Nama : Diva Aulia Ramadanti
NPM : 2216041103

Tanggapan saya terhadap jalan jalan rusak di provisnsi lampung mulai dikebut perbaikannya merupakan kabar baik. Karena jalan jalanan di provinsi lampung khususnya di kabupaten kabupaten masih banyak yang jelek bahkan untuk dilewatinya harus menggunakan alat alat khusus untuk membantu kendaraan berjalan. Kabar ini tidak lepas dari anak muda yang awalnya mengkritik jalanan dan infrastruktur provinsi lampung yang dinilai masih belum mempuni. Ia adalah bima karena seorang pemuda ini yang mengkritik lampung secara terang terangan ditambah sarkasnya banyak masyarakat lampung yang mulai peduli dan berani berbicara bahwa dilampung masih banyak yang jelek dan kurang memadai.
Tetapi mengapa jalanan dilampung baru diperbaiki setelah adanya kritik dari saudara bima dan kunjungan presiden. Hal tersebut masih menjadi pertanyaan banyak masyarakat lampung. Terlebih lagi perbaikan jalan atau infrastruktur seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memperbaikinya sebelum ada yang mengkritik ataupun kunjungan presiden. Jadi saya berharap pemerintah daerah khususnya provinsi lampung bisa melakukan perbaikan jalan atau infrastruktur lampung secara berkala, terencana, dan teroganisir dengan baik tanpa harus adanya kunjungan presiden terlebih dahulu atau viral terlebih dahulu

Nama : Diva Aulia Ramadanti
NPM: 2216041103
Reg c

Menurut artikel yang saya baca yaitu cnbc indonesia mengatakan terdapat perbedaan pendapat antara mahfud md dan sri mulyani

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari data transaksi Rp 349 triliun, transaksi yang melibatkan pegawai Kemenkeu hanya Rp3.3 triliun.
Sementara itu, dalam rapat dengan Komisi III, Mahfud tetap 'keukeuh' mengatakan bahwa transaksi mencurigakan Rp 349 triliun tersebut berdasar dan memiliki bukti kuat.

Mahfud Md membuka secara gamblang rincian data transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang ia sebut sebanyak Rp 349 triliun. Kata dia, ini dilakukan termasuk oleh 491 pegawai Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan, data transaksi janggal yang diperoleh dari laporan hasil analisis (LHA) PPATK itu terbagi ke dalam 3 kelompok, pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang total nilainya sebanyak Rp 35 triliun. Jauh lebih banyak dari yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani sekitar Rp 3 triliun.
yang kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain sebesar Rp 53,82 triliun. Terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU sebesar Rp 260 triliun.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230330051257-4-425659/6-sorotan-panas-di-rapat-dpr-mahfud-soal-transaksi-rp349-t

Dan tambahan opini saya dari artikel yang ibu berikan dan artikel yang saya baca adalah harus dilakukannya penyelidikan yang dilakukan secara transparansi agar masyarakat bisa tahu jika benar adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh kemenkeu berapa jumlah sebenarnya apakah sebesar 349 triliun dan yang melibatkan pegawai kemenkeu hanya senilai 3,3 triliun saja atau benar yang dikatakan oleh mahfud md dan dengan transparansi ini mungkin bisa juga menjadi alat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kemenkeu

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kami dari kelompok 4 Dengan anggota sebagai berikut:

Salman Mumtaz 2216041092
Joy Nathanael Sihombing 2216041097
Bernadust Marcellino Todo Tua Sihombing 2216041101
Mega Rosita Manalu 2216041102
Diva Aulia Ramadanti 2216041103
Tammia 2216041104
Artiya Rumondang Carolin Hutagalung 2216041108
Muhammad Reza Zidan 2216041110
Nasywa Aulia Shafira 2216041117
Andika Hamdiyana Ramdani 2216041120

Kami akan membagikan hasil diskusi kelompok kami tentang kasus penyalahgunaan kewenangan pejabat publik yaitu kasus "penyalahgunaan wewenang oleh edhy prabowo"

Bagi teman teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya dipersihlakan

Sekian terimakasih

Diva Aulia Ramadanti
2216041103

Pengertian Asas Asas Umum Pemerintahan Baik adalah Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar.
Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum , maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.
Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara
dalam rangka pemerintahan yang baik.
AAUPB dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat.