Muhammad Ridho Rizqullah
2206061004
ADM. Perkantoran
2206061004
ADM. Perkantoran
Posts made by muhammad ridho rizqullah 2206061004
(1) menurut saya, meminta agar anak-anak tidak dilibatkan dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law di Surabaya. melibatkan anak-anak dalam demonstrasi adalah tindakan eksploitasi yang tidak fair dan tidak adil karena anak-anak belum mengerti dan rentan terpapar bahaya.
Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran bahwa melibatkan anak-anak dalam demonstrasi bukanlah tindakan yang etis dan bertanggung jawab. juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dan keamanan kota dengan meminta seluruh pihak untuk menjaga kondusifitas kota dan tidak merusak fasilitas umum.
(2) Salah satu solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum adalah dengan melakukan dialog dan diskusi secara konstruktif dengan pihak-pihak terkait tanpa melibatkan tindakan kekerasan atau tindakan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pihak yang ingin menyampaikan pendapat juga perlu memperhatikan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan aksi atau demonstrasi.
(3) Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memperoleh pangan dan sandang, hak untuk beribadah, dan sebagainya. Kewajiban dasar manusia juga mencakup kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kewajiban dasar manusia dan hak asasi manusia saling terkait dan saling melengkapi. Dalam arti, hak asasi manusia tidak dapat diwujudkan tanpa kewajiban manusia untuk menghormati hak-hak orang lain. Kewajiban dasar manusia tidaklah membuat hak asasi manusia dibatasi, melainkan menjaga agar hak-hak tersebut tidak disalahgunakan atau merugikan orang lain
Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran bahwa melibatkan anak-anak dalam demonstrasi bukanlah tindakan yang etis dan bertanggung jawab. juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dan keamanan kota dengan meminta seluruh pihak untuk menjaga kondusifitas kota dan tidak merusak fasilitas umum.
(2) Salah satu solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum adalah dengan melakukan dialog dan diskusi secara konstruktif dengan pihak-pihak terkait tanpa melibatkan tindakan kekerasan atau tindakan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pihak yang ingin menyampaikan pendapat juga perlu memperhatikan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan aksi atau demonstrasi.
(3) Kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memperoleh pangan dan sandang, hak untuk beribadah, dan sebagainya. Kewajiban dasar manusia juga mencakup kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kewajiban dasar manusia dan hak asasi manusia saling terkait dan saling melengkapi. Dalam arti, hak asasi manusia tidak dapat diwujudkan tanpa kewajiban manusia untuk menghormati hak-hak orang lain. Kewajiban dasar manusia tidaklah membuat hak asasi manusia dibatasi, melainkan menjaga agar hak-hak tersebut tidak disalahgunakan atau merugikan orang lain
Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sepanjang sejarahnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya berbagai faktor seperti perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat dan negara. Berikut ini adalah analisis mengenai perubahan konstitusi di Indonesia beserta periode-periode perubahannya:
1.Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949
Konstitusi RIS disusun pada saat Indonesia masih berbentuk negara kesatuan yang terdiri dari beberapa negara bagian. Konstitusi ini menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah federasi dan setiap negara bagian memiliki kedaulatan sendiri-sendiri. Namun, konstitusi ini tidak efektif karena terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian. Akibatnya, konstitusi ini hanya berlaku selama kurang dari 4 tahun, yaitu dari tahun 1949 hingga 1950.
2.Konstitusi UUD 1950
Konstitusi UUD 1950 merupakan konstitusi pertama yang diterapkan setelah Indonesia merdeka secara penuh pada 17 Agustus 1950. Konstitusi ini menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun, konstitusi ini juga tidak berlangsung lama karena terjadi pergolakan politik dan krisis ekonomi pada masa itu. Konstitusi ini berlaku selama kurang dari 5 tahun, yaitu dari tahun 1950 hingga 1959.
3.Konstitusi UUD 1945
Konstitusi UUD 1945 diadopsi pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Konstitusi ini menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi ini kemudian mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Konstitusi ini masih berlaku hingga saat ini.
4.Perubahan Konstitusi UUD 1945
Perubahan-perubahan konstitusi UUD 1945 dilakukan beberapa kali sejak pertama kali diadopsi pada 1945. Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Beberapa perubahan penting dalam konstitusi UUD 1945 di antaranya adalah perubahan pada masa Orde Baru (1966-1998) yang memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden dan pemerintah pusat. Kemudian, setelah reformasi pada tahun 1998, terdapat beberapa amendemen yang dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, membatasi kekuasaan Presiden, dan meningkatkan otonomi daerah.
1.Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949
Konstitusi RIS disusun pada saat Indonesia masih berbentuk negara kesatuan yang terdiri dari beberapa negara bagian. Konstitusi ini menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah federasi dan setiap negara bagian memiliki kedaulatan sendiri-sendiri. Namun, konstitusi ini tidak efektif karena terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian. Akibatnya, konstitusi ini hanya berlaku selama kurang dari 4 tahun, yaitu dari tahun 1949 hingga 1950.
2.Konstitusi UUD 1950
Konstitusi UUD 1950 merupakan konstitusi pertama yang diterapkan setelah Indonesia merdeka secara penuh pada 17 Agustus 1950. Konstitusi ini menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun, konstitusi ini juga tidak berlangsung lama karena terjadi pergolakan politik dan krisis ekonomi pada masa itu. Konstitusi ini berlaku selama kurang dari 5 tahun, yaitu dari tahun 1950 hingga 1959.
3.Konstitusi UUD 1945
Konstitusi UUD 1945 diadopsi pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Konstitusi ini menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi ini kemudian mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Konstitusi ini masih berlaku hingga saat ini.
4.Perubahan Konstitusi UUD 1945
Perubahan-perubahan konstitusi UUD 1945 dilakukan beberapa kali sejak pertama kali diadopsi pada 1945. Perubahan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Beberapa perubahan penting dalam konstitusi UUD 1945 di antaranya adalah perubahan pada masa Orde Baru (1966-1998) yang memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden dan pemerintah pusat. Kemudian, setelah reformasi pada tahun 1998, terdapat beberapa amendemen yang dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, membatasi kekuasaan Presiden, dan meningkatkan otonomi daerah.