Nama : Abel Tiara Tri Mareta
Npm : 2256041017

Memang benar bahwa maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) membutuhkan sumber daya finansial yang mencukupi. Modal logistik yang besar diperlukan untuk mendukung kampanye, aktivitas pemasaran, pendanaan tim kampanye, dan berbagai kebutuhan lainnya dalam proses pencalonan. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa meskipun modal logistik yang cukup bisa memberikan keuntungan dalam proses Pilwakot, namun faktor-faktor lain seperti dukungan masyarakat, visi dan misi yang kuat, serta kualitas kepemimpinan yang diusung juga memiliki peranan yang signifikan dalam memenangkan Pilwakot. Masyarakat dapat menilai dan membandingkan visi dan misi dari setiap calon pilwakot, sehingga dapat membuat keputusan yang bijak dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

NAMA : Abel Tiara Tri Mareta
NPM : 2256041017

Menurut saya, meminta wartawan untuk menghapus liputan berita bisa dianggap sebagai bentuk intervensi yang melanggar kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi yang menjamin akses publik terhadap informasi yang akurat, transparan, dan beragam. Kebebasan pers sebagai salah satu elemen kunci dalam menjaga demokrasi yang sehat. Tanpa kebebasan berbicara dan pers, informasi yang penting dan relevan akan ditutup-tutupi oleh pemerintah atau pihak berwenang. Tidak transparan dapat menghambat akses publik terhadap informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hal ini dapat membuka jalan bagi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang merugikan masyarakat.

Nama : Abel Tiara Tri Mareta
NPM : 2256041017

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap perkara di MA. Hasbi Hasan merupakan Sekretaris Mahkamah Agung kedua yang terjerat kasus korupsi. Dia diduga terlibat dalam pengurusan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
Modus penyuapan pun kian beragam. Dari sejumlah kasus suap yang melibatkan penyelenggara negara, pengusaha, dan politikus, kebanyakan melakukan transaksi suap di luar negeri untuk mengakali kewenangan KPK yang tidak bisa menangkap tangan pelaku kejahatan tersebut di luar negeri.

Penekanan pada Reformasi Peradilan dalam Kasus ini dapat menjadi momentum untuk menekankan perlunya reformasi dalam sistem peradilan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat mungkin mendesak perubahan dan tindakan tegas untuk memastikan independensi dan integritas institusi peradilan.

Nama: Abel Tiara Tri Mareta
Npm: 2256041017
Kelas: Mandiri A

Apa harus presiden datang dulu baru jalan serius diperbaiki? Jalan yang rusak di Provinsi Lampung sedang diperbaiki dengan cepat menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo. Yang dalam waktu dekat akan dijadikan proyek roro jonggrang yang ga mulus. Ini mungkin karena pemerintah ingin menunjukkan kemajuan dan perhatiannya terhadap infrastruktur di daerah tersebut kepada Presiden dan masyarakat.
Presiden Jokowi langsung meninjau sejumlah jalan di Provinsi Lampung, Jumat 5 Mei 2023. Jokowi mengatakan “pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dan kunci dari distribusi logistik di daerah.” Jika jalan diperbaiki dengan cara yang tidak benar, maka dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut, terutama saat kondisi lalu lintas yang padat. Perbaikan jalan yang berkualitas akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Jalan rusak juga dapat mempengaruhi sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Jalan yang sulit dilalui dapat mengurangi jumlah pengunjung yang datang, sehingga mengurangi potensi pendapatan dari sektor pariwisata. Selain itu, sulitnya akses ke pasar atau tempat kerja dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kondisi jalan dan melakukan perbaikan secara berkala untuk memastikan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Nama: Abel Tiara Tri Mareta
NPM: 2256041017
Dari kelompok 1

Izin menjawab pertanyaan dari M rizky al fathira
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta dua terdakwa korupsi e-KTP, contoh seperti Irman dan Sugiharto, masing-masing dihukum 7 tahun dan 5 tahun penjara. Keduanya dinilai terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun.

Kasus e-KTP ini jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan dalam faktor kurang baiknya organisasi dan manajemen yang dapat dilihat dari tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah yang kurang memadai. maka dapat diberikan sanksi pidana pokok dan denda. Selain itu, korporasi bisa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan aset, dan pembubaran.