NAMA : ANISYA PURI
NPM : 2216031030
KELAS : REG B
NPM : 2216031030
KELAS : REG B
Kiriman dibuat oleh anisya puri
Nama : Anisya Puri
Npm : 2216031030
Kelas : reg B
Prodi : S1 ilmu komunikasi
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian, bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum.
Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum pun semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstarsi tanggal 2 desember 2016. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini.
Npm : 2216031030
Kelas : reg B
Prodi : S1 ilmu komunikasi
Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Keputusan tersebut murni didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Keputusan yang diambil memiliki risiko. Namun, pihaknya siap menghadapi risiko terburuk sekalipun. "Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segerah mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Walaupun demonstrasi yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian, bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum.
Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum pun semakin memprihatinkan, bahkan aksi demo yang dilakukan 4 november 2016 serta disangkakannya Ahok belum dirasakan sebagai kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, sehingga kesepakatan kaum muslimin untuk mengawal proses hukum penistaan Alquraan yang dilakukan Ahok, kembali akan dilakukan melalui demonstarsi tanggal 2 desember 2016. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Wajar kalau reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini.
Nama : Anisya Puri
Npm : 2216031030
Kelas : reg B
Prodi : s1 ilmu komunikasi
"Supremasi Hukum bagian 2"
Pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan membuat kebijakan berdasarkan hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga berarti bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan diadili jika melanggar hukum. Seperti di Indonesia yang berdasarkan UUD RI 1945.
Supremasi hukum adalah fondasi utama dari negara yang beradab dan demokratis. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum akan mampu menciptakan keadilan dan stabilitas yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Namun, terkadang masih ditemukan kasus-kasus di mana hukum tidak ditegakkan dengan benar atau bahkan diabaikan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bisa mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat.
Npm : 2216031030
Kelas : reg B
Prodi : s1 ilmu komunikasi
"Supremasi Hukum bagian 2"
Pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan membuat kebijakan berdasarkan hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga berarti bahwa semua orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan diadili jika melanggar hukum. Seperti di Indonesia yang berdasarkan UUD RI 1945.
Supremasi hukum adalah fondasi utama dari negara yang beradab dan demokratis. Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum akan mampu menciptakan keadilan dan stabilitas yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Namun, terkadang masih ditemukan kasus-kasus di mana hukum tidak ditegakkan dengan benar atau bahkan diabaikan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bisa mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat.
Nama : anisya puri
Npm : 2216031030
kelas : reg B
Video tersebut membahas tentang Supremasi hukum
Demokrasi dan demokratitasi seiring berjalannya waktu reformasi memberikan tugas yang besar bagi hukum. Demokrasi tersebut tidak bisa diatasi dengan penetapan hukum masa lalu di bawah pemerintahan yang otoriter dan terpusat. Partisipasi masyarakat secara langsung dan penuh serta pengawasan terhadap berbagai badan dan lembaga diperkuat baik itu Legislatif, eksekutif, dan yudikatif menghadapi tantangan yang sama.
Usaha untuk mensejahterakan rakyat berkaitan dengan roda perekonomian, sehingga bentuk hukum dalam berbagai bentuk peranan pengaturan tidak dapat diabaikan sama sekali. Hukum akan menjadi tulang punggung perekonomian bukan akan menjadi penghambat. Hukum akan dijaga dan diamankan untuk menjaga investasi para investor. Pertahanan kita bukan lagi soal senjata melainkan hukum dan keteraturan.
Npm : 2216031030
kelas : reg B
Video tersebut membahas tentang Supremasi hukum
Demokrasi dan demokratitasi seiring berjalannya waktu reformasi memberikan tugas yang besar bagi hukum. Demokrasi tersebut tidak bisa diatasi dengan penetapan hukum masa lalu di bawah pemerintahan yang otoriter dan terpusat. Partisipasi masyarakat secara langsung dan penuh serta pengawasan terhadap berbagai badan dan lembaga diperkuat baik itu Legislatif, eksekutif, dan yudikatif menghadapi tantangan yang sama.
Usaha untuk mensejahterakan rakyat berkaitan dengan roda perekonomian, sehingga bentuk hukum dalam berbagai bentuk peranan pengaturan tidak dapat diabaikan sama sekali. Hukum akan menjadi tulang punggung perekonomian bukan akan menjadi penghambat. Hukum akan dijaga dan diamankan untuk menjaga investasi para investor. Pertahanan kita bukan lagi soal senjata melainkan hukum dan keteraturan.
Komunikasi B Genap 2023 -> ABSEN AWAL
oleh anisya puri -
NAMA : ANISYA PURI
NPM : 2216031030
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
NPM : 2216031030
KELAS : REG B
PRODI : ILMU KOMUNIKASI