Nama: Robi Nopandi
Npm: 2211011136
Kelas: Manajemen A
Npm: 2211011136
Kelas: Manajemen A
Posts made by Robi Nopandi
Nama: Robi Nopandi
Npm: 2211011136
Kelas: Manajemen A
Npm: 2211011136
Kelas: Manajemen A
Nama: Robi Nopandi
Npm: 2211011136
Kelas : A
1. Saya setuju dengan apa yang dikatakan bu risma bahwasanya upaya melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi, hal itu termasuk eksploitasi. Hal positif yang dapat di ambil mungkin mungkin sikap bu risma yang cepat tanggapdalam mengatasi aksi pengeksploitasian anak demi meminimalisir hal2 yg tidak diinginkan.
2. solusi yang dapat saya berikan guna membantu mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum misalnya Sebelum menyampaikan pendapat di depan umum, penting untuk mengetahui hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum serta batasan hukum yang harus dihindari dalam berbicara.
3.Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap individu secara alami sebagai bagian dari keberadaan mereka sebagai manusia. Kewajiban dasar manusia meliputi prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, martabat manusia, dan ketertiban dunia.
Dalam konteks hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia dapat membatasi hak individu. Misalnya, hak atas kebebasan berekspresi harus seimbang dengan kewajiban untuk tidak menyinggung atau merugikan hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dasar manusia saling terkait dan harus dijaga keseimbangannya agar tidak mengganggu keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
Npm: 2211011136
Kelas : A
1. Saya setuju dengan apa yang dikatakan bu risma bahwasanya upaya melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi, hal itu termasuk eksploitasi. Hal positif yang dapat di ambil mungkin mungkin sikap bu risma yang cepat tanggapdalam mengatasi aksi pengeksploitasian anak demi meminimalisir hal2 yg tidak diinginkan.
2. solusi yang dapat saya berikan guna membantu mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum misalnya Sebelum menyampaikan pendapat di depan umum, penting untuk mengetahui hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum serta batasan hukum yang harus dihindari dalam berbicara.
3.Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap individu secara alami sebagai bagian dari keberadaan mereka sebagai manusia. Kewajiban dasar manusia meliputi prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, martabat manusia, dan ketertiban dunia.
Dalam konteks hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia dapat membatasi hak individu. Misalnya, hak atas kebebasan berekspresi harus seimbang dengan kewajiban untuk tidak menyinggung atau merugikan hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dasar manusia saling terkait dan harus dijaga keseimbangannya agar tidak mengganggu keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.
Nama: Robi Nopandi
Npm: 2211011136
Kelas: A
Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Perubahan tersebut terjadi sebagai upaya untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses perumusan konstitusi yang baik adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang perlu terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ekonomi, dan politik.
Periode pertama perubahan konstitusi terjadi pada tahun 1950-an, ketika Indonesia mengalami pergolakan politik yang berkepanjangan pasca-kemerdekaan. Pada saat itu, negara Indonesia mengalami masa-masa sulit dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil dan mengatasi ancaman dari pemberontakan dan separatisme. Hal ini membuat konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali revisi dan perubahan, terutama dalam hal pengaturan kekuasaan pemerintah dan hak-hak asasi manusia. Pada periode ini, konstitusi mengalami empat kali perubahan, yaitu pada tahun 1949, 1950, 1959, dan 1960.
Periode kedua perubahan konstitusi terjadi pada akhir era Orde Baru, yaitu pada tahun 1998. Setelah berkuasa selama lebih dari tiga dekade, Presiden Soeharto menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk mundur dari jabatannya. Akibatnya, terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia, termasuk dalam hal konstitusi. Pada saat itu, dilakukan beberapa perubahan konstitusi yang mencakup perubahan dalam sistem pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hak-hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mendorong reformasi politik yang lebih demokratis.
Dalam rangka menjaga kestabilan dan kemajuan bangsa Indonesia, maka perubahan konstitusi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses yang transparan dan partisipatif, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan cara ini, perubahan konstitusi dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Referensi:
Satriawan, H. (2021). The Process of Constitutional Amendment in Indonesia. Journal of Law and Political Science, 4(1), 56-67.
Tim Penyusun Sejarah Konstitusi Indonesia. (2000). Konstitusi-Konstitusi Indonesia: Dokumen-Dokumen Penting. Yayasan Obor Indonesia.
Npm: 2211011136
Kelas: A
Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Perubahan tersebut terjadi sebagai upaya untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses perumusan konstitusi yang baik adalah suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang perlu terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ekonomi, dan politik.
Periode pertama perubahan konstitusi terjadi pada tahun 1950-an, ketika Indonesia mengalami pergolakan politik yang berkepanjangan pasca-kemerdekaan. Pada saat itu, negara Indonesia mengalami masa-masa sulit dalam membangun sistem pemerintahan yang stabil dan mengatasi ancaman dari pemberontakan dan separatisme. Hal ini membuat konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali revisi dan perubahan, terutama dalam hal pengaturan kekuasaan pemerintah dan hak-hak asasi manusia. Pada periode ini, konstitusi mengalami empat kali perubahan, yaitu pada tahun 1949, 1950, 1959, dan 1960.
Periode kedua perubahan konstitusi terjadi pada akhir era Orde Baru, yaitu pada tahun 1998. Setelah berkuasa selama lebih dari tiga dekade, Presiden Soeharto menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk mundur dari jabatannya. Akibatnya, terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia, termasuk dalam hal konstitusi. Pada saat itu, dilakukan beberapa perubahan konstitusi yang mencakup perubahan dalam sistem pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hak-hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan mendorong reformasi politik yang lebih demokratis.
Dalam rangka menjaga kestabilan dan kemajuan bangsa Indonesia, maka perubahan konstitusi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan melalui proses yang transparan dan partisipatif, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan cara ini, perubahan konstitusi dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Referensi:
Satriawan, H. (2021). The Process of Constitutional Amendment in Indonesia. Journal of Law and Political Science, 4(1), 56-67.
Tim Penyusun Sejarah Konstitusi Indonesia. (2000). Konstitusi-Konstitusi Indonesia: Dokumen-Dokumen Penting. Yayasan Obor Indonesia.