Nama : Sarah Qurotul Ain
NPM : 2216041091
Kelas : Reguler C
NPM : 2216041091
Kelas : Reguler C
Kiriman dibuat oleh Sarah Qurotul Ain
Assalamualaikum Wr.Wb, saya :
Nama : Sarah Qurotul Ain
NPM : 2216041091
Kelas : Reguler C
Izin mengumpulkan tugas Bab I
Nama : Sarah Qurotul Ain
NPM : 2216041091
Kelas : Reguler C
Izin mengumpulkan tugas Bab I
HAN REG.C -> Diskusi HAN -> Diskusi HAN -> Re: Diskusi HAN
oleh Sarah Qurotul Ain -
Nama : Sarah Qurotul Ain
NPM : 2216041091
Akademisi FISIP Universitas lampung, Dedy Hermawan menyampaikan bahwa faktor individu adalah faktor tertinggi sesorang dalam meraih kedudukan sbg walikota. faktor individu itu sendiri berupa kinerja dan popularitas yg dimiliki. ia juga mengatakan bahwa siapapun yang maju untuk mengikuti Pilwakot harus memiliki daya dukung popularitas dan elektabilitas yang tinggi dilihat dari survey politik, agar pergerakanya menjadi rasional.
seseorang yang memiliki popularitas tinggi akan memiliki peluang yang tinggi pula dalam pilwakot.
Dikaji dari aspek Hukum Administrasi Negara, bahwa Hukum Administrasi negara tidak secara langsung mengkaji popularitas individu sebagai faktor kemenangan dalam pemilihan walikota. Hukum administrasi negara biasanya berkaitan dengan aturan dan prosedur yang mengatur fungsi dan kewenangan administrasi pemerintahan, termasuk juga pemilu.
Pemilihan walikota umumnya diatur oleh undang-undang pemilihan yang mungkin berbeda di setiap negara. Hukum pemilihan dalam Administrasi Negara ini biasanya mengatur aspek-aspek seperti kelayakan calon, pendanaan kampanye, pelaporan keuangan, penggunaan media, dan perlindungan hak suara.
Faktor popularitas individu dapat memainkan peran penting dalam pemilihan, terutama karena pemilih cenderung memilih calon yang mereka kenal atau yang dianggap populer. Namun, popularitas itu sendiri bukanlah faktor yang secara langsung diatur oleh hukum administrasi negara. Hukum lebih cenderung berkonsentrasi pada aspek legalitas dan keadilan dalam proses pemilihan, serta memastikan transparansi dan integritas pemilihan umum.
Namun, beberapa negara memiliki hukum dalam pemilihan yang berbeda-beda.
NPM : 2216041091
Akademisi FISIP Universitas lampung, Dedy Hermawan menyampaikan bahwa faktor individu adalah faktor tertinggi sesorang dalam meraih kedudukan sbg walikota. faktor individu itu sendiri berupa kinerja dan popularitas yg dimiliki. ia juga mengatakan bahwa siapapun yang maju untuk mengikuti Pilwakot harus memiliki daya dukung popularitas dan elektabilitas yang tinggi dilihat dari survey politik, agar pergerakanya menjadi rasional.
seseorang yang memiliki popularitas tinggi akan memiliki peluang yang tinggi pula dalam pilwakot.
Dikaji dari aspek Hukum Administrasi Negara, bahwa Hukum Administrasi negara tidak secara langsung mengkaji popularitas individu sebagai faktor kemenangan dalam pemilihan walikota. Hukum administrasi negara biasanya berkaitan dengan aturan dan prosedur yang mengatur fungsi dan kewenangan administrasi pemerintahan, termasuk juga pemilu.
Pemilihan walikota umumnya diatur oleh undang-undang pemilihan yang mungkin berbeda di setiap negara. Hukum pemilihan dalam Administrasi Negara ini biasanya mengatur aspek-aspek seperti kelayakan calon, pendanaan kampanye, pelaporan keuangan, penggunaan media, dan perlindungan hak suara.
Faktor popularitas individu dapat memainkan peran penting dalam pemilihan, terutama karena pemilih cenderung memilih calon yang mereka kenal atau yang dianggap populer. Namun, popularitas itu sendiri bukanlah faktor yang secara langsung diatur oleh hukum administrasi negara. Hukum lebih cenderung berkonsentrasi pada aspek legalitas dan keadilan dalam proses pemilihan, serta memastikan transparansi dan integritas pemilihan umum.
Namun, beberapa negara memiliki hukum dalam pemilihan yang berbeda-beda.
Nama : Sarah Qurotul Ain
NPM : 2216041091
wartawan memiliki hak dalam mempublik sebuah berita yang sesuai dengan fakta. terkait permintaan gubernur lampung yang meminta wartawan untuk menghapus berita merupakan tindakan yang tidak seharusnya ia lakukan. gubernur dalam arti ia memiliki jabatan tinggi di pemerintahan harus bijak dalam mengambil keputusan. dengan meminta wartawan menghapus berita yang tengah viral ini berarti ia membatasi hak seseorang untuk berdemokrasi, sedangkan demokrasi adalah asas negara kita.
NPM : 2216041091
wartawan memiliki hak dalam mempublik sebuah berita yang sesuai dengan fakta. terkait permintaan gubernur lampung yang meminta wartawan untuk menghapus berita merupakan tindakan yang tidak seharusnya ia lakukan. gubernur dalam arti ia memiliki jabatan tinggi di pemerintahan harus bijak dalam mengambil keputusan. dengan meminta wartawan menghapus berita yang tengah viral ini berarti ia membatasi hak seseorang untuk berdemokrasi, sedangkan demokrasi adalah asas negara kita.