1. Sifat-sifat pribadi memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan karena mereka membentuk cara seorang pemimpin berhubungan, mengambil keputusan, dan memengaruhi individu lainnya. Beberapa sifat pribadi yang sering dikaitkan dengan kepemimpinan termasuk tingkat kepercayaan diri, kejujuran, empati, keterbukaan, integritas, dan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Sifat-sifat ini berkontribusi pada gaya kepemimpinan seorang individu serta dampaknya pada tim atau organisasi yang dipimpinnya.

2. Tipe kepribadian seseorang dapat memengaruhi pendekatan kepemimpin yang mereka adopsi. Tidak ada tipe kepribadian tertentu yang secara otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin yang sukses. Kepemimpinan melibatkan kombinasi dari sifat pribadi dan keterampilan yang dikembangkan.

3. Kecerdasan memiliki peranan penting dalam kemampuan kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi umumnya memperlihatkan kemampuan analitis yang kuat, keahlian dalam pemecahan masalah, dan kapasitas untuk mengembangkan strategi yang efektif. Namun, kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin yang efektif. Kecerdasan emosional (EQ) juga memiliki peran yang signifikan.

4. Kecerdasan emosional (EQ) mengacu pada kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan berkomunikasi dengan emosi, baik emosi individu sendiri maupun emosi orang lain. EQ memiliki dampak yang besar dalam konteks kepemimpinan karena memengaruhi kualitas hubungan pemimpin dengan anggota tim, kemampuan pemimpin untuk memotivasi dan menginspirasi, serta kemampuan mereka dalam mengatasi konflik dan tekanan. Pemimpin dengan EQ yang tinggi cenderung lebih mampu membaca dan merespons emosi individu dalam tim dengan bijak, sehingga membangun hubungan yang kuat dan memimpin dengan efektif.

1. Saya setuju dengan pendapat Bu Risma, karna bahaya bila anak anak diikutsertakan dalam demonstrasi dan anak anak juga belum terlalu mengerti tentang hal tersebut.
2. Menurut saya menghindari bahasa yang provokatif atau menghina. Berbicara dengan cara yang kasar atau menghina orang lain hanya akan menimbulkan perdebatan dan kemungkinan memperburuk situasi. Jadi bersikaplah tenang dan berbicara dengan bahasa yang sopan dan menghargai pendapat orang lain.
3. Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab moral atau etis yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Kewajiban dasar manusia tidak selalu membatasi hak manusia, tetapi justru memberikan dasar moral dan etis bagi hak-hak manusia. Misalnya, hak untuk hidup hanya dapat diwujudkan jika setiap orang mempunyai kewajiban untuk tidak membunuh atau merugikan orang lain. Dengan demikian, kewajiban dasar manusia dapat membantu menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam masyarakat.

Nama :Stefany Crisnia Gunawan
Npm :2211011141
Kelas :PKN B

Faktor yang memengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia adalah dinamika politik yang terjadi di dalam negeri, perkembangan kehidupan sosial-ekonomi yang terus berubah, dan tuntutan masyarakat.


1. UUD 1945: Konstitusi 1945 diadopsi pada saat Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945.
2. UUD RIS: Konstitusi ini membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan otonomi kepada negara-negara bagian.
3. UUDS 1950: Konstitusi ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dan membatasi kekuasaan pemerintah daerah.
4. Konstitusi 1959: Konstitusi ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden sebagai kepala negara dan pemerintah.
5. UUD 1945: Perubahan politik tersebut membawa Indonesia ke era reformasi, di mana UUD 1945 diubah untuk memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan presiden, dan mengembalikan kebebasan berbicara dan hak asasi manusia.

Faktor yang memengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia adalah dinamika politik yang terjadi di dalam negeri, perkembangan kehidupan sosial-ekonomi yang terus berubah, dan tuntutan masyarakat.


1. UUD 1945: Konstitusi 1945 diadopsi pada saat Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945.
2. UUD RIS: Konstitusi ini membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan otonomi kepada negara-negara bagian.
3. UUDS 1950: Konstitusi ini memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dan membatasi kekuasaan pemerintah daerah.
4. Konstitusi 1959: Konstitusi ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden sebagai kepala negara dan pemerintah.
5. UUD 1945: Perubahan politik tersebut membawa Indonesia ke era reformasi, di mana UUD 1945 diubah untuk memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan presiden, dan mengembalikan kebebasan berbicara dan hak asasi manusia.