Cerli Mirzal
2216041119
REG C

Komentar saya mengenai prof. dr. Hasbi Hasan, s.h., m.h., sebagai guru besar Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam yang juga merupakan sekertaris Mahkamah Agung yang ditetapkan KPK menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi penanganan perkara di MA.
Korupsi adalah kejahatan serius yang merugikan masyarakat secara luas dan merusak integritas sistem hukum serta lembaga-lembaga penting negara.
Jika seorang dosen Fakultas Hukum dan pejabat tinggi seperti Sekretaris Mahkamah Agung terlibat dalam kasus korupsi, hal ini sangat mengkhawatirkan karena mereka seharusnya menjadi contoh integritas dan keadilan bagi para mahasiswa dan masyarakat. Tindakan seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan sistem hukum secara keseluruhan.
Perlu dipastikan bahwa apabila ada dugaan korupsi, proses hukum harus berjalan adil dan transparan, tanpa pandang bulu dan melibatkan instansi yang independen untuk menyelidiki dan mengusut kasus tersebut. Selain itu, perlu juga adanya upaya pencegahan dan peningkatan integritas dalam sistem pendidikan dan lembaga pemerintahan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Semoga proses hukum dapat berjalan dengan baik, dan pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang lebih penting, semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas publik.

Nama: Cerli Mirzal
NPM; 2216041119
Kelas: REG C

Jika dilihat dalam konteks hukum administrasi negara, tanggapan tersebut dapat dilihat dari perspektif beberapa aspek.

1. Aspek Kesetaraan: Dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip kesetaraan menjadi hal yang penting. Setiap calon yang memenuhi syarat harus memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam kontestasi Pilwakot. Oleh karena itu, jika faktor individu, seperti reputasi, kinerja, atau popularitas seorang calon, menjadi penentu tertinggi dalam memenangkan Pilwakot, hal itu dapat menunjukkan adanya kesetaraan kesempatan bagi calon yang berkompetisi. Faktor-faktor tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat terhadap calon tersebut.

2. Aspek Demokrasi dan Partisipasi: Hukum administrasi negara juga mementingkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Jika faktor individu, seperti daya tarik kepribadian atau kinerja calon, menjadi penentu tertinggi dalam memenangkan Pilwakot, hal ini dapat menggambarkan bahwa pemilih memberikan penilaian secara independen berdasarkan kualitas dan integritas calon. Dalam konteks ini, faktor partai politik pengusung tidak selalu menjadi penentu utama, dan pemilih lebih berfokus pada karakteristik individu calon.

3. Aspek Regulasi dan Pengawasan: Meskipun faktor individu dapat memiliki pengaruh signifikan dalam kontestasi Pilwakot, penting juga untuk menjaga integritas dan transparansi proses politik. Dalam hukum administrasi negara, diperlukan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap pendanaan kampanye, agar faktor uang tidak menjadi dominan dalam mempengaruhi hasil pemilihan. Peraturan yang jelas dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah praktik money politik yang dapat merusak integritas demokrasi.

Pandangan dalam hukum administrasi negara terhadap pernyataan tersebut akan mengakui bahwa faktor individu dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam kontestasi Pilwakot, tetapi juga akan menekankan pentingnya menjaga kesetaraan kesempatan, partisipasi yang aktif, serta regulasi dan pengawasan yang baik untuk menjaga integritas proses politik.

Nama
NPM
Kelas

Nama:Cerli Mirzal
Kelas: Reg C

saya mengkritik tindakan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan acara berita yang viral di media sosial. Ini terlihat sebagai upaya untuk membatasi kebebasan pers dan mengendalikan informasi yang sampai kepada masyarakat. Gubernur seharusnya memahami pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi dan menghargai peran media sebagai pengawas pemerintah. Permintaan tersebut mencerminkan tindakan otoriter dan tidak demokratis. melihat permintaan gubernur Lampung untuk menghapus liputan berita sebagai intervensi yang tidak sesuai. Kebebasan pers adalah pijakan demokrasi yang penting, dan wartawan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan berita dengan akurat dan obyektif. Jika ada ketidaksesuaian dalam liputan, sebaiknya gubernur berkomunikasi dengan wartawan untuk mencapai pemahaman bersama, bukan meminta penghapusan secara sepihak.

Nama:Cerli Mirzal
Kelas:Reg C
NPM:2216041119

Belakangan ini provinsi Lampung menjadi viral karna kritik Bima terhadap pembangunan infrastruktur yang kurang baik di Lampung seperti banyak nya jalan yang rusak bahkan sulit untuk dilalui masyarakat, kasus ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan.
infrastruktur yang baik contohnya jalan yang layak merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Jika jalan-jalan yang sudah rusak saja tidak diperbaiki tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, seperti kesulitan dalam bertransportasi, meningkatkan biaya transportasi, dan menurunkan produktivitas ekonomi.
Keterlambatan dalam memperbaiki jalan yang rusak ini menandakan adanya masalah dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan infrastruktur di Lampung. Pemerintah daerah harusnya memastikan bahwa jalan jalan yang rumusan segera diperbaiki agar masyarakat dapat beraktivitas secara efektif tanpa harus menunggu kedatangan pejabat.
Kunjungan presiden Jokowi ke Lampung merupakan kesempatan untuk meninjau infrastruktur di daerah tersebut dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah tersebut berjalan dengan lancar.
Namun ketika perbaikan jalan hanya dilakukan menjelang kunjungan pejabat hal ini tentu menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya bertindak untuk kepentingan politik semata bukan untuk kepentingan rakyat.