Assalamualaikum Wr.Wb
Izin mengumpulkan tugas kualitatif bab 1
Nama : Nabila Putri Celosia
NPM : 2216041118
Izin mengumpulkan tugas kualitatif bab 1
Nama : Nabila Putri Celosia
NPM : 2216041118
Posts made by Nabila Putri Celosia
HAN REG.C -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
by Nabila Putri Celosia -
Nama : Nabila Putri Celosia
NPM : 2216041118
Peran Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung yaitu berkaitan dengan tata pelaksanaannya yang harus diberi perhatian lebih antara kedua hubungan antara HAN dan pemilihan Walikota tersebut diantaranya yaitu:
• Pemilihan harus memperhatikan tata pelaksanaanya seperti aturan dan prosedur yang berlaku pada pemungutan suara, aturan pada proses pencalonan yang harus dipatuhi oleh setiap calon walikota
• Perlindungan pada setiap hak masyarakat dalam pelaksanannya seperti hak pilih.
• Penegakkan hukum yang akan dilakukan aoalita terjadi pelanggaran dalam pelaksanannya meliputi pelanggaran terhadap prosedur maupun hak pada masyarakat.
karena jika pencalon tersebut melanggar salah satu dari aturan yang berlaku seperti berlaku curang dengan memberikan sejumlah uang pada proses pencalonan maka pencalon juga akan diberikan sanksi dan HAN berperan dalam hal tersebut karena hal itu juga melanggar hak - hak pilih yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan harus berjalan dengan akuntabel, mengikuti prinsip prinsip yang berlaku dan transparan.
NPM : 2216041118
Peran Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung yaitu berkaitan dengan tata pelaksanaannya yang harus diberi perhatian lebih antara kedua hubungan antara HAN dan pemilihan Walikota tersebut diantaranya yaitu:
• Pemilihan harus memperhatikan tata pelaksanaanya seperti aturan dan prosedur yang berlaku pada pemungutan suara, aturan pada proses pencalonan yang harus dipatuhi oleh setiap calon walikota
• Perlindungan pada setiap hak masyarakat dalam pelaksanannya seperti hak pilih.
• Penegakkan hukum yang akan dilakukan aoalita terjadi pelanggaran dalam pelaksanannya meliputi pelanggaran terhadap prosedur maupun hak pada masyarakat.
karena jika pencalon tersebut melanggar salah satu dari aturan yang berlaku seperti berlaku curang dengan memberikan sejumlah uang pada proses pencalonan maka pencalon juga akan diberikan sanksi dan HAN berperan dalam hal tersebut karena hal itu juga melanggar hak - hak pilih yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, pemilihan harus berjalan dengan akuntabel, mengikuti prinsip prinsip yang berlaku dan transparan.
Nama : Nabila Putri Celosia
NPM: 2216041118
Saya prihatin atas pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita di suatu acara dimana hal tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena dalam meliput suatu berita pers dilindungi UU dan seharusnya gubernur Lampung selaku pejabat pemerintahan tidak sepatutnya meminta hal tersebut.
Dengan tindakan yang dilakukannya tersebut masyarakat banyak mengkritik karena kecurigaan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam bertindak karena informasi yang objektif dapat membantu masyarakat dalam menentukan setiap keputusan yang dibuat, serta jurnalis sendiri dalam meliput suatu berita pasti memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi melalui platform media sosial secara objektif tanpa memihak. Dan seharusnya gubernur Lampung selaku pejabat pemerintahan mendukung adanya transparansi tersebut bukan malah menentangnya .
NPM: 2216041118
Saya prihatin atas pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita di suatu acara dimana hal tersebut tidak seharusnya dilakukan, karena dalam meliput suatu berita pers dilindungi UU dan seharusnya gubernur Lampung selaku pejabat pemerintahan tidak sepatutnya meminta hal tersebut.
Dengan tindakan yang dilakukannya tersebut masyarakat banyak mengkritik karena kecurigaan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam bertindak karena informasi yang objektif dapat membantu masyarakat dalam menentukan setiap keputusan yang dibuat, serta jurnalis sendiri dalam meliput suatu berita pasti memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi melalui platform media sosial secara objektif tanpa memihak. Dan seharusnya gubernur Lampung selaku pejabat pemerintahan mendukung adanya transparansi tersebut bukan malah menentangnya .
HAN REG.C -> Pertemuan 11 -> Pertemuan 11 -> Re: Pertemuan 11
by Nabila Putri Celosia -
Nama : Nabila Putri Celosia
NPM : 2216041118
prof. dr. Hasbi Hasan, s.h., m.h., sebagai guru besar Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam dan juga merupakan sekertaris Mahkamah Agung yang ditetapkan KPK jadi tersangka dalam kasus gratifikasi penanganan perkara di MA.
Meskipun juru bicara KPK akan memastikan lembaganya akan menangani setiap perkara yang ada dengan penuh komitmen, tetapi dalam menangani kasus ini lembaga penegak hukum seperti KPK juga memerlukan adanya transparansi dilihat dari banyaknya kasus serupa yang dapat merugikan banyak pihak dan juga dapat merusak citra suatu institusi.
Seperti yang kita ketahui, korupsi di Indonesia sampai saat ini masih belum bisa diatasi dengan maksimal dan masih banyak pejabat bahkan orang yang terlibat dalam dunia pendidikan belum bisa memberikan suatu contoh yang baik bagi masyarakat. Seperti prof. dr. Hasbi Hasan, s.h., m.h., sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam sekaligus Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang seharusnya menjadi contoh yang baik malah melakukan tindak pidana kasus korupsi. Sebaiknya upaya pemberantasan korupsi harus lebih gencar lagi dilakukan mengingat pelaku dapat datang dari berbagai kalangan . Karena oknum seperti ini membuat publik jadi tidak percaya lagi kepada Pejabat Pemerintah.
NPM : 2216041118
prof. dr. Hasbi Hasan, s.h., m.h., sebagai guru besar Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam dan juga merupakan sekertaris Mahkamah Agung yang ditetapkan KPK jadi tersangka dalam kasus gratifikasi penanganan perkara di MA.
Meskipun juru bicara KPK akan memastikan lembaganya akan menangani setiap perkara yang ada dengan penuh komitmen, tetapi dalam menangani kasus ini lembaga penegak hukum seperti KPK juga memerlukan adanya transparansi dilihat dari banyaknya kasus serupa yang dapat merugikan banyak pihak dan juga dapat merusak citra suatu institusi.
Seperti yang kita ketahui, korupsi di Indonesia sampai saat ini masih belum bisa diatasi dengan maksimal dan masih banyak pejabat bahkan orang yang terlibat dalam dunia pendidikan belum bisa memberikan suatu contoh yang baik bagi masyarakat. Seperti prof. dr. Hasbi Hasan, s.h., m.h., sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Peradilan dalam Ekonomi Islam sekaligus Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang seharusnya menjadi contoh yang baik malah melakukan tindak pidana kasus korupsi. Sebaiknya upaya pemberantasan korupsi harus lebih gencar lagi dilakukan mengingat pelaku dapat datang dari berbagai kalangan . Karena oknum seperti ini membuat publik jadi tidak percaya lagi kepada Pejabat Pemerintah.