Nama : Novita Shafitry
NPM: 2211011097
Kelas: A
1. Setelah membaca artikel tersebut, saya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana revisi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dapat mengancam konstitusi di Indonesia. Artikel ini mengkritik langkah-langkah pemerintah dan MK yang mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional dalam proses revisi UU, seperti mengabaikan persyaratan pengesahan UU yang ketat dan tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk partisipasi publik dalam proses revisi UU. Sebagai konsekuensi dari hal ini, konstitusi Indonesia dapat terancam dan hak-hak masyarakat dapat dilanggar. Untuk membenahi hal ini, kita perlu memperkuat prinsip-prinsip konstitusional dalam proses revisi UU dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partisipasi publik.
2. Hakikat dari konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar negara. Konstitusi adalah landasan hukum bagi pemerintahan dan masyarakat sebuah negara, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara, seperti Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945, karena dapat menjamin kebebasan, hak asasi manusia, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadilan.
3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain melanggar hak asasi manusia, melakukan tindakan korupsi, dan tidak mematuhi aturan dan prinsip-prinsip konstitusional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jika pejabat negara melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, mereka harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Namun, kita juga perlu memberikan kesempatan bagi pejabat negara untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat dan tegas terhadap pejabat negara, serta pembentukan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pemerintahan.
NPM: 2211011097
Kelas: A
1. Setelah membaca artikel tersebut, saya mendapatkan pemahaman tentang bagaimana revisi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dapat mengancam konstitusi di Indonesia. Artikel ini mengkritik langkah-langkah pemerintah dan MK yang mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional dalam proses revisi UU, seperti mengabaikan persyaratan pengesahan UU yang ketat dan tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk partisipasi publik dalam proses revisi UU. Sebagai konsekuensi dari hal ini, konstitusi Indonesia dapat terancam dan hak-hak masyarakat dapat dilanggar. Untuk membenahi hal ini, kita perlu memperkuat prinsip-prinsip konstitusional dalam proses revisi UU dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partisipasi publik.
2. Hakikat dari konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang mengatur struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip dasar negara. Konstitusi adalah landasan hukum bagi pemerintahan dan masyarakat sebuah negara, dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara, seperti Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945, karena dapat menjamin kebebasan, hak asasi manusia, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis, adil, dan berkeadilan.
3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain melanggar hak asasi manusia, melakukan tindakan korupsi, dan tidak mematuhi aturan dan prinsip-prinsip konstitusional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jika pejabat negara melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, mereka harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Namun, kita juga perlu memberikan kesempatan bagi pejabat negara untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat dan tegas terhadap pejabat negara, serta pembentukan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pemerintahan.