APRIYANA BORUSIMBOLON
2216041112
2216041112
Kiriman dibuat oleh APRIYANA BORUSIMBOLON
HAN REG.C -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
oleh APRIYANA BORUSIMBOLON -
Nama: APRIYANA BORUSIMBOLON
NPM:2216041112
Prospek kemenangan seorang kandidat dalam situasi politik sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri pribadi seperti kinerja dan tingkat popularitas. Klaim ini mewakili tren dalam politik kontemporer, ketika para pemilih seringkali mendasarkan dukungan mereka kepada kandidat pada kepribadian dan sifat pribadi mereka serta catatan pencapaian mereka. Meski karakteristik individu memiliki peran besar, pernyataan tersebut juga mengisyaratkan bahwa partai politik yang mendukungnya tidak selalu menjadi pemenang. Partai politik tetap menjadi krusial dalam sistem politik yang demokratis sebagai cara untuk memobilisasi pemilih, mendapatkan dukungan politik, dan menyediakan kandidat untuk sebuah forum.
Dalam menentukan Calon yang akan dipilih,kepuasan akan kinerja Calon ditingkat masyarakat dianggap penting. Dedy Hermawan merekomendasikan agar tingkat kepuasan masyarakat melebihi 60%. Efektifitas dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berdampak pada kepuasan publik. Dalam studi politik tentang elektabilitas Calon, melacak tingkat kepuasan publik menjadi sangat penting. Calon harus memiliki sumber daya logistik yang cukup mengingat situasi Pilwakot. Hal ini menggambarkan komponen keuangan penting dari proses kampanye politik. Dedy Hermawan berharap Pilwakot 2024 lebih mengedepankan penentangan ide dan pandangan daripada terpengaruh politik uang
NPM:2216041112
Prospek kemenangan seorang kandidat dalam situasi politik sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri pribadi seperti kinerja dan tingkat popularitas. Klaim ini mewakili tren dalam politik kontemporer, ketika para pemilih seringkali mendasarkan dukungan mereka kepada kandidat pada kepribadian dan sifat pribadi mereka serta catatan pencapaian mereka. Meski karakteristik individu memiliki peran besar, pernyataan tersebut juga mengisyaratkan bahwa partai politik yang mendukungnya tidak selalu menjadi pemenang. Partai politik tetap menjadi krusial dalam sistem politik yang demokratis sebagai cara untuk memobilisasi pemilih, mendapatkan dukungan politik, dan menyediakan kandidat untuk sebuah forum.
Dalam menentukan Calon yang akan dipilih,kepuasan akan kinerja Calon ditingkat masyarakat dianggap penting. Dedy Hermawan merekomendasikan agar tingkat kepuasan masyarakat melebihi 60%. Efektifitas dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berdampak pada kepuasan publik. Dalam studi politik tentang elektabilitas Calon, melacak tingkat kepuasan publik menjadi sangat penting. Calon harus memiliki sumber daya logistik yang cukup mengingat situasi Pilwakot. Hal ini menggambarkan komponen keuangan penting dari proses kampanye politik. Dedy Hermawan berharap Pilwakot 2024 lebih mengedepankan penentangan ide dan pandangan daripada terpengaruh politik uang
Nama: APRIYANA BORUSIMBOLON
NPM:2216041112
Tanggapan saya terhadap gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita karena tidak ingin viral adalah suatu tindakan yang tidak baik atau tidak pantas dilakukan.Tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menutupi informasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi pemerintah atau pihak terkait.
selain itu,pentingnya kebebasan pers dalam membangun masyarakat demokratis. Kebebasan pers juga membuat masyarakat dalam memiliki akses terhadap informasi.
NPM:2216041112
Tanggapan saya terhadap gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita karena tidak ingin viral adalah suatu tindakan yang tidak baik atau tidak pantas dilakukan.Tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menutupi informasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi pemerintah atau pihak terkait.
selain itu,pentingnya kebebasan pers dalam membangun masyarakat demokratis. Kebebasan pers juga membuat masyarakat dalam memiliki akses terhadap informasi.
HAN REG.C -> Pertemuan 11 -> Pertemuan 11 -> Re: Pertemuan 11
oleh APRIYANA BORUSIMBOLON -
Nama: APRIYANA BORUSIMBOLON
NPM:2216041112
Komentar saya mengenai penetapan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu merupakan berita yang tidak asing lagi bagi warga Indonesia karena banyaknya pejabat tinggi sering melakukan korupsi. Selain Hasbi, KPK juga menetapkan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.Meskipun belum ada tanggapan resmi dari KPK mengenai proses hukum , fakta-fakta yang terungkap menunjukkan adanya dugaan terkait suap dalam pengurusan perkara di MA.
Penting bagi lembaga penegak hukum seperti KPK untuk melanjutkan proses hukum dengan transparansi dan keadilan. Jika terbukti bersalah, pihak yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindakan ini juga harus menjadi contoh bagi pejabat lainnya bahwa korupsi tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sangat penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak mengenal batasan dan dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan yang seharusnya menjadi penegak hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan, baik dalam penyelidikan, penindakan, maupun pencegahan.semoga kasus ini dapat terselesaikan dengan cepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia
NPM:2216041112
Komentar saya mengenai penetapan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu merupakan berita yang tidak asing lagi bagi warga Indonesia karena banyaknya pejabat tinggi sering melakukan korupsi. Selain Hasbi, KPK juga menetapkan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.Meskipun belum ada tanggapan resmi dari KPK mengenai proses hukum , fakta-fakta yang terungkap menunjukkan adanya dugaan terkait suap dalam pengurusan perkara di MA.
Penting bagi lembaga penegak hukum seperti KPK untuk melanjutkan proses hukum dengan transparansi dan keadilan. Jika terbukti bersalah, pihak yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindakan ini juga harus menjadi contoh bagi pejabat lainnya bahwa korupsi tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sangat penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak mengenal batasan dan dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan yang seharusnya menjadi penegak hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan, baik dalam penyelidikan, penindakan, maupun pencegahan.semoga kasus ini dapat terselesaikan dengan cepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia
Nama: APRIYANA BORUSIMBOLON
NPM:2216041112
Memperbaiki infrastruktur, termasuk jalan-jalan, adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Oleh karena itu, perbaikan jalan-jalan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, tanpa adanya intervensi politik yang hanya mengutamakan kepentingan tertentu.
Tapi, jika perbaikan jalan-jalan di Provinsi Lampung dilakukan menjelang kunjungan presiden Jokowi dan pejabat negara atau untuk tujuan politik tertentu bukan keputusan yang tepat, karena dapat menimbulkan kesan bahwa perbaikan jalan hanya dilakukan demi kepentingan politik. Selain itu, mengejar perbaikan jalan secara terburu-buru dapat mengorbankan kualitas hasil perbaikan jalan tersebut.
Sebaiknya, perbaikan jalan seharusnya dilakukan secara berkala dan terencana, tanpa adanya pertimbangan politik tertentu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
NPM:2216041112
Memperbaiki infrastruktur, termasuk jalan-jalan, adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Oleh karena itu, perbaikan jalan-jalan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terencana, tanpa adanya intervensi politik yang hanya mengutamakan kepentingan tertentu.
Tapi, jika perbaikan jalan-jalan di Provinsi Lampung dilakukan menjelang kunjungan presiden Jokowi dan pejabat negara atau untuk tujuan politik tertentu bukan keputusan yang tepat, karena dapat menimbulkan kesan bahwa perbaikan jalan hanya dilakukan demi kepentingan politik. Selain itu, mengejar perbaikan jalan secara terburu-buru dapat mengorbankan kualitas hasil perbaikan jalan tersebut.
Sebaiknya, perbaikan jalan seharusnya dilakukan secara berkala dan terencana, tanpa adanya pertimbangan politik tertentu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.