NAMA : RAIHAN PASCA RAMADHAN
NPM : 2211011091
MATKUL : MKU PANCASILA
KELAS : A

ARTIKEL 14.A

JUDUL: PENTINGNYA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN IPTEK
VOLUME 3 NOMOR 1 (2021)

ANALISIS ARTIKEL PANCASILA 14A
Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK

Perkembangan IPTEK membuat perubahan yang begitu besar bagi kehidupan setiap orang termasuk rakyat Indonesia. Perkembangan IPTEK saat ini selain memberikan dampak yang positif di dalam kehidupan tidak dapat di pungkiri kalau perkembangan IPTEK juga memberikan dampak negative.

Oleh karena itu, di dalam mengembangkan atau menciptakan IPTEK perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila atau nilai ideologi yang ada, baik dari aspek agama ataupun aspek budaya semua harus di perhatikan dan senantiasa mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa agar tidak merugikan manusia dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Karena, Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman kehidupan bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur.

Perkembangan IPTEK di Indonesia Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa dikenal dengan singkatan IPTEK adalah suatu sumber yang mana seseorang bisa mengelola dan juga menggunakannya dalam kehidupannya baik dari penemuan baru tentang suatu ilmu atau teknologi dan juga perkembangan dari ilmu dan teknologi itu sendiri.
IPTEK ini dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia di berbagai bidang kehidupan.Perkembngan IPTEK di Indonesia dapat dilihat dengan adanya teknologi yang terus berkembang seperti adanya satelit yaitu di Indnesia misalnya ada satelit Palapa yang menjadikan Indonesia dapat mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon dan yang lainnya, adanya smartphone dan gadget beserta berbagai aplikasi yang ada dengan adanya jaringan internet juga merupakan contoh kemajuan IPTEK dimana semua hal dapat dilakukan melalui alat canggih tersebut baik komunikasi, mencari informasi, menjual barang, membeli barang, belajar dan masih banyak lagi.

ANALISIS PANCASILA 14.B

Pada pertemuan mata kuliah pancasila kali ini saya menganalisi jurnal yang berjudul "Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu".

Pancasila yang merupakan dasar negara memiliki makna yang luas bagi masyarakat indonesia dan juga bersifat fleksibel yaitu tuntutannya mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan nasional merupakan usaha  peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat,  mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.
Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia.

karena itu, perumusan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab, pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa, justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas.

Nama: Raihan Pasca Ramadhan
NPM: 2211011091
Kelas: S1 MANAJEMEN A

Nama: Raihan Pasca ramadhan
NPM: 2211011091

Analisis Jurnal

Kaitan antara moral dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tindak susila. sedangkan etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku
manusia. dengan pandangan hidup, serta filsafat hidup dari masyarakat tertentu .
etik dan moral menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktek sekelompok manusia. Jadi moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etik dipakai untuk
pengkajian sistem nilai-nilai atau kode. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, etika atau ethics

Tahap Perkembangan Etika
-Tahap pertama, etika teologi (theogical
ethics), asal mula etika yang berasal dari dokrtin agama.
-Kedua, etika ontologis (ontological ethics)
yang merupakan tahap perkembangan dari etika agama
-Ketiga, positivasi etik
berupa kode etik (code of ethics) dan pedoman
perilaku ( code of conduct) yakni pedoman perilaku yang lebih konkrit.
Keempat, etika fungsional tertutup (close functional ethics)
-Kelima, etika fungsional terbuka (open functional ethics) dalam bentuk peradilan etika yang bersifat terbuka.

Pengertian Politik Hukum
Politik hukum
didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum
yang akan dibentuk. Kemudian, Padmo mendefinisikan arti tersebut secara lebih konkrit sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.

Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia
Hubungan antara etika dengan hukum bisa
dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk
mematuhi atau melanggarnya

Nama: Raihan Pasca Ramadhan
NPM: 2211011091

Analisis video "Pancasila sebagai sistem etika"

Etika pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila pancasila untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam etika pancasila:

1. Sila ketuhanan, mengandung dimensi moral yang berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri pada sang Pencipta.
2. Sila kemanusiaan, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.
3. Sila persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan rasa cinta tanah air.
4. Sila kerakyatan, mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain atau mau mendengar pendapat orang lain.
5. Sila keadilan, mengandung dimensi berupa peduli terhadap nasib orang lain, dan bersedia membantu orang lain yang kesulitan.

Urgensi Pancasila sebagai sistem etika
1) meletakkan sila sila Pancasila sebagai etika berarti menepatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap,tindakan dan keputusan
2) Pancasila sebagai sistem etika memberikan padoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional
3) Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila

Nama: Raihan Pasca Ramadhan
NPM: 2211011091
Kelas: S1 Manajemen A

Menurut analisis saya yang ada di jurnal 1 dan 2 Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan
hukum, yaitu nilai Ketuhanan (moral religius), nilai kemanusiaan
(humanisme), dan nilai kemasyarakatan (nasionalisme dan keadilan sosial).
Pertama, konsep Ketuhanan ini tidaklah mengarah atau memihak kepada salah
satu agama saja. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum
harus mengandung nilai-nilai universalitas yang bersifat keyakinan (aqidah)
atas sifat-sifat Ilahiyah yaitu; nilai-nilai keadilan, persamaan, kemerdekaan,
kebenaran, kasih saying, perlindungan, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan,
tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian dan lain-lainnya dari
beberapa nilai permanen di dalamnya.

Ideologi, ideologi ialah sekumpulan ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan.
Melalui suatu proses yg panjang dan terbentuklah ideologi yang melibatkan beberapa sumber, seperti sumber kebudayaan, agama, dan pemikiran pada tokoh.

Fungsi ideologi ada 2,
1. Sebagai tujuan/cita-cita yg akan di capai bersama.
2. Sebagai pemersatu masyarakat dan juga untuk penyelesaian suatu konflik
Macam-macam ideologi Dunia
1. Liberalisme
2. Fasisme
3. Sosialisme
4. Komunisme