggap wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan, namun seiring berjalannya waktu, konsepsi wawasan ini juga mencakup pandangan mengenai kesatuan identitas, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan sebagai satu bangsa dalam GBHN tahun 1993 dan 1988. Persatuan bangsa diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus.
Melalui wawasan Nusantara, wilayah Indonesia dengan kekayaan alam, flora, dan fauna menjadi sangat luas. Namun, wawasan ini mengajak kita untuk melihat luasnya wilayah dan keragaman yang ada sebagai satu kesatuan. Keragaman identitas, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan tersebut. Dalam mengelola kekayaan alam tersebut, masyarakat diharapkan dapat menghadapi tantangan berupa potensi ancaman dan potensi keunggulan serta manfaatnya. Keutuhan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan menjadi pendorong bagi bangsa yang rukun dan bersatu, tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Semua ini akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam masyarakat yang pada akhirnya membentuk sikap bela negara.
Jiwa nasionalisme dapat tumbuh melalui pemahaman terhadap wawasan Nusantara. Kata "wawasan" berasal dari bahasa Jawa yang memiliki
NAMA: PUSPITA HAPSARI
NPM: 2255012010
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
NPM: 2255012010
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
NAMA : PUSPITA HAPSARI
NPM : 2255012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel di atas menyajikan gambaran yang suram mengenai situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak pelanggaran HAM berat yang perlu ditangani, sementara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap adanya kemunduran demokrasi dan ancaman rezim otoritarian. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan. Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional, dan langkah reformasi kunci telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM, supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Gerakan masyarakat, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan komunitas masyarakat di Kendeng, juga menunjukkan harapan dalam mempertahankan hak-hak mereka. Meskipun tantangan masih ada, partisipasi masyarakat sipil sebagai penegak HAM dan kritis terhadap kebijakan tanpa dasar yang kuat merupakan faktor penting dalam mencapai kemajuan.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat. Prinsip demokrasi berkeTuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berdemokrasi. Pendapat tentang prinsip ini bervariasi, namun penting untuk menjaga keseimbangan antara inklusivitas, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip demokrasi tersebut harus diinterpretasikan secara inklusif dan tidak boleh digunakan untuk membatasi kebebasan beragama atau mengesampingkan hak-hak minoritas.
C. terdapat catatan mengenai beberapa kelemahan dalam praktik demokrasi Indonesia terkait dengan penghormatan terhadap HAM. Lembaga dan pakar yang disebutkan dalam artikel menyatakan bahwa masih terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan perlindungan terhadap HAM. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan dasar yang kuat untuk demokrasi di Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi HAM secara konsisten.
Dalam upaya memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk terus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM, dan memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran HAM. Upaya ini harus dilakukan dengan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mewujudkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi HAM dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
D. kita harus menyadari bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi politik dan kepentingan nyata masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, sikap yang tepat adalah dengan memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap para anggota parlemen. Masyarakat perlu aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil rakyat, serta mengajukan tuntutan yang jelas agar kepentingan mereka benar-benar tercermin dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.
E. Pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi dewasa. Praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk membangun masyarakat yang sadar akan hak asasi manusia dan kritis terhadap manipulasi kekuasaan. Pendidikan, keterlibatan aktif, dan institusi yang bertanggung jawab diperlukan untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NPM : 2255012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel di atas menyajikan gambaran yang suram mengenai situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak pelanggaran HAM berat yang perlu ditangani, sementara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap adanya kemunduran demokrasi dan ancaman rezim otoritarian. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan. Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional, dan langkah reformasi kunci telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM, supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Gerakan masyarakat, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan komunitas masyarakat di Kendeng, juga menunjukkan harapan dalam mempertahankan hak-hak mereka. Meskipun tantangan masih ada, partisipasi masyarakat sipil sebagai penegak HAM dan kritis terhadap kebijakan tanpa dasar yang kuat merupakan faktor penting dalam mencapai kemajuan.
B. Demokrasi Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat. Prinsip demokrasi berkeTuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berdemokrasi. Pendapat tentang prinsip ini bervariasi, namun penting untuk menjaga keseimbangan antara inklusivitas, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip demokrasi tersebut harus diinterpretasikan secara inklusif dan tidak boleh digunakan untuk membatasi kebebasan beragama atau mengesampingkan hak-hak minoritas.
C. terdapat catatan mengenai beberapa kelemahan dalam praktik demokrasi Indonesia terkait dengan penghormatan terhadap HAM. Lembaga dan pakar yang disebutkan dalam artikel menyatakan bahwa masih terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan perlindungan terhadap HAM. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan dasar yang kuat untuk demokrasi di Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi HAM secara konsisten.
Dalam upaya memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk terus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM, dan memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran HAM. Upaya ini harus dilakukan dengan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mewujudkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi HAM dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
D. kita harus menyadari bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi politik dan kepentingan nyata masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, sikap yang tepat adalah dengan memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap para anggota parlemen. Masyarakat perlu aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil rakyat, serta mengajukan tuntutan yang jelas agar kepentingan mereka benar-benar tercermin dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.
E. Pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi dewasa. Praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk membangun masyarakat yang sadar akan hak asasi manusia dan kritis terhadap manipulasi kekuasaan. Pendidikan, keterlibatan aktif, dan institusi yang bertanggung jawab diperlukan untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
NAMA : PUSPITA HAPSARI
NPM : 2255012010
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur
NPM : 2255012010
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur