Aplikasi Teori Administrasi Publik dalam penyelenggaraan birokrasi mencakup penerapan prinsip-prinsip dan konsep-konsep teori Administrasi Publik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan birokrasi. Disini saya mengambil contoh fenomena terkait dengan gugatan terkait dengan sistem pemilu tertutup atau terbuka dilihat dari sudut pandang konsep democratic governance. Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah contoh penerapan demokratik governance yang fundamental. Proses pemilihan yang demokratis memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil mereka dan memberikan mandat kepada pemerintah. Prinsip-prinsip demokratis seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan akses yang adil ke proses pemilihan merupakan elemen penting dalam penerapan demokratik governance

Teori governance adalah suatu kerangka konseptual yang mempelajari struktur, proses, dan interaksi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tata kelola. Teori ini berfokus pada bagaimana kekuasaan, otoritas, dan tanggung jawab dibagi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pemerintahan dan organisasi. Teori governance melibatkan analisis tentang bagaimana kebijakan dan keputusan dibuat, bagaimana lembaga-lembaga diatur, dan bagaimana aktor-aktor terlibat dalam proses tersebut. Hal ini mencakup aspek formal dan informal dari pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat umum, dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan responsivitas dengan tujuan membentuk pemerintahan yang baik dan efektif. Dalam materi juga membahas pentingnya keterlibatan aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.